Jakarta, IDN Times - Ketua DPR RI Puan Maharani turut menanggapi peningkatan siaga satu yang diterapkan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, menyusul eskalasi di kawasan Timur Tengah yang semakin memburuk.
Puan mengatakan, TNI memang harus siap siaga menyikapi konflik Amerika Serikat (AS), Israel dan Iran, yang berdampak terhadap eskalasi di kawasan teluk.
"Sebaiknya memang aparat hukum atau TNI itu selalu siap siaga," ujar Puan di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (10/3/2026).
Namun, Puan mempertanyakan, peningkatan siaga satu oleh Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto melalui surat telegram yang beredar di publik. Putri dari Presiden kelima RI Megawati Soekarnoputri itu mempertanyakan apakah informasi itu perlu dibuka.
"Kalau kemudian sampai ada keluar surat seperti itu dalam situasi seperti ini mungkin apakah itu diperlukan atau tidak," kata dia.
Ia pun mendorong TNI memberikan penjelasan lebih konkret terhadap kebijakan peningkatan siaga satu. Puan juga meminta Komisi I DPR sebagai mitra kerja lembaga pertahanan untuk segera memanggil Panglima TNI.
"Lebih baik TNI memberikan penjelasan yang konkret atau jelas nanti akan ditanyakan melalui Komisi terkait," kata Legislator PDIP itu.
Telegram mengenai peningkatan status TNI menjadi siaga I tertuang di dalam dokumen nomor TR/283/2026 yang diteken oleh Asisten Operasi (Asops) Panglima TNI Letnan Jenderal Bobby Rinal Makmun. Di dalam dokumen yang diperoleh IDN Times, instruksi itu memuat tujuh poin.
Panglima Komando Utama Operasi (Pangkotamaops) TNI menyiagakan penuh personel dan alutsista di jajarannya. Personel melaksanakan patroli di objek vital (obvit) strategis dan sentra perekonomian. Hal itu termasuk di bandara, pelabuhan laut/sungai, stasiun kereta, dan terminal bus, serta kantor PLN.
Komando Pertahanan Udara Nasional (Kohanudnas) diminta untuk melaksanakan deteksi dini dan pengamatan udara secara terus-menerus selama 24 jam.
Badan Intelijen Strategis (Bais) TNI memerintahkan atase pertahanan (athan) RI di negara yang terdampak untuk mendata dan memetakan serta merencanakan evakuasi warga negara Indonesia (WNI) bila diperlukan, serta berkoordinasi dengan Kemenlu (Kementerian Luar Neger) dan KBRI (Kedutaan Besar Republik Indonesia).
Kodam Jaya/Jayakarta agar melaksanakan patroli di tempat-tempat obvit (obyek vital) strategis dan kedutaan-kedutaan serta mengantisipasi perkembangan situasi dalam menjaga kondusitivitas di wilayah DKI Jakarta.
Satuan intelijen TNI melaksanakan deteksi dini dan cegah dini adanya kelompok di tempat-tempat obvit strategis dan kedutaan-kedutaan serta mengantisipasi perkembangan situasi dalam menjaga kondusivitas di wilayah DKI Jakarta.
Seluruh badan pelaksana pusat (Balakpus) TNI diminta melaksanakan kesiapsiagaan di satuan masing-masing.
Setiap perkembangan situasi yang terjadi di lapangan harus segera dilaporkan kepada Panglima TNI.
Semua informasi yang didapat dari aktivitas deteksi dan patroli wajib dilaporkan secara langsung kepada Panglima TNI. Telegram itu ditujukan kepada semua petinggi di ketiga matra TNI. Di dalamnya juga tertulis siaga I berlaku sejak 1 Maret 2026 hingga masanya selesai.