Demokrat Kubu Moeldoko Ditolak, AHY: Terima Kasih Bapak Jokowi
Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY menyampaikan keterangan kepada wartawan terkait Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat yang dinilai ilegal di Jakarta, Jumat (5/3/2021). ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyambut baik keputusan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) yang menolak hasil Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat kubu Moeldoko. Atas keputusan itu, AHY menegaskan bahwa tidak ada dualisme di dalam partainya.
"Saya tegaskan sekali lagi tidak ada dualisme kepemimpinan di tubuh Partai Demokrat. Ketua Umum Partai Demokrat adalah Agus Harimurti Yudhoyono," kata AHY dalam keterangan persnya yang disiarkan langsung di channel YouTube Agus Yudhoyono, Rabu (31/3/2021).
Baca Juga: [BREAKING] Kemenkum HAM Tolak Kepengurusan Demokrat Kubu Moeldoko
1. AHY: hukum telah ditegakkan dengan sebenar-benarnya dan seadil-adilnya
Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) (tengah) menyampaikan keterangan kepada wartawan usai rapat dengan Ketua DPD Partai Demokrat se-Indonesia terkait Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat, Jakarta, Minggu (7/3/2021). Dari hasil rapat tersebut seluruh Ketua DPD Demokrat di 34 Provinsi menolak KLB yang berlangsung di Deli Serdang, Sumatera Utara dan tetap mendukung AHY sebagai Ketua Umum Partai Demokrat. ANTARA FOTO/ Fakhri HermansyahAHY menyatakan menerima keputusan pemerintah tersebut. Menurutnya, hal itu adalah kabar baik bagi kehidupan demokrasi di Tanah Air.
"Alhamdulillah dalam kasus ini hukum telah ditegakkan dengan sebenar-benarnya dan seadil-adilnya," ucap AHY.
2. AHY ucapkan terima kasih pada Jokowi
Presiden Jokowi pimpin rapat terbatas di Istana Merdeka pada Senin (19/10/2020) (Dok. Biro Pers Kepresidenan)Editor’s picks
Selain itu, AHY mengucapkan terima kasih pada semua pihak yang telah mendukungnya. Ia juga mengungkapkan terima kasih pada Presiden Jokowi, yang diniai sudah tepati janji untuk menegakan hukum dengan benar.
"Saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo yang telah menunaikan janji pemerintah, untuk menegakkan hukum dengan sebenar-benarnya dan seadil-adilnya dalam kasus KLB yang ilegal dan institusional ini," tutur dia.
3. Kemenkumham tolak sahkan Partai Demokrat hasil KLB di Deli Serdang, Sumatra Utara
Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly (ANTARA FOTO/Wahyu Putro A)Sebelumnya, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menolak mengesahkan kepengurusan yang dihasilkan dari Kongres Luar Biasa (KLB) di Deli Serdang, Sumatra Utara pada 5 Maret 2021. Hal itu lantaran masih ada dokumen yang belum dilengkapi oleh Partai Demokrat kubu Moeldoko.
"Masih belum ada kelengkapan dokumen perwakilan DPD, DPC, dan tidak disertai mandat dari Ketua DPC dan DPD Partai Demokrat," ujar Yasonna ketika memberikan keterangan pers pada Rabu, 31 Maret 2021 secara virtual.
"Dengan demikian permohonan KLB untuk diakui kami tolak," kata Menteri dari PDI Perjuangan itu.
Yasonna menjelaskan, pihaknya menggunakan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) tahun 2020 yang selama ini terdaftar di Kemenkum HAM. Dengan demikian, kata Yasonna, bila masih ada ketidakpuasan, ia mempersilakan agar mengajukan gugatan ke pengadilan.
Baca Juga: [BREAKING] Tolak KLB Moeldoko, Kemenkumham Pakai AD/ART Demokrat 2020
Berita Terkini Lainnya
