Jakarta, IDN Times - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan mantan Anggota DPR dari fraksi Partai Demokrat, Amin Santono, sebagai tersangka usai dilakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) di area Jakarta Timur pada Jumat malam (4/5). Amin tertangkap basah menerima uang suap dari seorang kontraktor bernama Ahmad Ghiast. Uang suap yang diterima mencapai Rp 400 juta.
Kepala Divisi Advokasi dan Hukum Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean mengatakan partainya telah memberikan tindakan berupa pemecatan terhadap Amin Santono.
Terjerat Kasus Korupsi, Demokrat Pecat Amin Santono
Take a Deeper Read
1. Amin dikenal sebagai sosok yang baik
Ferdinand menyampaikan bahwa partainya berterimakasih kepada KPK, karena telah membersihkan Demokrat dari kader-kader yang bermental koruptor. Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengatakan kader Demokrat sudah diingatkan untuk menjauhi segala perbuatan tercela, terutama korupsi.
"Sehingga kemarin memang kami cukup kaget melihat dan mengetahui peristiwa tersebut. Di luar dugaan kami sebetulnya, karena beliau ini yang kami kenal orangnya selama ini baik, tidak pernah tersangkut masalah," jelas Ferdinand di Gedung DPR RI, Senin (6/5).
2. Amin telah dipecat dari partai
Kemudian, terkait dengan status tersangka yang telah disandang oleh Amin, Ferdinand mengungkapkan, Demokrat telah melakukan tindakan tegas dengan memecat langsung Amin ketika telah ditetapkan sebagai tersangka.
"Partai saat itu juga, setelah KPK melakukan konpers dan memberikan penjelasan ke publik, menetapkan Amin Santono sebagai tersangka, Partai Demokrat mengambil langkah itu juga kita berhentikan dari partai," ungkapnya.
Dia juga melanjutkan, keanggotan Amin sebagai Anggota DPR Komisi XI DPR RI akan segera dicabut, dan digantikan oleh yang lain.
"Statusnya di partai kami cabut semuanya dan juga akan diberhentikan dari DPR dan akan di PAW segera," jelas Ferdinand.
3. Demokrat tidak akan memberikan bantuan hukum kepada Amin
Ferdinand memaparkan, selain memecat Amin, Demokrat juga tidak akan memberikan bantuan hukum kepada kadernya yang tersangkut masalah korupsi, masalah pidana, dan perbuatan tercela lainnya.
"Kecuali, kader yang akan kami bantu adalah kader yang kami anggap sebagai korban kriminalisasi atau karena melakukan tugasnya di partai maupun di dalam jabatannya di eksekutif atau legislatif, kemudian bermasalah secara hukum," terang Ferdinand.
Sedangkan, bagi kader yang tersangkut perbuatan tercela seperti korupsi, tidak akan pernah mendapatkan bantuan hukum sama sekali.
4. Demokrat tidak akan gunakan asas praduga tak bersalah
Saat ini, karena Amin telah ditetapkan sebagai tersangka, Demokrat tidak akan menerapkan asas praduga tak bersalah. Bagi Demokrat, ditetapkannya Amin sebagai tersangka telah membuktikan bahwa kadernya itu telah terjerat kasus korupsi.
"Apapun itu ceritanya, bagi Partai Demokrat itu sudah membuktikan yang bersangkutan menerima uang, dan sudah diperiksa KPK dalam tempo 24 jam, sehingga statusnya sudah dinaikkan menjadi tersangka itu sudah cukup meyakinkan partai," terang Ferdinand.
Curated For You
- Gerindra-Demokrat Sindir Pembagain Sertifikat Tanah Berfoto Jokowi, Ini Kata PDIP22 Apr 2018, 08:31 WIB
- Demokrat Pastikan Pecat Penghina Nabi27 Apr 2018, 15:40 WIB
- Gerindra-Demokrat Sindir Pembagain Sertifikat Tanah Berfoto Jokowi, Ini Kata PDIP22 Apr 2018, 08:31 WIB
- Demokrat Pastikan Pecat Penghina Nabi27 Apr 2018, 15:40 WIB
Editorial Team
Related Article
Trending in News
See More- Wabah Flu Burung Merebak, Jepang Musnahkan 240 Ribu Ayam Petelur14 Nov 2026, 08:10 WIB
- 15 WNI Direkrut Jadi Tentara Bayaran Rusia, Dijanjikan Bonus jika Tembak Musuh14 Nov 2026, 07:00 WIB
- Pramono Berharap Guns N' Roses Nyanyikan Lagu November Rain di Jakarta13 Nov 2026, 12:55 WIB
- Sistem Diretas, 60 Ribu Data Penumpang Thai Airways Bocor13 Nov 2026, 08:10 WIB
- Konser BTS Disiarkan Live 80 Negara, Menpar Siapkan Jakarta Purple 13 Nov 2026, 14:59 WIB