Iklan - Scroll untuk Melanjutkan
Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
It helps you see more of our articles when you search on Google
Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri (dok. PDIP)

Jakarta, IDN Times - Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat mengabulkan gugatan Partai Prima yang tak terima karena tidak memenuhi syarat (TMS) oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai peserta Pemilu 2024. Salah satu putusannya yakni meminta KPU menunda tahapan penyelenggaraan Pemilu 2024.

Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, meminta KPU tetap melanjutkan tahapan Pemilu 2024. Hal itu disampaikan Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, setelah meminta masukan Megawati terkait putusan PN Jakarta Pusat itu.

Megawati menanggapi PN Jakarta Pusat itu dengan merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait judicial review menolak perpanjangan masa jabatan presiden dan penundaan pemilu.

"Atas dasar putusan MK tersebut, maka berbagai upaya penundaan Pemilu adalah inkonstitusional. PDI Perjuangan sikapnya sangat kokoh, taat konstitusi, dan mendukung KPU agar pemilu berjalan tepat waktu. Karena itulah Ibu Megawati menegaskan agar KPU tetap melanjutkan seluruh tahapan pemilu," ujar Hasto dalam keterangannya, Kamis (2/3/2023).

1. Sengketa pemilu harusnya diselesaikan di Bawaslu dan PTUN

Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri (dok. PDIP)

Hasto mengatakan, sengketa pemilu seharusnya diselesaikan di Bawaslu dan pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Sebab, dalam gugatan di PN Jakarta Pusat, Partai Prima tak terima tidak diloloskan sebagai peserta Pemilu 2024.

Hasto menyebut, Partai Prima juga sudah pernah mengajukan gugatan ke Bawaslu dan PTUN. Bawaslu juga sudah menolak gugatan tersebut. Kemudian, Komisioner KPU disebut sebagai pejabat Tata Usaha Negara, oleh karenanya, putusan KPU bisa dibatalkan melalui PTUN.

Selain itu, PDIP menilai PN Jakarta Pusat tidak memiliki kewenangan untuk mengadili sengketa penetapan partai peserta pemilu.

"Karena itulah sikap KPU untuk memutuskan banding sangat clear dan benar serta didukung oleh PDI Perjuangan," kata Hasto.

2. PDIP anggap putusan PN Jakarta Pusat aneh

Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto (IDN Times/Ilman Nafi'an)

Lebih lanjut, PDIP mengaggap putusan PN Jakarta Pusat itu aneh yang mengabulkan gugatan Partai Prima agar menunda tahapan Pemilu 2024.

“Di luar hal tersebut PDI Perjuangan juga menangkap keanehan putusan PN Jakarta Pusat, mengingat pengadilan tersebut tidak memiliki kewenangan terkait sengketa yang diajukan Partai Prima," ucap dia.

"Sangat jelas berdasarkan UU Pemilu, hanya Bawaslu dan PTUN yang memiliki kewenangan," sambung Hasto.

PDI Perjuangan kemudian meminta Komisi Yudisial (KY) untuk melakukan investigasi terhadap dugaan penyalahgunaan kewenangan majelis hakim PN Jakarta Pusat.

“Jadi sesuai arahan Ibu Ketua Umum, maka PDI Perjuangan demi menjaga konstitusi dan mekanisme demokrasi secara periodik melalui Pemilu 5 tahunan, menolak segala bentuk penundaan Pemilu atau perpanjangan masa jabatan,” ujar dia.

3. Putusan PN Jakarta Pusat

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. (Istimewa)

Diketahui, putusan PN Jakarta Pusat yang menunda tahapan Pemilu 2024 itu berdasarkan gugatan Partai Prima, yang tak terima dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) oleh KPU sebagai peserta Pemilu 2024.

Partai Prima kemudian mengajukan gugatan ke PN Jakarta Pusat pada 8 Desember 2022, dengan nomor register 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst.

Pihak tergugat dalam perkara ini adalah KPU RI. Dalam salinan putusan, ada tiga Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara tersebut, yakni hakim ketua, T Oyong; hakim anggota, Bakri; dan hakim anggota, Dominggus Silaban.

Putusan itu ditetapkan oleh majelis hakim pada Kamis, 2 Maret 2023. Panitera pengganti dalam sidang perkara tersebut yakni Bobi Iskandardinata.

Berikut isi putusannya:

M E N G A D I L I

Dalam Eksepsi.

- Menolak Eksepsi Tergugat tentang Gugatan Penggugat Kabur/Tidak Jelas (Obscuur Libel);

Dalam Pokok Perkara.

1.Menerima Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2.Menyatakan Penggugat adalah partai politik yang dirugikan dalam verifikasi administrasi oleh Tergugat;
3.Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
4.Menghukum Tergugat membayar ganti rugi materiil sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kepada Penggugat;
5.Menghukum Tergugat untuk tidak melaksanakan sisa tahapan Pemilihan Umum 2024 sejak putusan ini diucapkan dan melaksanakan tahapan Pemilihan Umum dari awal selama lebih kurang 2 (dua ) tahun 4 (empat) bulan 7 (tujuh) hari;
6.Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu secara serta merta (uitvoerbaar bij voorraad);
7.Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Tergugat sebesar Rp.410.000,00 (empat ratus sepuluh ribu rupiah).

Secara terpisah, Ketua KPU, Hasyim Asy'ari, mengatakan pihaknya akan melakukan banding terkait putusan tersebut.

"KPU akan upaya hukum banding," kata Hasyim kepada wartawan.

Curated For You

Editorial Team

Related Article

Trending in News

See More