Jakarta, IDN Times - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI melakukan audiensi dengan Panglima TNI, Jenderal Andika Perkasa, beserta jajarannya. Dalam kunjungan tersebut, setidaknya terdapat empat poin utama yang dibahas terkait pengawasan hingga netralitas TNI jelang Pemilu 2024.
Ketua Bawaslu, Rahmat Bagja, menyebutkan poin pertama, yakni meminta dukungan sistem keamanan, intelijen, dan sistem Keamanan Rakyat Semesta (Hankamrata) untuk seluruh tahapan Pemilu Serentak 2024.
Poin kedua, terkait sinkronisasi data untuk pengawasan daftar pemilihan tetap (DPT) prajurit TNI yang aktif dan sudah purnatugas.
Sebagai contoh, pendataan seorang prajurit yang ketika pemilu berlangsung sudah memasuki masa pensiun, sehingga terdata hak pilihnya ketika beralih status menjadi warga sipil.
"Ke depan, mungkin kita (Bawaslu dan TNI) bisa sinkronisasi data prajurit yang sudah masuk waktu pensiun," kata Bagja di Jakarta, Rabu (21/9/2022).
Ketiga, lanjut Bagja, meminta dukungan seluruh tingkat teritorial dari tingkat Komando Rayon Militer (Koramil), Komando Resor Militer (Korem) dan Komando Daerah Militer (Kodam) untuk seluruh jajaran Bawaslu, hingga Panitia Pengawas Kecamtan (Panwascam) dalam melakukan pengawasan tahapan Pemilu 2024.
Keempat, Bawaslu dan TNI melakukan kesepakatan melalui Nota Kesepahaman (MoU) terkait netralitas prajurit di seluruh tahapan Pemilu 2024.
"Berkaca dari pemilu yang lalu, kami berharap ada bantuan dari rekan-rekan TNI dalam pengamanan jajaran Bawaslu," ujar Bagja.
Sebelumnya, Bagja menilai Pemilihan Umum (Pemilu) serentak 2024 jadi agenda elektoral paling besar dan rumit sepanjang sejarah. Pemilu 2024 mencakup pemilihan kepala daerah (pilkada), pemilihan legislatif (pileg), hingga pemilihan presiden (pilpres).
"Sebagaimana kita ketahui, demokrasi dalam rangka suksesi kepemimpinan nasional dan daerah telah diputuskan. Pemungutan suara pada 14 Februari 2024 dan pilkada 27 November 2024," kata Bagja di Kemayoran, Jakarta Pusat, Senin, 19 September 2022.
"Pemilu serentak 2024 merupakan agenda elektoral paling besar, rumit, dan kompleks sepanjang sejarah pemilu di Indonesia. Karena diadakan pemilu nasional dan pilkada untuk seluruh kabupaten/kota dan provinsi dalam waktu satu tahun," sambung dia.