Bogor, IDN Times — Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto ikut bersuara setelah namanya dibawa-bawa dalam kasus korupsi program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang melibatkan 3 mantan pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN).
Mantan Wali Kota Bogor ini menegaskan, segala langkah yang diambilnya murni merupakan bagian dari tugas negara untuk menyelesaikan hambatan di lapangan, bukan karena ada kepentingan personal ataupun bisnis.
Bima Arya menjelaskan, keterlibatan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam program nasional ini memiliki landasan hukum yang kuat. Berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 28 Tahun 2025 tentang Tim Koordinasi Penyelenggaraan Program MBG, Kemendagri memang diamanatkan untuk mengawal jalannya program di tingkat daerah.
"Dalam Keppres No.28 Tahun 2025 tentang Tim Koordinasi Penyelenggaraan Program MBG, diatur beberapa tugas dari Kemendagri. Salah satunya adalah fasilitasi penyelesaian kendala dan hambatan dalam penyelenggaraan MBG bersama pemerintah daerah dan BGN," kata Bima Arya saat dikonfirmasi, Rabu (10/6/2026).
Tegaskan Tak Punya Dapur MBG, Bima Arya: Hanya Koordinasi Tugas
Intinya sih...
Skema paket bundling dan penggunaan dua warna tote bagKPPG BGN Bogor menerapkan sistem Paket Bundling dan Take-Away selama libur sekolah dan Lebaran. Penerima manfaat wajib membawa kembali kantong yang diterima sehari sebelumnya sebagai syarat mendapatkan paket berikutnya.
Standar menu Ramadan, bebas menu pedas dan cepat basiBGN menginstruksikan SPPG untuk menyajikan menu yang aman secara ketahanan pangan. Rekomendasi menu meliputi telur asin, abon, dendeng kering, buah-buahan, serta kurma.
Operasional 100 SPPG untuk 250 Ribu penerima di Kota BogorHingga saat ini, sudah ada 100 SPPG yang telah
1. Selama ini fokus selesaikan masalah lapangan di daerah terpencil
Sebagai Wamendagri, Bima menyebut, koordinasi yang dilakukannya dengan berbagai pihak semata-mata demi kelancaran program di daerah. Ia bergerak cepat ketika muncul hambatan operasional, termasuk menindaklanjuti masukan dari asosiasi pengusaha.
"Saya berkoordinasi dengan pimpinan BGN dan kepala daerah untuk menyelesaikan persoalan lapangan. Termasuk masalah di titik terpencil yang juga jadi tugas Kemendagri. Ada juga laporan dari teman-teman Kadin (Kamar Dagang dan Industri) yang ditindaklanjuti," tuturnya.
2. Tegaskan tidak punya kepentingan pribadi atau proyek dapur
Merespons isu miring yang beredar, Bima Arya membantah keras tuduhan bahwa dirinya ikut bermain dalam proyek pengadaan atau memiliki dapur umum untuk program MBG.
Ia juga menegaskan, hubungannya dengan pimpinan BGN bersifat profesional dan hanya terjadi dalam forum formal resmi.
"Tidak ada kepentingan pribadi, apalagi sampai memiliki dapur. Saya hanya bertemu dan berkoordinasi dengan pimpinan BGN di rapat koordinasi resmi dan tidak pernah bertemu selain rapat koordinasi resmi," tegas politikus PAN ini.
3. Sumber informasi tidak jelas, Bima dukung proses hukum
Ketika ditanya mengenai motif di balik munculnya nama dirinya apakah ada unsur politik atau dendam pribad, Bima Arya justru mempertanyakan validitas data yang beredar di publik.
Pasalnya, isu nama-nama yang terseret itu dinilai bukan bersumber langsung dari Sony maupun pengacaranya. Ia memilih menyerahkan semua pada jalur hukum yang berlaku.
"Tidak jelas juga dari mana sumber-sumber nama itu. Itu infonya enggak jelas kan dari mana? Bukan Pak Sony yang bilang, bukan juga dari pengacara. Kita ikuti saja proses hukum dari persoalan itu agar semua jadi terang benderang," pungkasnya.
4. Nyanyian Justice Collaborator Sony Sonjaya
Kasus korupsi tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk periode anggaran 2025-2026 tengah diusut secara intensif oleh Jampidsus Kejaksaan Agung. Hingga saat ini, Kejagung telah menetapkan tiga mantan petinggi BGN sebagai tersangka utama, yaitu mantan Kepala BGN Dadan Hindayana, serta dua mantan Wakil Kepala BGN, Sony Sonjaya dan Lodewyk Pusung.
Mereka diduga melakukan penyimpangan dalam penunjukan mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau proyek dapur umum, serta indikasi penggelembungan harga (mark-up) pengadaan barang. Nama sejumlah pejabat dan tokoh nasional, termasuk Bima Arya, ikut terseret setelah Sony Sonjaya mengajukan diri sebagai Justice Collaborator (JC).
Melalui kuasa hukumnya, Sony mengaku mendapat tekanan berat untuk mengakomodasi "atensi" atau titipan titik dapur dari berbagai elite politik, baik dari eksekutif, legislatif, hingga ormas.
Modus yang dibongkar meliputi dugaan "bancakan" jatah dapur, di mana oknum tokoh meminta hak pengelolaan hingga ratusan titik dapur, namun di lapangan hanya sebagian kecil yang dibangun, sementara sisanya diduga diperjualbelikan demi keuntungan pribadi.
Dampak dari pengakuan tersebut, beredar daftar puluhan nama tokoh di media sosial yang diduga tercantum dalam pusaran kasus, yang kemudian memicu gelombang klarifikasi dari para pejabat terkait.