Jakarta, IDN Times - Pemerintah menargetkan Indonesia terbebas dari lokalisasi pada 2019. Ini bukan target yang mudah dicapai, sebab pada 2013 lalu setidaknya masih ada 168 lokalisasi yang tersebar di 24 provinsi dan 76 kabupaten/kota.
Jumlah pekerja seks komersial (PSK) pada tahun itu pun diperkirakan mencapai 40.000 perempuan. Namun setelah dilakukan berbagai upaya, lokalisasi yang masih beroperasi saat ini tersisa 43 titik dengan jumlah PSK sekitar 20.000 orang.
"Jawa Timur merupakan lokalisasi terbesar, kemudian disusul Kalimantan Timur dan Jawa Barat. Yang berwenang menutup lokalisasi adalah pemerintah daerah, Kemensos hanya mendukung," ujar Menteri Sosial Idrus Marham di Jakarta, Kamis (19/4).
Idrus berharap, target penutupan lokalisasi harus ditangani bersama oleh seluruh Pemda. Para bupati dan wali kota bisa belajar dari Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini yang berhasil menutup lokalisasi Gang Dolly yang menjadi lokalisasi terbesar di Asia Tenggara.
"Usai ditutup, berikan pembekalan berupa keterampilan sebagai jaminan hidup. Misalnya di Gang Dolly, wisma dimodifikasi jadi rumah kreativitas, jadi orang-orang yang kerja bisa produktif dengan penghasilan besar," ujarnya.
PSK dari lokalisasi yang ditutup tentu akan dipulangkan ke keluarga masing-masing, namun mereka diberikan modal usaha Rp 3 juta dan bantuan Rp 25 ribu per hari selama tiga bulan agar tidak lagi menjadi PSK.
"Kalau bisa kasih jaminan hidup selama enam bulan. Mereka (para PSK) secara moral bisa diatasi, harga diri kembalikan, kesehatan dan masa depan terjamin. Apalagi paling mahal adalah harga diri sebagai manusia karena ini perbudakan kemanusiaan, perbudakan seks dan bagian dari human trafficking," ujar Idrus.