Tiga Matra TNI Bakal Dapat 6.000 Unit Motor Listrik Buatan BUMN

03 Nov 2022, 06:30 WIB

Presiden Joko "Jokowi" Widodo ketika mengunjungi pameran Indo Defence 2022 pada 2 November-5 November 2022. (Dokumentasi Tim Media Menhan)

Jakarta, IDN Times - Tiga matra di TNI bakal dapat 6.000 unit sepeda motor listrik buatan holding pertahanan BUMN, DEFEND.ID. Selain itu, ada pula 3.000 unit jeep yang diproduksi PT Pindad Persero.

Itu semua merupakan bagian dari kontrak peralatan pertahanan yang diteken oleh Kementerian Pertahanan dengan dua BUMN tersebut pada Rabu, (2/11/2022). Penandatanganan kontrak turut disaksikan oleh Presiden Joko "Jokowi" Widodo ketika berkunjung ke Jakarta International (JI) Expo untuk menghadiri pameran Indo Defence 2022 Expo and Forum.

Pembelian produk-produk dalam negeri itu sesuai dengan instruksi Jokowi yang ingin industri pertahanan berkembang. "Produk-produk yang kita miliki sekarang harus dikembangkan sebaik mungkin," ungkap Jokowi.

Selain, kontrak pemesanan ribuan sepeda motor listrik, ada pula tiga kontrak lain yang ditanda tangani. Kontrak kedua, pengadaan alat kesehatan dan pembangunan 27 rumah sakit TNI Angkatan Darat (AD), TNI Angkatan Laut (AL), dan TNI Angkatan Udara (AU) yang tersebar di seluruh Indonesia.

"Kontrak ini melibatkan enam BUMN dan 10 perusahaan swasta," demikian isi keterangan tertulis dari Kemenhan.

Lalu, apa lagi dua kontrak lainnya yang ikut disaksikan penandatanganannya oleh Jokowi?

1. Inhan dalam negeri teken kesepakatan kandungan lokal dan offset dengan total nilai Rp67,5 triliun

Presiden Joko "Jokowi" Widodo ketika mengunjungi pameran Indo Defence 2022 pada 2 November-5 November 2022. (Dokumentasi Tim Media Menhan)

Dua kesepakatan lainnya yang disaksikan penandatanganannya oleh Jokowi yakni kesepakatan soal kandungan lokal dan offset (KLO) yang diperoleh industri dalam negeri dari 20 kontrak pengadaan peralatan pertahanan dari luar negeri sepanjang periode 2019 hingga 2022. Total nilai manfaat yang diperoleh dari KLO pada periode tersebut mencapai Rp67,5 triliun.

Kesepakatan terakhir yang disaksikan penandatangannya oleh Jokowi yakni pengembangan bahan baku propelan oleh dua BUMN. Itu, kata Prabowo merupakan komitmen dari Kemhan untuk mengembangkan industri dalam negeri, khususnya industri hulu.

"Dengan begitu dapat mengurangi keterangantungan impor bahan baku dari luar negeri," kata Prabowo.

Ia menambahkan semua kontrak yang diteken adalah wujud nyata komitmen Kemhan di mana setiap pembelanjaan dijadikan investasi pertahanan. Tujuannya, untuk pemulihan dan pertumbuhan ekonomi nasional.

"Presiden berharap agar teknologi pertahanan berkembang dengan pesat dan kita harus segera ikuti. Selain itu, kita harus berjuang keras," ujar Menteri yang juga Ketua Umum Partai Gerindra tersebut.

2. Prabowo buat kebijakan pemasok dari luar negeri wajib gandeng industri lokal

Sepeda motor listrik buatan PT Pindad yang digunakan oleh TNI untuk operasional. (IDN Times/Santi Dewi)

Lebih lanjut, Prabowo mengatakan, tak ingin industri pertahanan di dalam negeri terus bergantung pada pasokan dari luar Indonesia. Maka, Prabowo membuat kebijakan yang mengharuskan pemasok luar negeri bila ingin masuk ke Indonesia agar bekerja sama dengan industri di dalam negeri. Menurutnya, dengan begitu belanja pertahanan bisa berubah menjadi investasi.

"Untuk alutsista yang teknologinya belum kita kuasai sepenuhnya seperti pesawat tempur fighter-fighter itu, kita sudah kontrak dengan Rafale dari Prancis. Kemudian, beberapa senjata yang canggih, kami juga terpaksa masih mencari dari luar (Indonesia)," kata dia.

Ia mengaku optimistis kebijakan tersebut dapat membantu berkembangnya industri pertahanan dalam negeri. "Kami akan memacu kerja sama. Jadi, kami paksakan semua supplier dari luar negeri harus kerja sama dengan industri di dalam negeri," ujar Prabowo.

3. Industri pertahanan dalam negeri baru berkembang bila ada permintaan tinggi

Anggota Komisi I DPR RI Dave Laksono (IDN Times/Fitang Budhi Adhitia)

Sementara, anggota komisi I DPR, Dave Laksono menilai produk pertahanan dalam negeri memiliki potensi yang baik. Tetapi, industri pertahanan dalam negeri tetap tidak akan bisa berkembang bila pemerintah tak meningkatkan anggaran agar dapat mendongkrak permintaan.

"Kalau defence industry mau berkembang, maka pembelian di dalam negeri harus tinggi. Itu bisa dimulai dari rancang kebutuhan APBN," kata Dave di forum Indo Defence pada Rabu, (2/11/2022).

Di sisi lain, Dave mengungkap fakta bahwa pemerintah baru dapat mengalokasikan rencana kebutuhan 30 persen. Sisanya pun tak bisa dipenuhi.

"Sumbernya memang ada tapi belum ideal. Investasi pemerintah untuk peningkatan teknologi dan ekosistem dari produk harus tinggi," ujarnya lagi.