PPKM Diperketat, Kementerian/Lembaga Harus Terapkan WFH 75 Persen

Perkantoran yang di zona merah juga wajib terapkan WFH ya~

Jakarta, IDN Times - Pemerintah memutuskan perusahaan dan kementerian/lembaga yang berada di zona merah untuk menerapkan bekerja dari rumah sebanyak 75 persen, dan bekerja dari kantor sebanyak 25 persen. Hal itu berlaku selama dua minggu ke depan yaitu mulai 22 Juni hingga 5 Juli 2021.

"Kegiatan perkantoran atau tempat kerja, baik oleh kementerian/lembaga sudah ada Surat Edaran daripada Menteri PAN/RB, demikian pula untuk pengaturan BUMN dan BUMD, ini zona merah WFH-nya 75 persen, jadi bekerja di rumah 75 persen, sedangkan di zona non merah itu 50-50," terang Airlangga usai rapat terbatas yang disiarkan langsung di channel YouTube Sekretariat Presiden, Senin (21/6/2021).

1. Mal dan tempat makan beroperasi hingga pukul 20.00 WIB

PPKM Diperketat, Kementerian/Lembaga Harus Terapkan WFH 75 PersenIlustrasi Mal di Jakarta (IDN Times/Anata)

Pria yang juga menjabat sebagai Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) mengatakan pemerintah memutuskan aturan baru untuk mal dan tempat makan di tengah lonjakan kasus COVID-19. Airlangga mengatakan, jam operasional mal dan tempat makan dibatasi hingga pukul 20.00 WIB ke depannya.

"Kegiatan di pusat perbelanjaan mal ataupun pasar dan pusat perdagangan, jam operasional maksimal sampai jam 20.00 WIB, dan pembatasan pengunjung paling banyak 25 persen dari kapasitas," kata Airlangga

Airlangga juga menjelaskan, aturan tersebut juga berlaku untuk restoran dan tempat makan.

"Kegiatan restoran, warung makan, rumah makan, kafe, pedagang kaki lima lapak jalanan, baik yang berdiri sendiri maupun di pasar ataupun di pusat perbelanjaan atau mal, ini untuk kegiatan dine in makan minum paling banyak 25 persen dari kapasitas dan sisanya di-take away ataupun dibawa pulang," ujar Airlangga.

"Dan layanan pesan antar atau bawa pulang juga sesuai dengan jam operasi restoran.  Jadi dibatasi sampai dengan pukul 8 malam dan kemudian protokol kesehatan diterapkan secara ketat," lanjutnya.

Baca Juga: Pemprov DKI Minta Perkantoran di Zona Merah Segera Vaksinasi Pegawai

2. Jokowi minta implementasi lapangan soal PPKM mikro diperkuat

PPKM Diperketat, Kementerian/Lembaga Harus Terapkan WFH 75 PersenPresiden Joko Widodo (ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan)

Selain itu, dalam rapat terbatas, Presiden Jokowi juga memerintahkan kepada jajarannya untuk memperketat protokol kesehatan di tengah masyarakat. Jokowi meminta implementasi di lapangan soal PPKM mikro lebih diperkuat.

"Bapak Presiden juga menyampaikan apa yang terjadi di lapangan dan tindak lanjut yang telah dilakukan oleh TNI dan Polri, terutama untuk menangani di beberapa daerah yang kemarin tinggi duluan, yaitu di Riau, di Kepulauan Riau, maupun Bangkalan ataupun Kudus," jelas Airlangga.

3. Menkes lapor Jokowi soal lonjakan kasus di Indonesia

PPKM Diperketat, Kementerian/Lembaga Harus Terapkan WFH 75 PersenMenteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin (ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari)

Sementara, Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengatakan telah melaporkan perkembangan kasus COVID-19 di Indonesia pada Presiden Joko "Jokowi" Widodo. Menurut Budi, ia telah melaporkan bahwa kasus virus corona di Indonesia memang semakin melonjak.

"Kami sampaikan saat ini memang terjadi peningkatan yang luar biasa, dan itu penting untuk bisa fokusnya bukan hanya ke sisi hilir, di sisi rumah sakit, di sisi penanganan orang sakit, tapi lebih penting lagi fokus ke sisi hulu, bagaimana kita mencegah agar orang sehat ini jangan menjadi sakit," kata Budi dalam keterangan persnya yang disiarkan langsung di channel YouTube Sekretariat Presiden, Senin (21/6/2021).

Selain itu, Budi juga melaporkan terkait kesiapan pemerintah pada lonjakan kasus COVID-19 usai Lebaran. Berkaca dari melonjaknya kasus di awal tahun, Budi menyampaikan pemerintah telah menyiapkan tambahan tempat tidur hingga obat-obatan.

"Kami sampaikan berdasarkan pengalaman di peningkatan kasus Januari, Februari di awal tahun ini. Kami sudah mempersiapkan lebih dini jumlah tempat tidur yang ada, obat-obatan yang diperlukan, peralatan seperti APD dan juga masker yang dibutuhkan. Termasuk juga tenaga kesehatannya," jelas Budi.

Baca Juga: Kasus Positif COVID-19 DKI Melonjak, Istana Terapkan WFH 75 Persen

Topik:

  • Dwifantya Aquina

Berita Terkini Lainnya