Bappenas Tegaskan Pemindahan Ibu Kota Tak Ganggu Hutan Lindung
IDN Times/Teatrika Handiko Putri
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Menteri Bappenas Bambang Brodjonegoro menegaskan pembangunan ibu kota baru nantinya tidak akan menganggu hutan lindung. Sebelumnya, rencana Presiden Joko "Jokowi" Widodo untuk memindahkan ibu kota ke Kalimantan menuai kekhawatiran karena di sana terdapat banyak hutan lindung yang menjadi paru-paru dunia.
"Kota ini harus green. Pertama, tidak akan menganggu hutan lindung, yang kedua energinya harus terbarukan semua, dan ketiga seluruh operasional kota ini, misalnya angkutan masalnya juga harus pakai yang tidak menimbulkan polusi. Kita ingin kotanya rendah polusi," kata Bambang di Gedung KSP, Jakarta Pusat, Senin (13/5).
Baca Juga: Fakta-fakta Tiga Lokasi Calon Ibu Kota Baru yang Ditinjau Jokowi
1. Jokowi kunjungi tiga lokasi di Kalimantan yakni Bukit Soeharto, Gunung Mas, dan Kawasan Segitiga
kaltimprov.go.idBambang mengaku pemerintah berkomitmen tidak akan merusak hutan lindung meski dijadikan lokasi ibu kota baru. Jokowi sendiri sudah melakukan tinjauan lokasi ibu kota ke tiga tempat di Kalimantan, yaitu Bukit Soeharto, Gunung Mas, dan Kawasan Segitiga.
"Kota baru ini harus smart, green, dan beautiful, seperti yang presiden tekankan. Kalau misalnya wilayah kota barunya berada di sekitar Bukit Soeharto, Bukit Soeharto tidak akan diganggu gugat karena itu adalah hutan lindung," ujar Bambang.
2. Pemerintah akan mengembalikan hutan lindung di Bukit Soeharto
IDN Times/Teatrika Handiko PutriBambang mengatakan, secara visual, Bukit Soeharto memang sudah tidak terlihat seperti hutan lindung. Lantaran, sudah banyaknya pemakaian tanah tidak resmi oleh berbagai pihak.
Editor’s picks
"Bahkan, ada kebon sawit di dalam bukit tersebut. Jadi artinya, kita harus kembalikan bukit tersebut, justru Bukit Soeharto dikembalikan menjadi hutan lindung yang sepenuhnya, seperti dengan penetapan awalnya," ungkapnya.
3. Pemerintah akan memanfaatkan lahan HGU
IDN Times/Teatrika Handiko PutriTerkait lahan itu sendiri, jelas Bambang, pemerintah akan menggunakan wilayah berstatus hak guna usaha (HGU). Sehingga, lahan tersebut bisa langsung diambil oleh pemerintah.
"Wilayah lain yang akan dipakai adalah wilayah yang sudah statusnya HGU. Bisa habis HGU nya atau setelah sekian tahun tidak di apa-apakan. Itu pemerintah bisa ambil langsung. Itu yang mau kita manfaatkan," terang dia.
Baca Juga: Pembangunan Ibu Kota Baru Mulai 2020 Jika Syarat Ini Terpenuhi
4. Pemerintah tidak akan melakukan akuisisi lahan
IDN Times/Alfi RamadanaOleh karena itu, lanjut Bambang, lahan yang akan dipakai adalah lahan yang dikuasai oleh pemerintah. Sehingga, pemerintah tidak akan melakukan akuisisi lahann.
"Kalau land acquisition ya pasti harga lahan akan berlomba-lomba naik kalau sudah penetapan. Jadi satu hal, kita tidak berdasarkan land acquisition. Kita akan menggunakan lahan yang langsung dikuasai oleh pemerintah," ucap Bambang.
Baca Juga: Pemindahan Ibu Kota Diminta Pertimbangkan Faktor Lingkungan
Berita Terkini Lainnya
