Mahfud Ungkap Awal Mula Usulan Vaksin COVID-19 Mandiri Berbayar
Menko Polhukam memberikan keterangan pers di Kantor Presiden (Dok.Biro Pers Kepresidenan)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menjelaskan ide vaksin mandiri berbayar berawal dari ledakan varian delta COVID-19 yang terjadi di Indonesia. Sejak ledakan kasus terjadi, Mahfud menyebut Indonesia memang kekurangan vaksinator untuk memenuhi antusiasme masyarakat untuk divaksinasi.
Akhirnya, pemerintah mulai mengolah usulan tentang adanya vaksin mandiri berbayar. Namun, setelah adanya keputusan tersebut, ternyata mendapatkan gelombang penolakan dari masyarakat. Sehingga, Presiden Joko "Jokowi" Widodo mencabut keputusan tersebut.
“Itu muncul usul kalau gitu kami mau bayar sendiri dengan vaksin berbayar, diolah usul itu oleh pemerintah, kemudian timbul penolakan dari masyarakat karena katanya itu melanggar prinsip keadilan. Nanti ada kelas sosial yang mampu bayar dan ada kelas sosial yang tidak mampu bayar,” kata Mahfud dalam keterangan persnya yang disiarkan langsung di kanal YouTube Kemenko Polhukam, Sabtu (24/7/2021).
“Pemerintah langsung putuskan tidak ada vaksin berbayar, itu aspirasi. Nanti ada yang marah lagi 'kenapa kami kan bisa bayar', rakyat tidak setuju, kan gitu,” ujarnya lagi.
1. Pemerintah kewalahan lawan varian Delta
Ilustrasi Virus Corona. (IDN Times/Aditya Pratama)Mahfud mengakui pemerintah tengah kewalahan menghadapi COVID-19 varian Delta. Hal itu juga yang memicu adanya usulan vaksin mandiri berbayar.
“Kemarin, sampai sekarang kita kewalahan memang begitu varian Delta merebak, orang yang dulunya tidak mau antigen rebutan antigen, yang dulunya gak mau vaksin rebutan vaksin, sampai antri di mana-mana, sampai ditolak. Kenapa? Tenaga kesehatan gak cukup, vaksinator gak cukup,” tutur Mahfud.
Baca Juga: Vaksin COVID Berbayar Batal, Menkes Diminta Segera Cabut PMK Nomor 19
2. Dilema di masyarakat, antara ekonomi atau kesehatan
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD terus melalukan dialog dengan tokoh-tokoh Papua. (dok. Humas Menko Polhukam)Mahfud menyampaikan pemerintah juga mencatat segala keresahan-keresahan masyarakat di tengah pandemik COVID-19. Seperti kebingungan antara memprioritaskan antara kesehatan atau ekonomi.
“Keresahan itu muncul dalam dua bentuk. Satu, takut mati karena COVID, kemudian di seberangnya itu takut mati karena ekonomi. Kalau kita bersembunyi dari COVID, kita bisa mati secara ekonomi, kalau kita lakukan kegiatan ekonomi kita diserang COVID, itu dilema. Ada ketakutan seperti itu,” jelas Mahfud.
“Tapi yang terpenting dari ketakutan itu harus dihadapi dengan kerja sama di antara elemen-elemen bangsa, tokoh-tokoh pemerintahan, tokoh tokoh masyarakat, tokoh kampus akademisi, tokoh adat dan sebagainya, kerja sama, karena ini satu musuh bersama,” katanya lagi.
3. Pemerintah akan mengerahkan daya dan upaya untuk tangani COVID-19
Petugas membawa peti jenazah pasien COVID-19 untuk dimakamkan di Desa Tanjung, Purwokerto Selatan, Banyumas, Jateng, Rabu (23/6/2021). ANTARA FOTO/Idhad Zakaria.Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini (MK) menegaskan pemerintah akan terus melakukan segala daya dan upaya untuk menangani pandemik COVID-19. Sebab, ia mengatakan, keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi.
“Pemerintah dengan segala daya dan upaya terus menangani COVID-19 ini dalam menetapkan kebijakan mengenai menanggulangi pandemik, pemerintah berpedoman pada substansi Undang-Undang Dasar kita itu yaitu menjaga keselamatan rakyat, karena keselamatan rakyat kita jadikan pedoman sebagai hukum yang tertinggi,” ujar Mahfud.
Baca Juga: Mahfud MD Bicara Dilema Pandemik: Takut Mati karena COVID atau Ekonomi
Berita Terkini Lainnya
