Purbaya temui Pramono untuk bahas pembangunan gedung Jakarta
Pramono lakukan efisiensi dengan memangkas anggaran nonprioritas
Pangkas hampir Rp15 triliun dari APBD DKI tahun depan karena pemangkasan dana transfer
Jakarta, IDN Times – Menteri Keuangan (Menkeu) RI, Purbaya Yudhi Sadewa menemui Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung di Balai Kota, Selasa (7/10/2025). Kehadiran Purbaya didampingi sejumlah pejabat Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Pertemuan ini terjadi usai Pramono menyatakan pemprov DKI akan melakukan efisiensi di sejumlah pos belanja nonprioritas. Adapun pertemuan kedua pajabat itu, membahas soal pembangunan gedung Jakarta.
Purbaya didampingi sejumlah pejabat Kemenkeu disambut langsung Pramono Anung yang didampingi Staf Khusus (Stafsus), Yustinus Prastowo; Asisten Perekonomian dan Keuangan (Asperkeu) DKI Jakarta, Suharini Eliawati; dan Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup, Afan Andriansyah.
Purbaya mengatakan, pertemuan ini membahas proposal Pemprov DKI tentang pembangunan gedung.
"Gak tahu, katanya DKI punya proposal untuk membangun gedung paling tinggi katanya," katanya sambil melenggang masuk.
Diketahui pertemuan Pramono dengan Purbaya terjadi usai Pramono menggelar rapat paripurna pemangkasan dana transfer dari pemerintah pusat berupa Dana Bagi Hasil (DBH) dari Kemenkeu yang mencapai Rp15 triliun.
Pramono Anung memastikan langkah efisiensi yang dilakukan Pemprov DKI akan menyentuh berbagai pos belanja nonprioritas, termasuk memangkas anggaran perjalanan dinas serta anggaran makan dan minum.
“Yang jelas hal-hal efisiensi yang dilakukan yang berkaitan misalnya perjalanan dinas, kemudian anggaran-anggaran yang belanja yang bukan menjadi prioritas utama,” ujar Pramono usai rapat di Balai Kota DKI, Senin (6/10).
Rencananya, Pemprov DKI dan DPRD telah menyepakati APBD Jakarta tahun depan sebesar Rp95,35 triliun yang diproyeksikan penerimaan transfer dari pemeritah pusat pada 2026 mencapai Rp26 triliun. Namun, dengan pemangkasan dana transfer dari Kemenkeu, proyeksi APBD DKI tahun depan terpaksa dikurangi menjadi Rp79,06 triliun.
"Alat transfer ke daerah, TKD-nya, mengalami penurunan yang cukup besar. Kita hanya menerima Rp11,15 triliun, di dalam APBD kita dari Rp95,35 triliun, menjadi Rp79,06 triliun, penurunannya hampir Rp15 triliun," ucap Pramono.