Tak Bahas Gugatan ke MK dengan Gibran, Kaesang: WA Aja Gak Dibalas

Diketahui, ada beberapa pihak yang mengajukan uji materi terhadap UU Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 169 huruf q. Berdasarkan ketentuan itu, batas minimum usia untuk maju sebagai capres dan cawapres adalah 40 tahun. Pemohon yang merupakan politisi PSI menginginkan batas minimum usia menjadi cawapres dan capres adalah 35 tahun. 

PSI sebagai Pemohon I dan sejumlah perseorangan WNI, yakni Anthony Winza Probowo sebagai Pemohon II, Danik Eka Rahmaningtyas sebagai Pemohon III, Dedek Prayudi sebagai Pemohon IV, dan Mikhail Gorbachev sebagai Pemohon V. 

Dalam sidang pemeriksaan pendahuluan yang digelar di MK pada 3 April 2023, kuasa hukum Francine Widjojo mengatakan, para pemohon saat ini berusia 35 tahun, sehingga setidak-tidaknya batas usia minimal calon presiden dan wakil presiden dapat diatur 35 tahun. Dengan asumsi, pemimpin-pemimpin muda tersebut telah memiliki bekal pengalaman untuk maju sebagai calon presiden dan wakil presiden.

Padahal pada prinsipnya, kata Francine, negara memberikan kesempatan bagi putra-putri bangsa untuk memimpin bangsa dan membuka seluas-luasnya agar calon terbaik bangsa dapat mencalonkan diri. Oleh karenanya, menurut Francine dalam sidang, obyek permohonan adalah ketentuan yang diskriminatif karena melanggar moralitas.

"Tentu ini menimbulkan ketidakadilan bagi rakyat Indonesia yang memilih maupun orang yang dipilih," katanya. 

Partai Garuda turut mempermasalahkan aturan mengenai syarat usia capres dan cawapres dalam Pasal 169 huruf q UU Pemilu. Dalam sidang pemeriksaan pendahuluan pada 5 Juni 2023, kuasa hukum Partai Garuda, Desmihardi menyebut, kliennya sebagai peserta Pemilu 2024 hendak mencalonkan kepala daerah berusia di bawah 40 tahun untuk menjadi cawapres.

Pasalnya, banyak kepala daerah yang berusia di bawah 40 tahun yang memiliki potensi dan pengalaman dalam pemerintahan. Oleh karena itu, Pemohon berpotensi dirugikan dengan keberlakuan Pasal 169 huruf q UU Pemilu yang mengatur syarat calon wakil presiden. 

Sementara, dalam sidang yang digelar pada awal Agustus 2023, hakim konstitusi Saldi Isra sudah mencurigai ada settingan rencana tertentu agar terjadi perubahan batas minimum usia bakal cawapres dari semula 40 tahun ke usia 35 tahun. Ia menilai secara implisit baik DPR dan pemerintah sama-sama setuju batas usia capres-cawapres diturunkan dari 40 tahun menjadi 35 tahun. 

Saldi lantas mempertanyakan, mengapa perubahan batas usia ini didorong ke angka 35 tahun, bukan 30 ataupun 25 tahun. Alasan perubahan menjadi 35 tahun itu diperlukan mengingat tidak ada standar baku terkait batas usia calon pemimpin di dunia karena setiap negara punya pertimbangan masing-masing. 

Sementara, baik Presiden dan DPR dalam persidangan tidak menjelaskan alasan atau kebutuhan seperti apa yang mengharuskan pengubahan batas usia minimum capres-cawapres. "Tadi di keterangan, baik pemerintah maupun DPR, itu kan ada setting politik yang berbeda, kebutuhan yang berbeda. Tapi, itu sama sekali tidak dieksplisitkan, setting politik dan kebutuhan politik apa yang menyebabkan kita harus mengubah batas usia minimum itu?" kata Saldi. 

Dia juga mempertanyakan kepada Presiden dan DPR apakah pengubahan batas usia minimum ini bakal diterapkan langsung dalam Pemilu 2024 atau pada Pemilu 2029. Sebab, gugatan batas usia ini bergulir hanya sekitar 2,5 bulan jelang dibukanya pendaftaran pasangan capres-cawapres Pilpres 2024 di Kantor Pemilihan Umum (KPU).

Saldi pun mengaku heran bila sudah terlihat secara implisit DPR dan pemerintah setuju untuk mengubah batas minimum usia cawapres, mengapa tidak dibahas di parlemen saja. "Kan sederhana ini untuk mengubahnya, dibawa ke DPR saja. Diubah undang-undang itu, pasal itu sendiri. Jadi, tidak perlu dengan tangan Mahkamah Konstitusi," kata pakar hukum tata negara dari Universitas Andalas itu menambahkan. 

Sementara, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Mahfud MD mengatakan bila ingin mengubah aturan di dalam konstitusi itu, maka hal tersebut bukan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi. "Yang mengubah itu DPR, lembaga legislatif. MK pun sudah tahu mengenai hal itu," ujar Mahfud di Jember pada Minggu kemarin. 

Ia menambahkan gugatan yang menyangkut open legal policy atau kebijakan hukum terbuka, selama ini tidak ditolak oleh MK. Gugatan tersebut, kata Mahfud, tidak diterima. 

"Tidak menerima (gugatan) dengan menolak (gugatan) itu beda. Kalau menolak, artinya permohonan ditolak. Kalau tidak menerima, artinya gugatan dikembalikan untuk diproses oleh lembaga lain atau proses baru karena legal standingnya tidak tepat," tutur dia. 

Oleh sebab itu, Mahfud memilih menyerahkan kepada hakim konstitusi untuk memutuskan. Sebab, sudah menjadi ranah MK untuk memutuskan hal-hal yang menyangkut konstitusional.