Tolak usulan Menhaj soal Biaya Haji, DPR: Sesuai Fatwa MUI Haram

Politikus PKB itu mendorong Menteri Haji dan Umrah (Menhaj), Moch. Irfan Yusuf untuk lebih proaktif melakukan renegosiasi dengan Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi. Ia mengingatkan, jangan sampai posisi tawar Indonesia kalah dengan pihak Saudi.

Sebab, secara kelembagaan Kementerian Haji dan Umrah Indonesia dengan Saudi sudah setara. Karena itu, ia meminta Menteri Haji untuk memperkuat poisi diplomasi Indonesia di Saudi.

"Jadi kita tidak boleh menerima saja apa kata pihak Saudi. Kita harus tanya, dasarnya apa? Ya posisinya itu harus mentereng juga, menteri ini udah menteri kok. Nah, kira-kira begitu," kata dia.

Marwan juga mengingatkan agar Indonesia jangan mudah diatur oleh pihak Saudi. Kemenhaj harus meminta detail setiap kenaikan komponen biaya haji 2027.

"Perkuat posisi, jangan mau terlalu diatur oleh Saudi, hak kita penting. Kita harus tahu harga-harga setiap item itu, kenapa sebegitu harganya. Tidak boleh sepihak menentukan," kata dia.

Marwan mengatakan, Komisi VIII DPR akan membedah seluruh komponen pembiayaan haji yang diajukan pemerintah. Pembahasan itu mencakup biaya pemondokan, konsumsi, transportasi, hingga komponen pembiayaan lainnya.

Ia menilai setiap kenaikan biaya harus memiliki dasar yang jelas, termasuk jika kenaikan tersebut disebabkan oleh perubahan nilai tukar rupiah terhadap riyal Arab Saudi. Menurut Marwan, jika kenaikan biaya hanya dihitung berdasarkan perubahan nilai tukar sebesar 6 persen, biaya haji dari Rp87 juta hanya akan meningkat menjadi sekitar Rp92 juta.

"Komisi VIII akan membahas satu per satu. Umpamanya tawaran kita, kenapa naik dari 87 juta menjadi 107 juta? Oke, kita berdasarkan perubahan nilai tukar, dari 15 ribu ke 17 ribu sekian. Oke, kenaikannya 6 persen, kita kalikan aja 6 persen. Atau skemanya kita bahas satu per satu. Untuk pemondokan, konsumsi, transportasi, ya semua komponen pembiayaan kita bahas satu per satu," kata dia.

Kemenhaj sebelumnya mengusulkan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2027 masing-masing jemaah naik menjadi sebesar Rp107.340.172,02. Usulan ini disampaikan dalam rapat kerja bersama Komisi VIII DPR RI, di Komplesks Parlemen, Jakarta, Rabu (19/8/2026).

Dari jumlah itu, komponan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) atau yang dibayarkan jemaah diusulkan sebesar Rp42.936.068,81 atau sekitar 40 persen. Sedangkan, nilai manfaatnya diusulkan sebesar Rp64.404.103,21 atau sebesar 60 persen. Dalam penetapan biaya haji 2027 ini, pemerintah menggunakan asumsi kurs dolar sebesar Rp 17.500 per 1 dolar AS.

"Bipih usulan kami Rp42.936.068,81 atau sebesar 40 persen, sementara nilai manfaat Rp64.404.103,21 atau sekitar 60 persen," kata Menteri Haji dan Umrah (Menhaj) Moch. Irfan Yusuf, di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (19/8/2026).

Menhaj menyampaikan, dinamika geopolitik global sangat mempengaruhi penyelenggaraan ibadah haji, yang berdampak langsung terhadap peningkatan harga minyak dunia termasuk avtur serta volatilitas nilai tukar mata uang. Ia mengatakan, gangguan terhadap jalur distribusi minyak termasuk di Selat Hormuz dapat menurunkan ketersediaan crude oil dan produk olahan sehingga meningkatkan harga jet fuel.

Di sisi lain, meningkatnya ketidakpastian global dapat mendorong penguatan dolar Amerika Serikat (AS) dan memberikan tekanan terhadap nilai tukar rupiah. Menhaj mengungkap alasan pemerintah mengusulkan kenaikan biaya haji 2027 karena pihak maskapai minta tambahan biaya avtur.

"Kenaikan harga bahan bakar minyak disertai pelemahan rupiah dapat meningkatkan biaya penyediaan secara signifikan dalam rupiah," kata dia.