Iklan - Scroll untuk Melanjutkan
Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
It helps you see more of our articles when you search on Google
Pembangunan Bronjong di Aceh Tengah dalam Upaya Pemulihan Pascabencana. (Tim Media Satgas PRR)
  • Tambahan TKD Rp10,64 triliun disalurkan untuk pemulihan pascabencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat; sekitar Rp8,15 triliun dialokasikan bagi daerah terdampak langsung.

  • Realisasi anggaran sejumlah daerah melampaui 60 persen, seperti Sawahlunto 71,87 persen dan Asahan 68,76 persen, namun beberapa wilayah masih di bawah 10 persen sehingga perlu percepatan.

  • Pemulihan hingga 2028 mengacu pada Renduk dengan kebutuhan total Rp100,1 triliun, mencakup perbaikan infrastruktur, layanan publik, ekonomi masyarakat, serta bantuan antardaerah Rp289 miliar.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.
  • What?
    Tambahan Transfer ke Daerah digunakan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat; sejumlah daerah mencatat realisasi anggaran di atas 60 persen.
  • Who?
    Pemerintah daerah di tiga provinsi, Kemendagri, Kementerian Keuangan, Satgas PRR Pascabencana Sumatera, APIP, serta pemerintah daerah pemberi bantuan keuangan antardaerah terlibat dalam pemulihan.
  • Where?
    Pelaksanaan berlangsung di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, termasuk daerah seperti Aceh Selatan, Asahan, Serdang Bedagai, Sawahlunto, dan Pariaman.
  • When?
    Laporan realisasi tercatat per 20 November 2026. Sisa waktu Tahun Anggaran 2026 sekitar 1,5 bulan, sementara program pemulihan dalam Renduk direncanakan hingga 2028.
  • Why?
    Dukungan fiskal diberikan untuk memulihkan kapasitas keuangan daerah serta memperbaiki infrastruktur, layanan publik, kebutuhan dasar, aktivitas ekonomi, dan mata pencaharian setelah banjir serta longsor November–Desember 2025.
  • How?
    Pemerintah menyalurkan tambahan TKD sekitar Rp10,64 triliun, memberi kemudahan penyesuaian APBD, mendorong percepatan pengadaan dan pembayaran, serta menyalurkan bantuan antardaerah Rp289 miliar dengan pendampingan APIP.
This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Jakarta, IDN Times - Pemanfaatan tambahan Transfer ke Daerah (TKD) untuk mendukung rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat terus berjalan. Sejumlah pemerintah daerah telah mencatatkan realisasi di atas 60 persen. Capaian ini menjadi bagian dari upaya mempercepat pemulihan infrastruktur, pelayanan publik, dan aktivitas ekonomi masyarakat terdampak.

Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera Muhammad Tito Karnavian sebelumnya meminta kementerian dan lembaga segera menyiapkan pengajuan anggaran bersama Kementerian Keuangan. Penyelesaian dokumen dan persetujuan lebih awal diharapkan dapat mempercepat pengadaan sehingga masyarakat tidak harus menunggu lebih lama untuk memperoleh manfaat pembangunan.

“Kalau seandainya baru diajukan Januari, kemudian di-approve-nya bulan April, Januari sampai April itu akan terjadi kekosongan, kevakuman. Ini yang kita tidak harapkan karena masyarakat membutuhkan kecepatan untuk pemulihan,” kata Tito usai rapat koordinasi di Kementerian Dalam Negeri, Jakarta.

Berdasarkan laporan Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri per 20 November 2026, total tambahan TKD untuk tiga provinsi tersebut mencapai sekitar Rp10,64 triliun. Rinciannya, Aceh beserta kabupaten/kota memperoleh sekitar Rp1,65 triliun, Sumatera Utara Rp6,35 triliun, dan Sumatera Barat Rp2,63 triliun. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp8,15 triliun dialokasikan untuk daerah terdampak langsung bencana.

Dukungan fiskal ini merupakan bagian dari kebijakan pemerintah untuk memulihkan kapasitas keuangan daerah pascabencana, dengan mengembalikan alokasi TKD minimal setara alokasi TA 2025 setelah efisiensi.

Kemendagri juga memberikan kemudahan penyesuaian penggunaan anggaran melalui Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD. Perubahan tersebut cukup diberitahukan kepada pimpinan DPRD untuk selanjutnya ditampung dalam Perubahan APBD 2026 atau Laporan Realisasi Anggaran bagi daerah yang tidak melakukan perubahan APBD.

1. Sejumlah daerah catat realisasi di atas 60 persen

Ilustrasi perbaikan jalan. (IDN Times/istimewa)

Di Aceh, Kabupaten Aceh Selatan mencatatkan realisasi tertinggi sebesar 63,91 persen, disusul Aceh Jaya 57,33 persen, Gayo Lues 54,53 persen, dan Pemerintah Provinsi Aceh 54,10 persen.

Di Sumatera Utara, Kabupaten Asahan mencapai 68,76 persen, Serdang Bedagai 66,58 persen, Tapanuli Utara 65,13 persen, Samosir 58,52 persen, dan Deli Serdang 57,53 persen.

Sementara di Sumatera Barat, Kota Sawahlunto mencatatkan realisasi 71,87 persen, Kota Pariaman 63,18 persen, Pesisir Selatan 57,99 persen, Kota Padang 57,15 persen, dan Dharmasraya 56,77 persen.

Capaian tersebut menunjukkan progres pemanfaatan dukungan fiskal di sejumlah daerah. Anggaran diharapkan semakin berdampak pada perbaikan infrastruktur, pemenuhan kebutuhan dasar, pemulihan fasilitas publik, dan aktivitas ekonomi masyarakat.

