Tim Prabowo-Gibran Ingatkan Pendukung Hormati Putusan MK

21 Apr 2024, 16:28 WIB

Tim hukum Prabowo-Gibran di Senayan, Jakarta. (IDN Times/Sandy Firdaus)

Jakarta, IDN Times - Sekretaris Tim Kerja Strategis (TKS) Prabowo-Gibran, Idrus Marham, menyerukan agar para pendukung menghormati keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal sengketa Pilpres 2024. Dia mengajak pendukung untuk percaya.

"Kita punya keyakinan bahwa MK sebagai penjaga konstitusi pasti akan mengambil putusan dengan kemandirian, dengan keindependensiannya, tanpa ada intervensi, berdasarkan norma hukum didukung oleh fakta-fakta dan bukti-bukti yang jelas," kata Idrus di Jakarta, Minggu (21/4/2024).

1. Idrus minta pendukung tak turun ke jalan

Politikus Partai Golkar, Idrus Marham (IDN Times/Ilman Nafi'an)

Idrus meminta para pendukung Prabowo-Gibran tidak turun ke jalan saat pengumuman hasil sidang sengketa Pilpres 2024. Sebab, sudah ada imbauan dari Prabowo agar massa tidak melakukan hal tersebut.

"Tidak boleh pendukung 02 untuk turun aksi di jalan. Perintahnya ini jelas. Kenapa presiden terpilih melarang? Kita harus percaya MK sebagai sebuah negara independen," kata Idrus.

2. Idrus percaya kepada para hakim konstitusi

Gedung Mahkamah Konstitusi (IDN Times/Sherlina Purnamasari)

Lebih lanjut, Idrus percaya kepada delapan hakim konstitusi yang mengadili perkara sengketa Pilpres 2024. Dia yakin, delapan hakim itu independen dan bisa memutuskan perkara ini dengan objektif.

"Hakim-hakim MK, terutama delapan hakim konstitusi yang menangani sengketa Pilpres ini adalah orang-orang yang sangat independen, yang mengedepankan prinsip independensi of judiciary yang tentunya sangat imparsial, mengadili perkara ini secara objektif," kata Idrus.

3. Putusan MK harus diterima dengan lapang dada

Suasana sidang lanjutan sengketa Pilpres 2024 di MK (4/4/2024) (IDN Times/Yosafat Diva Bayu Wisesa)

Sementara itu, Wakil Ketua Tim Hukum Prabowo-Gibran Fahri Bachmid menambahkan, semua pihak harus menerima putusan MK terkait sengketa Pilpres 2024. Semua pihak harus bekerja keras dan menatap pemerintahan ke depan.

"Apapun hasil putusan MK nantinya, kita harus terima dengan lapang dada bahwa nanti 20 Oktober adalah pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih. Seluruh rangkaian ini telah selesai, dilakukan secara terbuka," ujar Fahri.