Menkumham Yasonna: SBY dan AHY Jangan Tuding Pemerintah Terus!

2. Yasonna menjamin kementeriannya akan bertindak profesional

Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly saat menghadiri Rapat Kerja (Raker) di Badan Legislasi (Baleg) DPR RI di kompleks MPR/DPR/DPD RI (Dok. Humas Kemenkumham)

Yasonna meminta agar pihak Partai Demokrat tidak terus membawa-bawa pemerintah dalam masalah internal partai. Ia menjamin Kemenkumham agar bertindak profesional dalam menangani kasus ini.

"Kami akan bertindak profesional sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Itu supaya dicatat. Itu saja titik," tegasnya.

3. Polemik kepemimpinan Demokrat, antara AHY dan Moeldoko

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY menyampaikan keterangan kepada wartawan terkait Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat yang dinilai ilegal di Jakarta, Jumat (5/3/2021). ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra

Perseteruan perebutan kursi pimpinan Partai Demokrat antara Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Moeldoko semakin menjadi sorotan publik. Polemik tersebut muncul ketika AHY mulai menyebut ada orang di lingkar Presiden Joko "Jokowi" Widodo yang ingin melakukan kudeta kepemimpinannya di Partai Demokrat.

Kemudian, nama Moeldoko mulai muncul setelah Kepala Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Demokrat Andi Arief menyebut nama Kepala Staf Kepresidenan tersebut. Dalam tudingan-tudingan para kader Partai Demokrat terhadapnya, Moeldoko sempat membantah merencanakan kudeta kepemimpinan AHY.

Situasi semakin panas setelah Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di Deli Serdang, Sumatra Utara, memutuskan bahwa Moeldoko menjadi ketua umum partai yang digawangi AHY itu. Moeldoko juga sempat menanggapi keterpilihnya dia sebagai Ketua Umum Partai Demokrat versi KLB melalui sambungan telepon.

"Dengan demikian saya menghargai dan menghormati permintaan saudara untuk kita terima menjadi ketua umum,” kata Moeldoko lewat sambungan telepon, Jumat (6/3/2021).

Hal itu pun membuat AHY dan SBY gerah, sehingga mereka membuka suara. Dalam keterangan persnya, AHY menyebut bahwa KLB yang dilakukan di Sumatra Utara itu adalah abal-abal. Sebab, AHY menegaskan bahwa dirinya adalah Ketua Umum Partai Demokrat sah yang dipilih pada Kongres V Partai Demokrat 2020 lalu.

"Saya berdiri di sini karena telah mendapatkan mandat dan amanah dari seluruh kader yang memiliki hak suara yang sah, yang telah mereka gunakan dan berikan dalam Kongres V Partai Demokrat pada tanggal 15 Maret 2020 lalu kongres yang sah, kongres yang demokrasi dan juga telah disahkan oleh negara, oleh pemerintah oleh Kementerian Hukum dan HAM," ujar AHY melalui konferensi pers virtual, Jumat (5/3/2021).

Untuk itu, ia menekankan, Moeldoko adalah Ketua Umum Partai Demokrat abal-abal karena kongres luar biasa (KLB) di Deli Sedang, Sumatra Utara hari ini adalah kegiatan ilegal. Ia juga menilai tindakan Moeldoko menerima keputusan KLB "bodong" tersebut adalah bukti, Moeldoko bermain dalam agenda KLB di Sumut.

"Saya mengatakan bahwa apa yang ia (Moeldoko) sampaikan selama ini ia pungkiri sendiri, melalui kesediaannya menjadi Ketua Umum Partai Demokrat abal-abal versi KLB ilegal," katanya melalui siaran langsung channel YouTube Susilo Bambang Yudhoyono, Jumat (5/3/2021).

Selain itu, Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) juga mengungkapkan kekecewaannya atas adanya KLB di Deli Serdang. Ia juga menyayangkan KLB tersebut yang menobatkan Moeldoko untuk menggantikan AHY.

“Seorang pejabat pemerintahan aktif, berada di lingkar dalam lembaga kepresidenan, bukan kader Partai Demokrat alias pihak eksternal partai menjadi ketua umum Partai Demokrat, mendongkel dan merebutnya dari ketua umum Partai Demokrat yang sah, yang setahun yang lalu diresmikan oleh negara dan pemerintah,” ujar SBY.

Baca Juga: Temui Menko Mahfud, AHY Laporkan Ini tentang KLB Demokrat di Sumut