Kenapa Moeldoko Belum Tampil ke Publik Usai Jadi Ketum KLB Demokrat?

Kepengurusan Partai Demokrat versi KLB masih disusun

Jakarta, IDN Times - Usai terpilih sebagai Ketua Umum Partai Demokrat versi Kongres Luar Biasa (KLB), Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko memang belum terlihat tampil di hadapan publik. Mengenai hal itu, Sekretaris Jenderal Partai Demokrat versi Kongres Luar Biasa (KLB) Jhonny Allen Marbun mengungkap alasannya.

Menurut dia, saat ini Moeldoko masih sibuk melaksanakan tugasnya sebagai Kepala KSP sehingga belum bisa memberikan keterangan terkait terpilihnya sebagai Ketua Umum Partai Demokrat versi KLB.

"Begini, beliau mengutamakan kepentingan tugas kenegaraan itu ya," ujar Jhonny dalam keterangan persnya, di kediaman Moeldoko, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (11/3/2021).

1. Kepengurusan Partai Demokrat hasil KLB masih disusun

Kenapa Moeldoko Belum Tampil ke Publik Usai Jadi Ketum KLB Demokrat?Sekjen Partai Demokrat versi KLB, Jhonny Allen (IDN Times/Teatrika Handiko Putri)

Jhonny menyampaikan saat ini kubu Moeldoko memang belum melaporkan hasil KLB. Terkait kepengurusan Partai Demokrat versi KLB, ia juga menuturkan semuanya masih dalam proses.

Saat ditanya apakah Muhammad Nazaruddin akan menjadi bendahara umum, Jhonny enggan menjawabnya. Ia mengatakan susunan kepengurusan bisa dilihat setelah KLB melaporkan.

"Saya kira nantilah yang menjawablah, biarlah dokumen itu yang menjawab ya," ucap dia.

Baca Juga: Alasan Kubu Moeldoko Belum Lapor Hasil KLB Demokrat ke Kemenkumham

2. Kubu Moeldoko sedang memproses laporan hasil KLB

Kenapa Moeldoko Belum Tampil ke Publik Usai Jadi Ketum KLB Demokrat?Partai Demokrat versi Kongres Luar Biasa (IDN Times/Teatrika Handiko P

Saat ini, kata Jhonny, kubu Moeldoko sedang memproses laporan hasil KLB tersebut. Namun, ia menjamin laporan tidak akan berlangsung lama.

"Berproses dalam waktu yang tidak terlalu lama," ucap dia.

3. Polemik kepemimpinan Demokrat, antara AHY dan Moeldoko

Kenapa Moeldoko Belum Tampil ke Publik Usai Jadi Ketum KLB Demokrat?Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY menyampaikan keterangan kepada wartawan terkait Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat yang dinilai ilegal di Jakarta, Jumat (5/3/2021). ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra

Perseteruan perebutan kursi pimpinan Partai Demokrat antara Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Moeldoko semakin menjadi sorotan publik. Polemik tersebut muncul ketika AHY mulai menyebut ada orang di lingkar Presiden Joko "Jokowi" Widodo yang ingin melakukan kudeta kepemimpinannya di Partai Demokrat.

Lalu, isu nama Moeldoko mulai muncul setelah Kepala Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Demokrat Andi Arief menyebut nama Kepala Staf Kepresidenan tersebut. Dalam tudingan-tudingan para kader Partai Demokrat terhadapnya, Moeldoko sempat membantah merencanakan kudeta kepemimpinan AHY.

Kemudian, situasi semakin panas setelah Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di Deli Serdang, Sumatra Utara, memutuskan bahwa Moeldoko menjadi ketua umum partai yang digawangi AHY itu. Moeldoko juga sempat menanggapi keterpilihnya dia sebagai Ketua Umum Partai Demokrat versi KLB melalui sambungan telepon.

"Dengan demikain saya menghargai dan menghormati permintaan saudara untuk kita terima menjadi ketua umum,” kata Moeldoko lewat sambungan telepon, Jumat (6/3/2021).

Hal itu pun membuat AHY dan SBY gerah, sehingga mereka membuka suara. Dalam keterangan persnya, AHY menyebut bahwa KLB yang dilakukan di Sumatra Utara itu adalah abal-abal. Sebab, AHY menegaskan bahwa dirinya adalah Ketua Umum Partai Demokrat sah yang dipilih pada Kongres V Partai Demokrat 2020 lalu.

"Saya berdiri disini karena telah mendapatkan mandat dan amanah dari seluruh kader yang memiliki hak suara yang sah, yang telah mereka gunakan dan berikan dalam Kongres V Partai Demokrat pada tanggal 15 Maret 2020 lalu kongres yang sah, kongres yang demokrasi dan juga telah disahkan oleh negara, oleh pemerintah oleh Kementerian Hukum dan HAM," ujar AHY melalui konferensi pers virtual, Jumat (5/3/2021).

Untuk itu, ia menekankan, Moeldoko adalah Ketua Umum Partai Demokrat abal-abal karena kongres luar biasa (KLB) di Deli Sedang, Sumatra Utara hari ini adalah kegiatan ilegal. Ia juga menilai tindakan Moeldoko menerima keputusan KLB "bodong" tersebut adalah bukti, Moeldoko bermain dalam agenda KLB di Sumut.

"Saya mengatakan bahwa apa yang ia (Moeldoko) sampaikan selama ini ia pungkiri sendiri, melalui kesediaannya menjadi Ketua Umum Partai Demokrat abal-abal versi KLB ilegal," katanya melalui siaran langsung channel YouTube Susilo Bambang Yudhoyono, Jumat (5/3/2021).

Selain itu, Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) juga mengungkapkan kekecewaannya atas adanya KLB di Deli Serdang. Ia juga menyayangkan KLB tersebut yang menobatkan Moeldoko untuk menggantikan AHY.

“Seorang pejabat pemerintahan aktif, berada di lingkar dalam lembaga kepresidenan, bukan kader Partai Demokrat alias pihak eksternal partai menjadi ketua umum Partai Demokrat, mendongkel dan merebutnya dari ketua umum Partai Demokrat yang sah, yang setahun yang lalu diresmikan oleh negara dan pemerintah,” ujar SBY.

Baca Juga: Rumah Moeldoko Menjadi Kantor DPP Hari Ini, Begini Respons Demokrat

Topik:

  • Dwifantya Aquina

Berita Terkini Lainnya