Tes Wawancara Bawaslu, Komisioner KPI Ditanya Kasus Kekerasan Seksual

Nuning menjelaskan, KPI saat ini sedang dalam proses penyusunan sistem pedoman penyelesaian kasus kekerasan seksual di ruang kerja.

"Itu sedang proses, kami bersama teman-teman LBH, para mantan Komisioner Komnas Perempuan, meminta kepada ibu-ibu dan bapak-bapak yang menjadi tim independen kami, untuk memberikan masukan kepada penguatan sistem penanganan kasus tersebut," katanya.

Nuning mengatakan, Komisioner KPI juga telah memerintahkan sekretariat untuk membuka ruang konseling dan tempat pengaduan, yang berkaitan dengan kenyamanan dan keamanan kerja.

"Itu saya kira akan menjadi komitmen banyak lembaga yang hari ini untuk mendorong bagaimana di ruang-ruang publik itu agar tidak ada potensi kekerasan seksual," ucapnya.

Poengky kemudian menanyakan kepada Nuning terkait rekomendasi Komnas HAM apakah sudah dijalankan KPI. Nuning menjawab sudah menjalankannya.

"Sudah, dan kita sedang melakukan evaluasi dan tentu kita melakukan pendampingan terhadap terduga korban sampai kemudian proses di kepolisian berjalan, yang berikutnya adalah kita secara internal mengevaluasi seluruh staf yang ada, tentunya staf yang berada di naungan Kementerian Kominfo, maka kita berkoordinasi dengan Kemenkominfo untuk penyelesaiannya," ujarnya.

Poengky kemudian menanyakan pemberian sanksi terhadap pelaku. Nuning mengatakan, saat ini masih dalam proses evaluasi.

Mendengar jawaban Nuning terkait belum ada sanksi yang diberikan oleh KPI, Poengky memberikan pertanyaan cukup tajam.

"Jadi, Anda masih merasa bahwa pelaku tidak bersalah?," tanya Poengky.

"Saya secara pribadi merasa pelaku bersalah, tapi tentu saya harus menghormati proses yang ada di internal kami, kami harus melewati pleno dengan berbagai pertimbangan dan tentunya itu tidak hanya saya yang memutuskan," jawab Nuning.

Menurut Nuning, keputusan dari evaluasi internal KPI apakah pelaku bersalah atau tidak akan diputuskan bulan ini.

Sebagai informasi, Kasus ini bermula ketika keterangan tertulis yang disebut berasal dari korban kekerasan seksual yang juga pegawai KPI, MS menyebar dan viral. Dalam keterangan tersebut dijelaskan bahwa MS telah menjadi korban dugaan pelecehan seksual hingga perundungan ketika bekerja di kantor.

Ia mengaku sudah tak kuat dan menjadi trauma karena tindakan tersebut dan meminta bantuan sejumlah pihak termasuk Presiden Joko "Jokowi" Widodo hingga Komnas HAM untuk menyelesaikan kasusnya. Kemudian, ia bersama kuasa hukumnya melapor ke Komnas HAM pada 6 September 2021.