Mendukbangga Soroti 34,9 Persen Remaja Indonesia Alami Masalah Mental
Wihaji menyoroti klaim 34,9 persen remaja Indonesia mengalami masalah mental berdasarkan data I-NAMHS tahun 2022.
Kemendukbangga/BKKBN membangun dukungan ketahanan remaja melalui konselor sebaya dan sejumlah jalur layanan.
Selain kesehatan mental, stunting 19,8 persen dan penguatan KB Pascapersalinan menjadi perhatian dalam rapat.
Take a Deeper Reads
Jakarta, IDN Times - Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN, Wihaji menyoroti klaim 34,9 persen remaja Indonesia mengalami masalah mental. Isu tersebut menjadi salah satu fokus Kemendukbangga/BKKBN dalam Rapat Koordinasi Komite Kebijakan Sektor Kesehatan (KKSK) Triwulan III 2026.
“(ada) 34,9 persen remaja kita mengalami masalah mental, tapi gangguan mentalnya sudah 1 dari 20 (Data Indonesia National Adolescent Mental Health Survey/I-NAMHS tahun 2022). Agak lumayan dan ini saya akan konsisten karena ini jumlahnya banyak dan merekalah yang besok-besok menggantikan kita-kita ini,” kata Wihaji dalam rapat di Bogor, Selasa (6/10/2026), dikutip dari siaran pers Kemendukbangga/BKKBN pada Rabu (7/10/2026).
1. Kesehatan mental remaja
Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN Wihaji alam Rapat Koordinasi Komite Kebijakan Sektor Kesehatan (KKSK) Triwulan III Tahun 2026. (Dok. Humas Kemendukbangga/BKKBN) Dia mengatakan, Kemendukbangga/BKKBN ikut membangun ekosistem pendukung ketahanan remaja melalui konselor sebaya. Program tersebut dijalankan lewat Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK R), jalur pendidikan termasuk Sekolah Rakyat, jalur masyarakat, serta Forum Genre Indonesia.
“merekalah yang besok-besok menggantikan kita-kita ini,” kata Wihaji.
2. Stunting masih 19,8 persen
Relawan Posyandu di Magetan tengah mengukur lingkar kepala balita. (IDN Times/Riyanto) Selain kesehatan mental, Wihaji menyoroti stunting yang menurut rilis masih berada pada angka 19,8 persen. Dia menyebut persoalan tersebut membutuhkan keterlibatan banyak pihak karena penanganannya menjadi salah satu prioritas nasional yang terus ditekankan Presiden.
“Stunting masih menjadi pekerjaan rumah yang berat. Saat ini angka prevalensi stunting masih berada di angka 19,8 persen, sehingga penanganannya harus dilakukan secara keroyokan dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan,” ujar Wihaji.
3. KB pascapersalinan disorot
Mendukbangga/BKKBN Wihaji minta ibu PKK pantau MBG di Posyandu. (IDN Times/Teri). Dia juga mendorong penguatan KB Pascapersalinan (KBPP) untuk membantu mengatur jarak kelahiran, mencegah kehamilan tidak diinginkan, serta menurunkan angka kematian ibu dan bayi. Kemendukbangga/BKKBN telah menerbitkan Permendukbangga/Kepala BKKBN Nomor 2 Tahun 2025 tentang KBPP.
“Yang belum beruntung itu rata-rata kebobolan (hamil), dan ini tentu (melahirkan di) Puskesmas dan bidan, Pak Menkes,” kata Wihaji.
