Kantor Hukum Don Ritto Terima Fee Rp14,4 M Terkait LPEI-Impor Baja

Jakarta, IDN Times - DR Law Firm, Firma hukum milik Don Ritto disebut menerima fee Rp14,4 miliar dari jasa pendampingan hukum kasus korupsi pembiayaan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) dan impor baja. Nilainya terdiri dari Rp 7,9 miliar dari LPEI dan Rp 6,5 miliar dari PT Intisumber Bajasakti dalam perkara impor baja.

Hal itu disampaikan eks Dewan Direktur LPEI, Rijani Tirtoso dan Vice President PT Intisumber Bajasakti, Tan Hendy Taizar, ketika bersaksi dalam persidangan dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dan pemerasan yang menjerat eks Jampidsus Febrie Adriansyah dan Don Ritto alias Idon, serta Nurman Herin.

"Masih di poin 8, di halaman berikutnya, di tanggal 28 April sampai dengan 28 September 2021 Saudara menerangkan bahwa atas penawaran Don Ritto, selanjutnya LPEI berkontrak dengan Don Ritto melalui surat perintah kerja sejumlah Rp7.925.000.000. Sesuai dengan rincian tabel, ada tabel detail yang Saudara sampaikan?" tanya jaksa dalam sidang di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Senin (9/11/2026).

"Iya, betul," jawab Rijani.

"Ya? Benar nilai kontrak ini?" tanya jaksa.

"Itu adalah rekapitulasi yang disusun dari divisi legal mulai dari awal kerja apa, penunjukan law firm DR sampai dengan proses penyusunan BAP. Namun demikian kembali saya ingin sampaikan kepada Bapak bahwa pada saat itu saya masih berstatus sebagai anggota dewan direktur," jawab Rijani.

Rijani mengaku tak terlibat secara intens dalam penunjukan maupun semua yang terkait dengan pemeriksaan. Dia juga tak terlibat menangani langsung saat proses negosiasi dengan DR Law Firm.

"Nah, apakah DR Law Firm yang Saudara ketahui ini kemudian mendampingi semua tahapan itu? Apakah hanya konteksnya pemeriksaan penanganan perkara pada saat Johan Darsono menjadi tersangka atau juga berlanjut ke periode berikutnya?" tanya jaksa.

"Saya tidak ingat detailnya, tetapi yang jelas pada saat proses penyidikan masih ada engagement dengan law firm. Tapi pada saat masuk ke persidangan, karena dari debiturnya maupun dari pegawai ataupun pengurus LPEI tidak menggunakan law firm DR, saya jadi kurang paham kondisinya seperti apa," jawab Rijani.

Kemudian, jaksa memeriksa Tan Hendy. Tan mengatakan, nilai kesepakatan kontrak fee dengan DR Law Firm senilai Rp6,5 miliar untuk tahap penyidikan dan di persidangan.

"Penawarannya kemudian Saudara bisa jelaskan berapa, apa, bagaimana penawaran yang disampaikan?" tanya jaksa.

"Itu total Rp6,5 miliar. Rp1,5 miliar itu di tahap penyidikan," jawab Tan.

"Rp5 miliarnya itu di untuk dampingin di persidangan," lanjut dia

"Jadi totalnya?" tanya jaksa.

"Rp6,5 miliar," jawab Tan.

Febrie Adriansyah didakwa bersama-sama Advokat Don Ritto dan pengusaha Nurman Herin memeras pengusaha Rp55 miliar serta menerima Rp350 miliar.

Febrie didakwa meminta uang sebesar 5 juta dolar Singapura atau sekitar Rp55 miliar dari saksi perkara Jiwasraya, Tan Kian. Dia disebut menekan Tan Kian, melalui perantaraan Ferry Yanto Hongkiriwang, agar tidak ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara korupsi Jiwasraya.

Selain itu, Febrie juga didakwa melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) sebesar Rp354,62 miliar yang terdiri dari Rp346,74 miliar dan 440.990 dolar Amerika Serikat atau setara dengan Rp7,88 miliar (kurs Rp17.880 per dolar AS).

Pencucian uang diduga dilakukan Febrie saat menjabat sebagai Direktur Penyidikan pada Jampidsus Kejaksaan Agung periode 2019–2021 maupun selaku Jampidsus pada Kejagung periode 2021–2026.

Febrie terancam pidana yang diatur dalam Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 607 Ayat 1 huruf a atau Pasal 607 Ayat 1 huruf b juncto Pasal 20 huruf c Jo Pasal 127 Ayat 1 KUHP Nasional Jo Pasal II Ayat 8 Lampiran I angka 28 UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.