Jakarta, IDN Times - Sebuah patung tikus kantor tampak mengikuti jalannya Aksi Sejuta Buruh Cabut UU Omnibus Law Cipta Kerja di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (10/8/2022).
Patung tikus berukuran besar tersebut berpenampilan rapi seperti seseorang ketika berkerja di kantor sambil memegang koper. Patung tersebut dibuat Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI).
Pantauan IDN Times di lokasi, patung tersebut sudah disiapkan sejak demonstrasi dimulai. Patung tikus kantor itu tampak mengenakan jas hitam, baju biru, dasi putih, dan celana panjang berwarna hitam. Pada bagian perutnya terlihat buncit dan memegang koper berlogo mata uang dollar.
Salah satu massa aksi yang tergabung dalam KASBI, Amad Syarif, menjelaskan pihaknya sengaja membawa patung tikus kantor untuk menyindir sikap pemerintah dan DPR.
"Replika itu menggambarkan pejabat-pejabat yang membawa uang rakyat," ucap dia kepada awak media di lokasi, Rabu (10/8/2022).
Dia juga menjelaskan, karakter tikus sengaja dipilih untuk mengartikan istilah soal tikus-tikus kantor. Sebagaimana yang terdapat dalam lagu Iwan Fals.
"Memang sengaja ingin merealisasikan seperti lagunya Iwan Fals tentang anggota DPR," ungkapnya.
Ribuan buruh yang terdiri dari sejumlah aliansi memadati Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Jakarta Pusat, Rabu (10/8/2022). Massa yang hadir tergabung dalam Aliansi Aksi Sejuta Buruh Cabut UU Omnibus Law Cipta Kerja.
Koorditaor Aliansi Aksi Sejuta Buruh Cabut UU Omnibus Law Cipta Kerja, Mohammad Jumhur Hidayat, menjelaskan kaum buruh yang berjuang pada hari ini sudah sering melakukan aksi.
"Bahkan mungkin ratusan aksi telah kita lakukan untuk menuntut penolakan dan pencabutan UU Omnibus Law ini," kata Jumhur kepada awak media, Rabu (10/8/2022).
Kendati demikian, dia menilai, pemerintah maupun DPR tetap menghiraukan aspirasi dari kaum buruh.
"Tetap saja para penguasa, baik itu di pemerintahan, DPR bahkan kehakiman tidak menghiraukan tuntutan kita," ujar Jumhur.
Padahal Jumhur menganggap, tuntutannya merupakan sesuatu yang sah dan konstitusional karena menyangkut standar kehidupan yang layak bagi kemanusiaan yang dijamin oleh UUD 1945 dan Pancasila.