Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
Install

Dorong Peningkatan Kinerja, Kemendagri Apresiasi Pemda Berprestasi

3 min read
Dorong Peningkatan Kinerja, Kemendagri Apresiasi Pemda Berprestasi
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terus mendorong peningkatan kinerja pemerintah daerah (Pemda) sebagai bagian dari upaya memperkuat daya saing dan mempercepat pembangunan daerah. Komitmen tersebut ditegaskan melalui gelaran Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 Batch III Regional Maluku dan Nusa Tenggara yang berlangsung di Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta, Jumat (20/11/2026) malam. (Dok. Kemendagri)
  • Kemendagri menggelar Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 Batch III untuk regional Maluku dan Nusa Tenggara, guna memacu kinerja, inovasi, daya saing, dan pembangunan daerah.

  • Penilaian mencakup Forkopimda Terbaik, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, serta percepatan pertumbuhan ekonomi daerah, dengan data Dukcapil dan iklim investasi sebagai perhatian utama.

  • Penghargaan diberikan kepada sejumlah provinsi, kabupaten, dan kota di Maluku serta Nusa Tenggara, termasuk NTT, Maluku Utara, NTB, Ende, Sumbawa Barat, Kota Bima, dan Ambon.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Jakarta, IDN Times - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terus mendorong peningkatan kinerja pemerintah daerah (Pemda) sebagai bagian dari upaya memperkuat daya saing dan mempercepat pembangunan daerah. Komitmen tersebut ditegaskan melalui gelaran Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 Batch III Regional Maluku dan Nusa Tenggara yang berlangsung di Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta, Jumat (20/11/2026) malam.

Dalam sambutannya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengatakan, pemberian apresiasi bertujuan untuk memacu daerah agar terus meningkatkan kinerja dan berinovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Melalui kompetisi yang sehat, setiap daerah diharapkan terpacu untuk menunjukkan capaian terbaik sesuai dengan potensi dan karakteristik wilayah masing-masing.

  1. 1. Penilaian berdasarkan tiga kategori

    2d0c6143-0a2e-4740-aec6-38beafd58714.jpeg
    Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terus mendorong peningkatan kinerja pemerintah daerah (Pemda) sebagai bagian dari upaya memperkuat daya saing dan mempercepat pembangunan daerah. Komitmen tersebut ditegaskan melalui gelaran Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 Batch III Regional Maluku dan Nusa Tenggara yang berlangsung di Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta, Jumat (20/11/2026) malam. (Dok. Kemendagri)

    Pada Apresiasi Pemda Berprestasi Batch III ini, terdapat tiga kategori yang dinilai, yakni Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Terbaik, Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah.

    Dari sisi kekompakan Forkopimda, Mendagri menilai hal tersebut sangat penting dalam mendukung efektivitas penyelenggaraan pemerintahan.

    "Kekompakan forum koordinasi ini sangat penting untuk menyelesaikan berbagai masalah. Masalah bencana misalnya, perlu ada TNI, ada Polri," ujarnya.

    Selain itu, penguatan administrasi kependudukan juga menjadi perhatian karena data kependudukan memiliki peran strategis dalam mendukung berbagai kebijakan dan pelayanan publik. Terlebih, pemanfaatannya akan semakin luas seiring dengan pengembangan pemerintahan berbasis elektronik (e-government) dan implementasi Satu Data Indonesia.

    "Data Dukcapil sangat-sangat diperlukan, baik di masa lalu, saat ini dan ke depan. Data Dukcapil ini adalah data yang paling lengkap tentang penduduk Indonesia bahkan menggunakan biometrik," jelasnya.

  2. 2. Mulai dari administrasi kependudukan hingga pertumbuhan ekonomi

    4b8556e6-609b-4965-a26d-07fd73a58a95.jpeg
    Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terus mendorong peningkatan kinerja pemerintah daerah (Pemda) sebagai bagian dari upaya memperkuat daya saing dan mempercepat pembangunan daerah. Komitmen tersebut ditegaskan melalui gelaran Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 Batch III Regional Maluku dan Nusa Tenggara yang berlangsung di Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta, Jumat (20/11/2026) malam. (Dok. Kemendagri)

    Aspek berikutnya adalah pertumbuhan ekonomi yang dinilai menjadi salah satu indikator penting untuk melihat kinerja Pemda. Mendagri menjelaskan, pertumbuhan ekonomi mencerminkan berbagai aktivitas ekonomi, mulai dari konsumsi rumah tangga, belanja pemerintah, investasi, hingga kemampuan daerah mendorong ekspor.

    Ia menilai, Pemda perlu membangun ekosistem yang kondusif bagi investasi dan kegiatan usaha. Selain itu, potensi ekonomi lokal, termasuk produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), perlu terus dikembangkan agar mampu bersaing di pasar yang lebih luas.

    "Karena kita prosesnya yang menarget 8 persen. Pertumbuhan ekonomi menurut saya angka yang sangat penting bahkan paling penting bagi seluruh kepala daerah untuk menilai kinerja kepala daerah," katanya.

  3. 3. Penghargaan sebagai motivasi hadirkan kinerja lebih baik

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian.
    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian. (Dok. Kemendagri)

    Dalam kegiatan ini, sejumlah daerah di wilayah Maluku dan Nusa Tenggara memperoleh penghargaan dalam berbagai kategori. Adapun penerima penghargaan kategori Forkopimda Terbaik yakni Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Provinsi Maluku, dan Provinsi Maluku Utara.

    Kemudian, untuk kategori Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil tingkat kabupaten, penghargaan diberikan kepada Kabupaten Ende, Kabupaten Sumbawa Barat, dan Kabupaten Pulau Morotai. Sementara itu, untuk tingkat kota yakni Kota Bima, Kota Kupang, dan Kota Mataram.

    Di sisi lain, untuk kategori Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah tingkat provinsi, penghargaan diberikan kepada Provinsi Maluku Utara, Provinsi NTB, dan Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Sementara itu, untuk tingkat kabupaten yakni Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Halmahera Tengah, dan Kabupaten Halmahera Timur. Adapun untuk tingkat kota yakni Kota Tidore Kepulauan, Kota Ternate, dan Kota Ambon.

    Turut hadir pada forum tersebut Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar Widyasanti, Wakil Ketua Ombudsman RI Rahmadi Indra Tektona, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk, Wamendagri Bima Arya Sugiarto, Wamendagri Akhmad Wiyagus, para pejabat pimpinan tinggi madya dan pratama di lingkungan Kemendagri, serta pihak terkait lainnya. (WEB)

Sponsored Content: This article is a paid collaboration. While this content is sponsored, all insights, reviews, and editorial standards remain entirely our own.

Related Articles

See More