Palestina Tuntut Israel Bertanggung Jawab atas Krisis di Gaza
- Kepresidenan Palestina menuding Israel bertanggung jawab penuh atas krisis Gaza akibat agresi, blokade, dan hambatan bantuan saat musim dingin memperburuk kondisi pengungsi.
- Hujan lebat menggenangi lebih dari 70 ribu tenda; hampir dua juta warga bertahan di sekitar 270 ribu tenda dan lokasi pengungsian tanpa perlindungan memadai.
- Palestina mendesak DK PBB membuka seluruh perlintasan bantuan, sementara Hamas dan Jihad Islam meminta 600 truk bantuan diizinkan masuk ke Gaza setiap hari.
Jakarta, IDN Times - Kepresidenan Palestina menyatakan otoritas pendudukan Israel bertanggung jawab penuh atas memburuknya bencana kemanusiaan di Jalur Gaza, Sabtu (7/11/2026). Situasi darurat ini terjadi di tengah agresi dan blokade yang berlanjut, bersamaan dengan datangnya musim dingin serta hujan lebat yang merendam tenda-tenda keluarga pengungsi.
Melalui pernyataan resmi yang dirilis WAFA, kepresidenan menegaskan bahwa para pengungsi kini hidup tanpa tempat berlindung yang aman, alat pemanas, maupun kebutuhan dasar. Kondisi tersebut dinilai membutuhkan tindakan internasional yang mendesak serta efektif guna mengakhiri penderitaan warga.
1. Hujan lebat merendam lebih dari 70 ribu tenda di Gaza
Anak-anak Gaza tetap tersenyum di tengah penderitaan di kamp pengungsi. (unsplash.com/Mohammed Ibrahim) Banjir akibat hujan lebat selama beberapa jam telah menggenangi area penampungan darurat warga Palestina. Kementerian Luar Negeri dan Ekspatriat Palestina menyatakan curah hujan tersebut telah merendam lebih dari 70 ribu tenda. Warga yang terdampak kehilangan akses terhadap fasilitas perlindungan yang aman di tengah cuaca dingin.
Kementerian Luar Negeri Palestina memperingatkan perlunya aksi internasional yang mendesak untuk mencegah bencana kemanusiaan yang lebih parah menjelang musim dingin. Saat ini, hampir dua juta warga bertahan hidup di sekitar 270 ribu tenda serta lokasi pengungsian di seluruh penjuru Jalur Gaza.
2. Israel dan Board of Peace dinilai abaikan komitmen
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu berjabat tangan dengan Presiden AS Donald Trump (The White House, Public Domain, via Wikimedia Commons) Kepresidenan Palestina menyatakan penderitaan warga merupakan akibat langsung dari kebijakan agresif Israel serta penghambatan terhadap pengiriman bantuan kemanusiaan dan bantuan darurat. Israel dinilai gagal mematuhi resolusi Dewan Keamanan PBB. Selain itu, Israel juga dinilai tidak mematuhi rencana gencatan senjata di Gaza dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
Pihak kepresidenan turut meminta pertanggungjawaban dari Board of Peace yang dipimpin Amerika Serikat beserta utusannya, Nikolay Mladenov. Mereka dinilai gagal mengambil langkah untuk menghentikan pelanggaran Israel serta tidak memastikan Israel memenuhi kewajibannya. Sikap mengabaikan pelanggaran tersebut diperingatkan hanya akan memperdalam penderitaan rakyat Palestina dan merusak prospek konsolidasi stabilitas.
3. DK PBB didesak tekan Israel buka akses bantuan Gaza
Pertemuan Dewan Keamanan PBB, New York, 2023 (U.S. Department of State from United States, Public Domain, via Wikimedia Commons) Kepresidenan Palestina menyerukan kepada Dewan Keamanan PBB untuk memikul tanggung jawab hukum, politik, dan moral dengan mengambil tindakan segera guna menghentikan pelanggaran Israel. Otoritas internasional tersebut didesak memaksa pemerintah Israel memenuhi komitmennya dan membuka seluruh perlintasan perbatasan bagi masuknya bantuan kemanusiaan, medis, serta logistik tanpa pembatasan. Kepresidenan Palestina turut menyerukan perlindungan internasional bagi warganya, sembari menegaskan prioritas mendesak saat ini adalah menyelamatkan nyawa di Gaza, menjamin kebutuhan dasar, dan mengakhiri penderitaan kemanusiaan mereka.
Dilansir Xinhua, faksi-faksi Palestina, termasuk Hamas dan Jihad Islam, menyerukan agar 600 truk bantuan diizinkan masuk ke Gaza setiap hari. Faksi-faksi tersebut mendesak para mediator dan penjamin untuk menekan Israel agar menerapkan kesepakatan kemanusiaan secara penuh.
