Denpasar, IDN Times - Ketua panitia pelaksana Kongres V Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Wayan Koster, membenarkan ada tiga kader PDIP yang diberikan sanksi berat pada Kongres V PDIP. Hal ini lantaran ketiga kader tersebut tidak mengikuti tata tertib yang berlaku selama kongres.
Hal ini disampaikan oleh Koster usai sidang PDIP di Hotel Grand Inna Bali Beach, Sanur, Bali pada Jumat (9/8). Menurut Koster, ada 57 kader lain yang juga diberikan sanksi.
"Betul tadi ada sekitar 60 orang yang tidak disiplin mengikuti jadwal acara. Baik itu sidang komisi mau pun juga sidang paripurna," jata Koster.
Bentuk pelanggaran yang dilakukan dikarenakan para kader ketahuan mengenakan tanda pengenal dengan wajah orang yang berbeda. Melihat hal tersebut, tanda pengenal langsung dicabut oleh pecalang.
"Nah di antara 60 itu, tiga di antaranya termasuk kategori berat, karena menggunakan nama orang lain. Jadi langsung dibebastugaskan," kata Koster lagi.
Koster mempertegas, sanksi berat yang diberikan adalah pembebastugasan kader yang melanggar, bukan pemecatan kader sebagai anggota PDIP.
Ada pun ketiga kader yang menerima sanksi berat merupakan wakil-wakil DPC. "Ada Kalimantan, ada Jambi, ada mana saya lupa tadi. Ada 3 yang dibebastugaskan. Tetap tidak dipecat, dibebaskan dari tugas," kata Koster.
Kader-kader yang melanggar aturan kongres nyatanya bukan hanya berstatus anggota. "Ada ketua DPC, ada bendahara DPC," kata dia.
Koster mengatakan, pemberian sanksi tegas kepada para kader yang melanggar aturan bukan tanpa alasan. Sanksi diberikan dengan harapan para kader dapat menjadi kader yang disiplin dan tertib dalam menjalankan tugas-tugas kepartaian.
"Ini kan Kongres. Datang ke Bali mengikuti arahan ibu Ketua Umum, datang ke acara Kongres. Bukan acara santai-santai. Jadi harus tertib dan itu sudah disampaikan pada saat acara malam budaya tanggal 7 yang lalu," kata Koster.
"Ndak boleh pergi meninggalkan acara-acara persidangan Kongres. Tapi ternyata ada juga. Dan ini bukan yang pertama. Kongres empat tahun yang lalu juga terjadi hal seperti itu tapi tidak sampai ada pembebastugasan," tutup dia.