Di sisi lain, percepatan masih diperlukan pada sejumlah daerah. Di Aceh, realisasi Pidie Jaya 16,82 persen, Nagan Raya 19,12 persen, Aceh Utara 20,81 persen, Bireuen 21,30 persen, dan Kota Sabang 26,05 persen.

Di Sumatera Utara, Padang Lawas Utara mencatatkan 3,26 persen, Kota Tebing Tinggi 3,39 persen, Kabupaten Nias 5,31 persen, Kota Sibolga 5,24 persen, dan Nias Selatan 9,99 persen.

Adapun di Sumatera Barat, Kota Solok mencatatkan 31,59 persen, Padang Pariaman 32,71 persen, Agam 32,97 persen, Pasaman Barat 35,09 persen, dan Kabupaten Solok 35,48 persen.

Dengan sisa waktu Tahun Anggaran 2026 sekitar 1,5 bulan, pemerintah daerah didorong mempercepat kesiapan kegiatan, pengadaan, hingga pembayaran. Kemendagri juga mendorong pendampingan dan pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) agar percepatan tetap sesuai ketentuan dan dapat dipertanggungjawabkan.

2. Gotong royong antardaerah

kegiatan pelayanan kesehatan gratis (IDN Times/Ervan)

Selain tambahan TKD, pemulihan juga diperkuat melalui bantuan keuangan antarpemerintah daerah. Berdasarkan rekapitulasi Kemendagri, daerah terdampak di Aceh menerima bantuan Rp285 miliar, sedangkan Sumatera Barat Rp4 miliar. Total bantuan yang tercatat mencapai Rp289 miliar.

Di Aceh, bantuan antara lain berasal dari Kota Medan sebesar Rp50 miliar untuk Aceh Tamiang dan Kabupaten Deli Serdang Rp50 miliar untuk Aceh Timur. Kabupaten Asahan memberikan Rp30 miliar kepada Bireuen, Simalungun Rp30 miliar kepada Aceh Utara, Pematang Siantar Rp25 miliar kepada Bener Meriah, Labuhanbatu Rp25 miliar kepada Gayo Lues, dan Serdang Bedagai Rp25 miliar kepada Pidie Jaya.

Dukungan lainnya meliputi Rp27 miliar untuk Aceh Tengah, Rp3,5 miliar untuk Nagan Raya, Rp3,5 miliar untuk Aceh Tenggara, serta Rp2 miliar untuk Aceh Singkil.

Di Sumatera Barat, Kabupaten Agam menerima Rp3 miliar dari Kota Bukittinggi dan Payakumbuh, sedangkan Lima Puluh Kota memperoleh Rp1 miliar dari Payakumbuh.

Bantuan tersebut dapat digunakan untuk mendukung kebutuhan masyarakat, pelayanan kesehatan dan pendidikan, hunian sementara, air bersih, perlengkapan dasar, serta sarana dan prasarana pemulihan sesuai ketentuan. Skema ini sekaligus menunjukkan gotong royong fiskal antardaerah dalam membantu wilayah yang terdampak bencana.

3. Renduk jadi acuan pemulihan Sumatera hingga 2028

Ilustrasi perbaikan jalan.(Dok.Istimewa)

Percepatan pemanfaatan tambahan TKD merupakan bagian dari pelaksanaan Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (Renduk) Sumatera. Dokumen ini menjadi acuan pemulihan Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat setelah banjir dan longsor pada November–Desember 2025.

Berdasarkan data Renduk, bencana mengakibatkan kerusakan 2.036 ruas jalan, terdiri dari 1.631 ruas di Aceh, 41 di Sumatera Utara, dan 364 di Sumatera Barat. Selain itu, terdapat 646 jembatan terdampak, yakni 636 di Aceh, tujuh di Sumatera Utara, dan tiga di Sumatera Barat.

Kerugian akibat bencana diperkirakan mencapai Rp57,9 triliun di Aceh, Rp18,5 triliun di Sumatera Barat, dan Rp4,7 triliun di Sumatera Utara. Sementara kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi Sumatera Utara diperkirakan Rp30,5 triliun.

Secara keseluruhan, kebutuhan pemulihan tiga provinsi mencapai sekitar Rp100,1 triliun. Pelaksanaannya direncanakan selama tiga tahun, yakni Rp38,9 triliun pada 2026, Rp32,9 triliun pada 2027, dan Rp28,2 triliun pada 2028.

Pemulihan tidak hanya berorientasi membangun kembali infrastruktur yang rusak, tetapi juga memastikan pembangunan lebih baik, aman, dan berkelanjutan. Cakupannya meliputi infrastruktur dasar, konektivitas, fasilitas pelayanan publik, serta pemulihan ekonomi dan mata pencaharian masyarakat.

Dengan sisa waktu TA 2026 sekitar 1,5 bulan, percepatan realisasi tambahan TKD menjadi penting agar anggaran yang tersedia segera memberikan manfaat. Melalui pengawasan, pendampingan, dan kolaborasi antardaerah, pemanfaatan dukungan fiskal diharapkan semakin optimal untuk mempercepat pemulihan masyarakat terdampak sekaligus menjaga kesinambungan program rehabilitasi dan rekonstruksi hingga 2028. (WEB)

Sponsored Content: This article is a paid collaboration. While this content is sponsored, all insights, reviews, and editorial standards remain entirely our own.

Curated For You

Editorial Team

Related Article

Trending in News

See More