Tingkatkan Tata Kelola Migrasi Internasional, Wamenaker Sampaikan Ini

Wamen Afriansyah juga memaparkan berbagai langkah konkret yang telah diambil oleh pemerintah Indonesia. Di tingkat nasional, Indonesia telah membentuk layanan rekrutmen terintegrasi yang bertujuan untuk mengurangi biaya migrasi dan mencegah praktik penyelundupan manusia serta perdagangan manusia.

"Layanan ini memfasilitasi proses dan tata kelola yang lebih baik efisien dan aman bagi para pekerja migran," katanya.

Selain itu, Indonesia telah menginisiasi program Desa Migran Produktif (Desmigratif), yang merupakan kolaborasi antara pemerintah daerah, komunitas lokal, organisasi masyarakat sipil, dan donor. Program ini menyediakan informasi tentang migrasi yang aman, pengolahan dokumen, penyelesaian keluhan, pemberdayaan ekonomi, dan manajemen data bagi para migran dan keluarganya.

"Desa-desa ini berfungsi sebagai pusat layanan terpadu yang melindungi pekerja migran dan keluarganya dari berbagai risiko," ujar Afriansyah.

Di tingkat bilateral, Indonesia terus mengupayakan perbaikan mekanisme perlindungan melalui perjanjian dengan negara-negara tujuan migran. "Kami berupaya meningkatkan pelindungan bagi pekerja migran Indonesia melalui kerja sama bilateral yang lebih kuat dengan negara-negara tujuan," ujarnya.

Pada tingkat regional, Afriansyah menyoroti peran Indonesia dalam ASEAN, yang pada tahun 2017 mengadopsi Konsensus ASEAN tentang Perlindungan dan Promosi Hak-Hak Pekerja Migran.

"Komitmen ASEAN ini penting untuk mempromosikan pekerjaan yang layak, manusiawi, dan bermartabat serta mencegah penyelundupan dan perdagangan manusia," katanya.

Indonesia juga berkolaborasi dengan IOM untuk memajukan agenda regional yang bertujuan melindungi pekerja migran di sektor darat dan laut. "Kerja sama ini sangat penting untuk memastikan pelindungan pekerja migran di seluruh siklus migrasi," kata Afriansyah.

Di tingkat global, Indonesia berkomitmen pada Konvensi Internasional tentang Pelindungan Hak-Hak Semua Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya (ICRMW) serta GCM. Afriansyah menegaskan bahwa Indonesia terus mendorong ratifikasi universal terhadap perjanjian-perjanjian ini untuk meningkatkan komitmen global dalam melindungi pekerja migran dan keluarganya.

Afriansyah juga mengakui tantangan yang akan dihadapi di masa depan termasuk dampak otomatisasi dan teknologi, upaya memastikan upah yang adil dan kondisi kerja yang layak bagi pekerja migran, serta menangani migrasi yang tidak teratur.

"Perubahan iklim dan pascapandemi juga akan mempengaruhi pola migrasi di masa depan, namun melalui dialog konstruktif dan kolaborasi antar pemangku kepentingan, kami optimis tantangan ini dapat diatasi," katanya. (WEB)