Tolak RDP Kasus Djoko Tjandra, MAKI Laporkan Pimpinan DPR ke MKD

21 Jul 2020, 12:43 WIB

Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin (IDN Times/Irfan Fathurohman)

Jakarta, IDN Times - Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) melaporkan Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin ke Majelis Kehormatan Dewan (MKD) DPR, Selasa (21/7/2020). Azis diduga melanggar kode etik DPR, dalam perkara dugaan tidak mengizinkan Komisi III DPR RI menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan Kepolisian RI, Kejaksaan Agung, dan Ditjend Imigrasi Kemenkumham, terkait kasus buron Djoko Tjandra.

“Patut diduga telah melanggar kode etik, yaitu menghalang-halangi tugas anggota DPR dalam menjalankan fungsi pengawasan, dan patut diduga mempunyai kepentingan lain dengan berlindung di balik aturan yang sebenarnya, dapat berlaku fleksibel sesuai kepentingan dan kebutuhan yang mendesak,” kata Koordinator MAKI Boyamin Saiman dalam laporannya, Selasa.

1. RDP telah disetujui ketua DPR RI

Ketua DPR RI Puan Maharani (IDN Times/Irfan Fathurohman)

Boyamin menjelaskan, tak ada alasan bagi pimpinan DPR menolak RDP Komisi III DPR di tengah masa reses. Apalagi, Ketua DPR RI Puan Maharani telah mengizinkan rapat tersebut.

“Jika diizinkan maka tidak melanggar kesepakatan Rapat Badan Musywarah DPR. Izin ini hanya bersifat administrasi dan bukan rigid (kaku), karena senyatanya pada saat reses sudah sering terjadi rapat-rapat oleh alat kelengkapan DPR,” ujar dia.

2. RDP tak direstui wakil ketua DPR RI

Surat pengaduan MAKI terhadap Azis Syamsuddin ke MKD DPR, Selasa (21/7/2020) (Dok. IDN Times/Tangkap Layar Surat Pengaduan Azis Syamsuddin)

Sementara, Ketua Komisi III DPR RI Herman Herry mengatakan, surat izin untuk menggelar RDP telah dikirim ke pimpinan DPR sejak Rabu 15 Juli 2020. Namun, hingga saat ini surat tersebut tidak ditandatangani Azis Syamsuddin sebagai wakil ketua DPR Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Korpolkam).

"Informasi terakhir dari sekretariat, surat tersebut tidak ditandatangani oleh wakil pimpinan DPR bidang Korpolkam, disebabkan ada putusan Bamus yang melarang RDP Pengawasan oleh komisi pada masa reses. Sampai saat ini, saya juga masih menunggu untuk melihat salinan putusan Bamus tersebut," kata Herman.

3. Azis membantah menolak menandatangani izin RDP Komisi III

(Pimpinan DPR Puan Maharani (kanan) dan Azis Syamsuddin (kiri) memimpin rapat paripurna ke-4 masa persidangan I Tahun 2019-2020 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta) ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari

Sementara, Azis Syamsuddin membantah dirinya menolak menandatangani surat masuk yang diberikan Komisi III DPR RI untuk melakukan RDP. Politikus Partai Golkar itu mengatakan, dirinya hanya tidak ingin melanggar tata tertib DPR dan keputusan Badan Musyawarah DPR RI.

"Tentunya saya tidak ingin melanggar tatib dan hanya ingin menjalankan tata tertib DPR dan putusan Bamus, yang melarang RDP Pengawasan oleh komisi pada masa reses, yang tertuang dalam Pasal 1 angka 13 yang menerangkan bahwa masa reses adalah masa DPR melakukan kegiatan di luar masa sidang, terutama di luar gedung DPR untuk melaksanakan kunjungan kerja," Kata Azis.