Tindakan Dishub DKI Berantas Jukir Liar Dinilai Tidak Efektif

26 Mei 2024, 20:55 WIB

Ilustrasi Dishub (Dok. Dishub DKI Jakarta)

Jakarta, IDN Times - Pengamat Tata Pengamat tata kota Universitas Trisakti, Nirwono Yoga menilai penindakan juru parkir liar yang dilakukan Dinas Perhubungan DKI Jakarta tidak efektif.

Nirwono mengatakan akar masalah tersebut adalah tidak tersedianya lahan parkir hingga akhirnya parkir liar menjamur. Selain itu, masih banyak masyarakat yang masih tergantung pada kendaraan pribadi.

"Selain itu pengelola usaha, gedung, minimarket, kantor, sekolah, dan pasar tidak menyediakan tempat parkir memadai sehingga muncul parkir liar dan jukir liar penertiban dan tidak konsisten," kata Nirwono saat dihubungi IDN Times, Minggu (26/5/2024).

1. Pemberian kerja untuk jukir liar bukan solusi

Dishub bersama Satpol PP dan TNI/Polri adakan Penertiban Parkir Liar di Lapangan IRTI Monas, Jakarta Pusat, Rabu (15/5/2024). (dok. Humas Pemprov DKI Jakarta)

Terkait pemberian kerja untuk jukir liar, Nirwono menilai hal tersebut juga bukan solusi memberantas jukir liar di Jakarta

"Penertiban jukir liar oleh dishub dan satpol PP dan pemberian kerja oleh disnaker patut diapresiasi meskipun hal tersebut tidak menyelesaikan akar masalah," katanya.

2. Gratiskan parkir di Jakarta

Perwakilan petugas parkir di Kota Batam saat dikenakan seragam baru (IDN Times/Putra Gema Pamungkas)

Nirwono menilai penerapan sistem parkir elektronik di area publik bisa mengurangi pungutan liar yang dilakukan jukir liar. Selain itu, Pemprov DKI juga bisa menggratiskan biaya parkir untuk kurangi jukir liar.

"Menggratiskan seluruh tempat parkir yang telah disediakan pemilik usaha dan penertiban secara berkala," imbuhnya.

3. Jukir yang diberi pelatihan hanya warga DKI

Dishub bersama Satpol PP dan TNI/Polri adakan Penertiban Parkir Liar di Lapangan IRTI Monas, Jakarta Pusat, Rabu (15/5/2024). (dok. Humas Pemprov DKI Jakarta)

Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta(Disnakertransgi) Hari Nugroho mengatakan tidak semua jukir parkir yang terjaring dalam penindakan tim gabungan akan diberikan pelatihan kerja.

Hari menegaskan pelatihan kerja hanya diberikan pada jukir parkir liar yang mempunyai KTP DKI Jakarta atau warga Jakarta.Untuk itu, pihaknya masih melakukan seleksi.

"Kita harus ada seleksi juga, kan belum tentu mereka punya KTP DKI Jakarta," ujar Hari saat dikonfirmasi.

Hari mengatakan pihaknya akan melakukan pendataan minat dari para jukir liar tentang bidang pekerjaan yang diminati, kemudian diikutsertakan dalam pelatihan baik berbasis kompetensi maupun pelatihan tenaga kerja mandiri atau Jakpreneur.

"Setelah kita lakukan pelatihan akan difasilitasi terkait informasi lowongan pekerjaan yang bisa didaftar. Nantinya dengan asumsi jukir pendidikan rendah tentu profesi penjaga keamanan, pramuwisata atau keterampilan wirausaha seperti yang nanti kita siapkan," katanya.