Survei Poltracking Dua Tahun Prabowo: 55,3 Persen Publik Puas

Poltracking mencatat terdapat sejumlah alasan utama masyarakat merasa puas terhadap kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran. Alasan paling dominan adalah bantuan pemerintah dinilai tepat sasaran dengan 16,5 persen.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi alasan terbanyak kedua dengan 15 persen. Sementara itu, masyarakat yang mengaku tidak puas paling banyak menyoroti kondisi ekonomi. Sebanyak 18,9 persen responden menyebut ekonomi yang belum stabil sebagai alasan ketidakpuasan.

Alasan berikutnya adalah harga kebutuhan pokok yang mahal sebesar 15,4 persen dan bantuan pemerintah yang dinilai tidak tepat sasaran sebesar 14,3 persen.

Di sisi lain, tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran justru lebih tinggi dibandingkan tingkat kepuasannya. Sebanyak 64,8 persen masyarakat mengaku percaya terhadap pemerintah, sedangkan 32,1 persen menyatakan tidak percaya.

"Angka ini relatif lebih tinggi dibandingkan dengan kepuasan publik. Artinya, keyakinan masyarakat terhadap pemerintah masih lebih tinggi daripada evaluasi terhadap hasil kinerjanya," ujar Hanta.

Menurut dia, tantangan pemerintah ke depan adalah memastikan kepercayaan masyarakat tersebut diikuti peningkatan kepuasan melalui hasil kebijakan yang semakin dirasakan masyarakat.

Berdasarkan bidang pemerintahan, kepuasan publik paling tinggi terdapat pada bidang pendidikan dengan 66,3 persen. Berikutnya pertahanan dan keamanan serta sosial budaya sebesar 63,7 persen, kemudian kesehatan 62,1 persen.

Sementara itu, kepuasan terhadap bidang politik dan stabilitas nasional berada di angka 53,6 persen.

Adapun dua bidang yang mendapat penilaian rendah adalah hukum dan pemberantasan korupsi sebesar 43,1 persen serta ekonomi yang hanya mencapai 36,8 persen.

"Data ini memberikan gambaran bahwa pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka memiliki catatan kritis kinerja pada tiga bidang yakni, ekonomi, hukum dan pemberantasan korupsi, serta politik dan stabilitas nasional," kata Hanta.

Sebaliknya, masyarakat memberikan apresiasi cukup tinggi terhadap kinerja pemerintah di bidang pendidikan, pertahanan dan keamanan, sosial budaya, serta kesehatan.

Poltracking juga menemukan tiga persoalan yang dinilai paling berhasil ditangani pemerintah, yakni menjaga kerukunan antarumat beragama sebesar 73,8 persen, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa 67 persen, serta menjaga keamanan 66,9 persen.

Namun, pemerintah dinilai masih lemah dalam menciptakan lapangan pekerjaan yang hanya mendapat penilaian 33,3 persen, menurunkan angka pengangguran 33,2 persen, dan mengendalikan harga kebutuhan pokok 31,3 persen.

Tingginya harga kebutuhan pokok menjadi persoalan utama yang diharapkan masyarakat segera diselesaikan pemerintah. Sebanyak 45,9 persen responden menyebut mahalnya harga kebutuhan pokok sebagai masalah paling penting.

Berikutnya adalah sulitnya mencari lapangan kerja sebesar 9,3 persen dan pemberantasan korupsi sebesar 8,9 persen.

Kondisi ekonomi rumah tangga juga menunjukkan tekanan. Sebanyak 52,9 persen responden menilai kondisi ekonomi keuangan keluarga mereka baik dalam setahun terakhir, sementara 53,5 persen menilai kondisi penghasilan rumah tangga baik.

Namun, 65,3 persen masyarakat mengatakan pengeluaran mereka lebih banyak dalam setahun terakhir. Selain itu, 58,6 persen menyatakan harga kebutuhan pokok tidak terjangkau dalam satu bulan terakhir.

Untuk program prioritas pemerintah, MBG menjadi program yang paling dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dengan 29,6 persen. Kemudian Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebesar 11,4 persen dan Kartu Indonesia Sehat sebesar 9,6 persen.

Sebanyak 92,4 persen masyarakat juga mengetahui MBG sebagai program unggulan pemerintahan Prabowo-Gibran. Namun, di antara masyarakat yang mengetahui program tersebut, 49,5 persen menyatakan tidak puas, sedangkan 47,4 persen menyatakan puas.

Program Koperasi Desa Merah Putih diketahui 75,5 persen masyarakat. Dari kelompok yang mengetahuinya, 46,1 persen menyatakan tidak puas dan 27,8 persen puas.

Sementara itu, tingkat pengetahuan masyarakat terhadap program Sekolah Rakyat relatif berimbang. Sebanyak 45,6 persen mengetahui program tersebut sebagai program unggulan pemerintah, sedangkan 45,9 persen mengaku tidak tahu.

Meski tingkat pengetahuannya belum dominan, kepuasan terhadap Sekolah Rakyat justru cukup tinggi. Sebanyak 65,5 persen masyarakat yang mengetahui program tersebut menyatakan puas, sedangkan 15,3 persen menyatakan tidak puas.

Poltracking menilai temuan tersebut menunjukkan apresiasi publik cukup tinggi terhadap program Sekolah Rakyat. Sebaliknya, MBG dan Koperasi Desa Merah Putih masih memiliki tingkat kepuasan yang relatif rendah sehingga menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah untuk memperbaiki kualitas implementasinya.