Tim Sinkronisasi Prabowo Dinilai Penting untuk Penyusunan RAPBN 2025

11 Jun 2024, 05:00 WIB

Presiden terpilih, Prabowo Subianto ketika berbincang dengan wapres terpilih, Gibran Rakabuming Raka. (Dokumentasi media Menhan)

Intinya sih...

Tim Gugus Tugas Sinkronisasi dibentuk oleh Prabowo Subianto untuk membahas rancangan anggaran APBN 2025.
Ketua Gen KAMI, Ilham Latupono, menilai pentingnya sinkronisasi anggaran dan kementerian terkait dalam melanjutkan kepemimpinan dari Jokowi ke Prabowo.
Proyeksi ekonomi makro 2025 termasuk pertumbuhan ekonomi, inflasi, nilai tukar rupiah, dan harga minyak mentah Indonesia juga diungkapkan dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2025 yang disampaikan ke DPR.

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Ketua Umum Komunitas Aktifis Milenial Indonesia (Gen KAMI) Ilham Latupono menilai bahwa Tim Gugus Tugas Sinkronisasi yang dibentuk Presiden terpilih Prabowo Subianto penting untuk membahas rancangan anggaran.

Ilham menyebut, urgensi pembentukan tim ini dapat dirasakan karena DPR telah menerima usulan RUU tentang APBN untuk dibahas menjadi APBN 2025.

“Sehingga sudah pantas dan semestinya, kalau pihak Prabowo-Gibran sebagai Presiden-Wakil Presiden terpilih membentuk tim untuk melakukan sinkronisasi ini. Sebab, nantinya anggaran ini mereka yang akan menjalani,” kata Ilham dalam keterangannya, Senin (10/6/2024).

Dia menilai, dibentuknya tim sinkronisasi menunjukkan kalau pemerintahan yang bakal dipimpin Prabowo dan Gibran merupakan kelanjutan dan sinergi dari pemerintahan Joko Widodo–Ma'ruf Amin.

Oleh sebabnya, untuk melanjutkan estafet kepemimpinan itu dibutuhkan tim sinkronisasi.

“Sehingga yang diperlukan adalah sinkronisasi dan harmonisasi di level anggaran dan kementerian terkait,” ujar Ilham.

1. Tim Gugus Tugas Sinkronisasi bertugas susun RAPBN 2025

Ilustrasi dana dan anggaran (IDN Times/Aditya Pratama)

Ilham menambahkan, dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2025 yang disampaikan ke DPR, terungkap sejumlah data dan proyeksi ekonomi yang menarik. Di antaranya, indikator ekonomi makro yang akan digunakan sebagai asumsi dasar penyusunan RAPBN 2025 yaitu pertumbuhan ekonomi 5,1 hingga 5,5 persen.

Proyeksi ini didukung oleh pemulihan ekonomi global dan berbagai kebijakan fiskal yang direncanakan untuk meningkatkan investasi dan konsumsi domestik. Inflasi diproyeksikan berada pada kisaran 1,5 persen - 3,5 persen, dengan fokus pada stabilitas harga pangan dan energi yang menjadi perhatian utama pemerintah.

Selain itu, ditetapkan juga nilai tukar rupiah Rp15.300 hingga Rp16.000 per USD, tingkat suku bunga SBN 10 Tahun 6,9 hingga 7,3 persen, harga minyak mentah Indonesia USD75 hingga USD85 per barel, lifting minyak bumi 580 ribu hingga 601 ribu barel per hari, dan lifting gas 1.004 ribu hingga 1.047 ribu barel setara minyak per hari.

“Meskipun proyeksi tersebut menarik, namun tentunya bukan hal yang mudah untuk mewujudkannya. Di sinilah peran strategis kerja-kerja Tim Gugus Tugas Sinkronisasi ini," ungkap dia.

2. Tim Gugus Tugas Sinkronisasi pengaruhi keberhasilan APBN 2025

Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka ketika ditetapkan sebagai presiden-wapres terpilih oleh KPU. (www.instagram.com/@prabowo)

Pihaknya mendukung kerja tim gugus tugas tersebut, sebab akan menjadi salah satu faktor yang menentukan keberhasilan pelaksanaan APBN 2025 tahun mendatang.

Ia mengkhawatirkan akan terjadi bottlenecking anggaran jika tidak ada tim seperti ini sebagai tim asistensi peralihan dari pemerintahan Jokowi ke Prabowo.

“Meskipun pemerintahan Prabowo bertekad meneruskan pemerintahan Jokowi, namun kita tidak bisa menafikan adanya kekhasan dalam metode dan gaya kepemimpinan kedua pemimpin tersebut. Ini adalah salah satu poin yang mesti disinkronkan,” ujarnya.

3. Diperlukan transisi mengisi posisi strategis

Presiden Joko "Jokowi" Widodo ketika berjabat tangan dengan Prabowo. (www.instagram.com/@prabowo)

Ia juga tidak memungkiri, jika masih diperlukan semacam rumah transisi sebagai clearing house untuk mengisi posisi startegis. Terutama untuk menentukan siapa saja kandidat yang akan mengisi jabatan sesuai dengan kapasitasnya.

“Ibaratnya, jika Tim Gugus Tugas Sinkronisasi ini berkerja di level software pemerintahan, maka untuk hardwarenya diperlukan semacam rumah transisi untuk menentukan siapa mengisi jabatan apa sesuai dengan kapasitasnya. Untuk rumah transisi ini, sebaiknya terdiri dari stakeholder yang mendukung Prabowo-Gibran,” imbuh Ilham.