"Salah satu saran beliau adalah agar saya tetap fight di PTUN. Dengan menghadirkan seluruh dokumen dari SD sampai S1," ujar dia.
Anggota DPR: Tak Ada Aturan Wapres Mundur Harus Disetujui Presiden
3 min read
Jakarta, IDN Times - Anggota Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia, tidak yakin Gibran Rakabuming Raka benar-benar ingin mundur dari posisi Wakil Presiden.
Menurut dia, ketika Gibran menemui Presiden Prabowo Subianto, tidak ada dokumen tertulis apa pun yang diserahkan. Berdasarkan keterangan Istana, pengunduran diri itu baru sebatas niat.
"Menurut saya, pengunduran diri itu disampaikan ke publik kalau memang sebagai bentuk keputusan pengunduran diri. Oke, datang ke Presiden, tapi kan keputusan akhirnya bukan di Pak Presiden," ujar Doli di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat pada Selasa (10/11/2026).
Dia mengatakan, tidak ada di dalam aturan konstitusi Tanah Air yang menyebut pengunduran diri wakil presiden diserahkan ke presiden kemudian presiden menyetujuinya.
"Tidak ada aturan yang seperti itu. Justru, kalau betul wapres mengundurkan diri, institusi-institusi seperti DPR yang akan menyikapi tentang pengunduran diri," ujar dia.
Apabila Gibran serius menyatakan mundur, kata Doli, maka yang memproses adalah parlemen. DPR nantinya akan mengacu pada UUD 1945 Pasal 8 Ayat 1 yang berbunyi, 'presiden atau wakil presiden dapat berhenti, mangkat, diberhentikan atau melanggar hukum.'
1. Gibran akan membuktikan keabsahan dokumen pendidikan di PTUN
Gibran menjelaskan soal pengunduran dirinya jadi Wapres di Istana Wapres, Selasa (10/11/2026). (IDN Times/Yosafat Diva) Sementara, Gibran akan mengeluarkan semua upaya untuk membuktikan dokumen pendidikannya yang dipermasalahkan, sah di mata hukum lewat mekanisme Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Putra sulung Presiden ke-7, Joko "Jokowi" Widodo itu akan menunjukkan seluruh dokumen pendidikan dari tingkat sekolah dasar (SD) hingga sarjana (S1).
Gibran pun tak menampik sempat menemui Prabowo pada Selasa pagi. Dalam pertemuannya tersebut, kata dia, Prabowo ikut memberikan masukan tentang dinamika yang berkembangan belakangan ini.
"Tadi pagi saya ketemu dengan Bapak Presiden, Pak Presiden ini sudah seperti ayah saya sendiri. Beliau memberi banyak saran dan masukan terkait dinamika yang terjadi saat ini," kata Gibran di Istana Wapres, Jakarta Pusat Selasa sore.
Salah satu masukan yang disampaikan Prabowo adalah agar Gibran tetap memperjuangkan persoalan tersebut melalui jalur PTUN.
2. Gibran sebut Prabowo ikut menyarankan ajukan PK ke Mahkamah Agung
Ilustrasi Gedung Mahkamah Agung. (IDN Times/Hana Adi Putra) Selain itu, Gibran juga menyebut Prabowo menyarankan dirinya berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) untuk mengajukan peninjauan kembali (PK) ke Mahkamah Agung (MA). Namun, dia tidak menjelaskan gugatan yang mana yang hendak dilawan lewat mekanisme PK.
Dia berharap polemik yang berkembang saat ini tidak berlarut-larut hingga menjadi persoalan politik berkepanjangan. Gibran menegaskan, dirinya menghormati berbagai aspirasi, kritik, dan saran yang disampaikan masyarakat.
"Saya menghormati seluruh aspirasi, kritik, dan saran dari masyarakat terkait dinamika yang terjadi saat ini. Saya tidak ingin dinamika yang terjadi saat ini menjadi polemik politik yang berkepanjangan," ujar dia.
3. Prabowo tak menolak pengunduran diri Gibran
Presiden RI, Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabumi Raka meninjau dan berdoa bersama di Sumur Lubang Buaya. (YouTube.com/Sekretariat Presiden) Di sisi lain, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi, mengatakan, Presiden Prabowo Subianto tidak menolak pengajuan pengunduran mundur Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden.
"Kami juga ingin meluruskan bahwa tidak benar dalam pertemuan tersebut kalau Bapak Presiden kemudian melakukan atau menyampaikan penolakan pengunduran diri tersebut," ujar Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa.
Prasetyo mengatakan, Gibran mengajukan pengunduran diri pada Selasa (10/11/2026) ke Presiden Prabowo. Dalam pertemuan itu, Gibran juga ingin terlebih dulu membuktikan dinamika proses hukum terkait ijazahnya.
"Namun dalam diskusi, Bapak Presiden memberikan saran-saran dan Bapak Wakil Presiden, Bapak Gibran Rakabuming Raka memohon untuk diberi kesempatan untuk dapat membuktikan keabsahan-keabsahan dokumen yang dimiliki melalui proses di Peradilan Tata Usaha Negara," kata dia.
