Jokowi: Jika Polri Tak Bisa Kawal Investasi Daerah, Kapolda Ganti!
Presiden Joko "Jokowi" Widodo (Dok. Biro Pers Sekretariat Negara)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Presiden Joko “Jokowi” Widodo memerintahkan jajaran Polri untuk mengawal urusan investasi di daerah. Apabila Polri gagal dalam mengawal investasi di daerah, Jokowi tanpa segan-segan akan memerintahkan kapolri untuk mencopot para kapolda.
“Saya sudah titip juga ke kapolri. Kapolda yang tidak bisa menjaga, diperingatkan. Kalau memang sulit gak bisa mengawal, gak bisa menyelesaikan, yang berkaitan dengan agenda besar negara kita, ya maaf. Saya memang gak bisa ngomong keras, tapi udah, gak bisa dia, ganti,” kata Jokowi dalam arahannya pada Kepala Satuan Wilayah Tahun 2021, yang ditayangkan di kanal YouTube Sekretariat Presiden, Jumat (3/12/2021).
1. Jokowi ingin Polri atasi gangguan-gangguan investasi di daerah
(Dok. Biro Pers Kepresidenan)Peran Polri, kata Jokowi, sangat penting untuk mengawal investasi. Hal itu guna mengatasi gangguan-gangguan yang ada di daerah, sehingga investasi bisa direalisasikan.
“Sekarang ini alhamdulillah, ini yang dari tahun 2021, investasi itu hanya di Jawa saja, di luar Jawa sudah lebih besar. Karena di Jawa 48 persen, di luar jawa 51,7 persen sudah lebih banyak di sana. Sudah lebih banyak. Artinya ini bagus, pergeseran ini bagus. Dulu lebih dari 60 persen itu ada di Jawa. Ini bagus,” ujar Jokowi.
Baca Juga: Jokowi Sempat Ancam Copot Petinggi TNI-Polri jika Kasus Tak Turun
2. Jokowi sebut pemerintah targetkan investasi di 2022 hingga Rp1.200 triliun
Editor’s picks
Ilustrasi uang (ANTARA FOTO/Oky Lukmansyah)Jokowi menuturkan, investasi adalah motor penggerak bagi pertumbuhan ekonomi. Pemerintah sendiri menargetkan bisa menggaet investasi sebesar Rp900 triliun di 2021 dan Rp1.200 triliun di 2022.
“Saya hanya ingin titip kepada jajaran Polri dari pusat sampai ke daerah, kawal dan jaga betul yang namanya investasi. Karena kunci kita di sini bukan di APBN. Supaya tahu, APBN itu hanya mempengaruhi kurleb 18-15 persen dari pertumbuhan ekonomi yang kita miliki. Jangan keliru, artinya apa, 85 persen perputaran uang pertumbuhan ekonomi itu ada di swasta dan BUMN,” jelasnya.
3. Jokowi targetkan pertumbuhan ekonomi di kuartal IV bisa capai 5,5 persen
(Ilustrasi pertumbuhan ekonomi) IDN Times/Arief RahmatMantan Gubernur DKI Jakarta ini kemudian memaparkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Pada kuartal IV-2020, ekonomi RI berada di minus 2,19 persen. Lalu di kuartl I-2021, ekonomi RI menjadi minus 0,74 persen. Di kuartal II-2021 pertumbuhan ekonomi meningkat jadi 7,07 persen.
“Tetapi karena karena (varian) delta di bulan Juli kita lakukan PPKM darurat anjlok lagi di Q3 menjadi 3,51 persen. Kita harapkan di Q4 ini kita, hitungan kita antara 4,5-5,5 dan kita harapkan itu bisa tercapai. Kalau pengendaliannya masih seperti ini. Di 2022 inilah kebangkitan ekonomi akan kelihatan. Asalkan kondisi situasi seperti yang kita hadapi sekarang ini,” ujar Jokowi.
Baca Juga: Dikritik Sering Ganti Aturan, Jokowi: Lha Wong Virusnya Berubah-ubah
Berita Terkini Lainnya
