TOP 5: Harta Nadiem Makarim hingga Prabowo Potong Tumpeng Danantara

Nadiem Makarim lima tahun dipercaya sebagai Menteri oleh Joko "Jokowi" Widodo dan Ma'ruf Amin. Selama lima tahun menjabat, kekayaan Nadiem justru berkurang Rp624.365.183.830.

Perubahan tersebut terungkap dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang dilaporkan Nadiem ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pada awal menjabat, Nadiem melaporkan kekayaan Rp1.225.006.640.485, sedangkan pada akhir menjabat harta yang dilaporkannya Rp600.641.456.655.

Artinya, kekayaan Nadiem mengalami pengurangan Rp624 miliar atau setara 50,97 persen.

Pada 2019, Nadiem melaporkan kepemilikan enam tanah dan bangunan yang berada di Rote Ndao, Gianyar, serta Jakarta Selatan. Nilainya saat itu Rp38.675.933.850. Pada 2024, tanah dan bangunan yang dimiliki Nadiem ada tujuh. Nilai totalnya pun berubah menjadi Rp52.793.854.385.

Nadiem melaporkan hanya memiliki tiga mobil pada 2019 senilai total Rp2.076.076.550. Mobil yang dia miliki saat itu adalag Honda Brio, Toyota Harrier, dan Toyota Vellfire. Sedangkan pada 2024, Nadiem melaporkan hanya punya dua mobil yakni Toyota Alphard dan Innova Zenix. Namun, jumlahnya berubah menjadi Rp2.247.400.000

Presiden Prabowo Subianto menghadiri town hall Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara), di Wisma Danantara, Jakarta, Senin (30/6/2025). Dalam acara tersebut, ada juga potong tumpeng nasi kuning.

Prabowo nampak mengenakan baju safari berwarna krem. Sementara, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka bersama sejumlah menteri di Kabinet Merah Putih mengenakan baju putih.

Momen potong tumpeng itu diunggah oleh akun Instagram @presidenrepublikindonesia.

"Presiden, didampingi oleh Wakil Presiden beserta jajaran pimpinan Danantara dan para menteri Kabinet Merah Putih, mengunjungi Wisma Danantara Indonesia yang resmi menjadi kantor Badan Pengelola Investasi Danantara ke depan," tulis akun @presidenrepublikindonesia.

Pejabat Danantara juga hadir dalam acara tersebut. Terlihat, ada CEO Danantara Rosan Roeslani, COO Danantara Donny Oskaria, CIO Danantara Pandu Sjahrir, Dewan Pengawas Danantara Muliaman Hadad.

Kemudian dari jajaran menteri ada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Agama Nasaruddin Umar, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

Meski demikian, acara townhall Danantara digelar tertutup. Sejumlah jurnalis yang hendak meliput juga tidak diizinkan untuk masuk.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB), Rini Widyantini menegaskan kebijakan fleksibel kerja alias flexible working arrangement (FWA) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) hanya bersifat opsional. Sehingga masing-masing instansi bisa menyesuaikan kebijakan tersebut, apakah diterapkan atau tidak.

Adapun aturan fleksibel kerja bagi ASN diakomodir dalam Peraturan Menteri PANRB (PermenPANRB) Nomor 4 Tahun 2025. Kebijakan ini pun sempat mendapat kecamatan publik karena menganggap ASN bisa bekerja dari mana saja alias work from anywhere (WFA), sehingga kualitas pelayanan menurun.

"Fleksibilitas kerja ini bersifat opsional. Jadi bukan kewajiban, jadi penyusunan peraturan ini, instansi pemerintah boleh menggunakan ini, tapi boleh juga tidak menggunakan fleksibilitas kerja. Jadi ini adalah apabila mereka siap, karena sudah ada pengaturan di dalamnya," ujar dia dalam Rapat Kerja (raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat Senin (30/6/2025).

Rini menekankan, kebijakan bekerja dari mana saja untuk ASN ini tetap mengedepankan akuntabilitas, dengan memanfaatkan sistem perintah berbasis elektronik dan berpedoman pada kode etik.

Penerapannya pun tidak bisa diberikan kepada semua pegawai ASN karena mereka yang diperbolehkan harus punya kriteria tertentu.

"Aktivitas kerja ini ada dua hal, fleksibilitas lokasi dan fleksibilitas secara waktu. Penerapannya tidak bisa diberikan kepada semua tugas atau pegawai saja, tetapi harus memiliki kriteria yang tegas," ucap Rini.

Sungguh sulit mencari mencari sosok untuk mengisi posisi duta besar Indonesia. Begitulah yang dirasakan Menteri Luar Negeri Sugiono. Menurut pengakuannya, proses tersebut sulit karena banyak yang harus diperhitungkan dan diperhatikan.

“Memang mencari Dubes tidak mudah, semuanya harus kita hitung dan kita perhatikan. Ada kompetensi, memang tidak mudah mencari Dubes-Dubes sekelas Pak Havas dan Pak Tata," ujar Menlu Sugiono menunjuk para wakil menterinya. Dalam rapat tersebut, Arrmanatha Nasir atau Tata dan Arif Havas Oegroseno--yang kerap disapa Havas--duduk mengapitnya.

Sugiono tak menampik posisi duta besar adalah penting dan harus diisi. “Tapi sekali lagi ini tidak mungkin diisi duta besarnya. Terutama negara yang besar. Alhamdulillah semua proses bisa kami selesaikan di kementerian luar negeri,” serunya sambil tersenyum.

Sugiono mengakui kesalahan kementeriannya terkait dengan kosongnya beberapa pos duta besar. Dalam rapat kerja dengan Komisi I DPR RI, Sugiono mengatakan akan mengirim nama-namanya dalam dua hari.

“Saya mengakui ini kesalahan kami, sehingga proses tak berlangsung cepat dan smooth. Tapi pasti beberapa pos yang disebutkan, kamu harap akan segera mengirim suratnya ke DPR dalam satu atau dua hari ke depan,” kata Sugiono sebelum menutup rapat kerja dengan Komisi I DPR RI tersebut.

Meski demikian, ia berterima kasih atas masukan dari para anggota Komisi I DPR terkait dengan pengisian posisi dubes. Ia menuturkan, masalah duta besar ini akan menjadi perhatian bagi Kemlu.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terancam digugat apabila tak segera memeriksa Gubernur Sumatra Utara, Bobby Nasution. Ancaman itu dilayangkan Koordinator Masyarakat Antikorupsi (MAKI) Boyamin Saiman.

Desakan itu muncul setelah anak buah Bobby yang menjabat Kepala Dinas PUPR Sumatra Utara, Topan Ginting, terjaring dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK pekan lalu.

"Segera memanggil dan memeriksa Bobby Nasution minimal sebagai saksi di KPK. Ini harus segera. Kalau tidak dipanggil dalam waktu dua Minggu, KPK akan saya gugat praperadilan. Karena dia saya anggap sudah berlaku tidak adil," ujar Boyamin saat dihubungi IDN Times, Senin (30/6/2025).

"Karena biasanya di mana pun yang menyangkut kepala dinas, maka kepala daerahnya dimintai keterangan," imbuhnya.

Boyamin menilai pemeriksaan KPK pada Bobby Nasution juga bisa memperbaiki citra KPK. Menurutnya, citra KPK saat ini sudah buruk.

"Kalau gak memanggil Bobby, semakin terpuruk citranya karena dianggap takut dengan kekuasaan. Maka untuk memperbaiki citra harus memanggil Bobby. Itu harus dilakukan segera demi citra positif KPK," ujarnya.