TOP 5: Pejabat BNPB Kena OTT KPK, Raline Shah Mundur dari Stafsus Menkomdigi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan salah satu sosok yang kena Operasi Tangkap Tangan (OTT) adalah Sekretaris Utama BNPB, Rustian. Total ada 14 pihak yang tertangkap tangan.

"Tim KPK mengamankan sejumlah 14 orang, di antaranya merupakan Sekretaris Utama atau Sestama, kemudian PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) dan juga pihak-pihak lain termasuk dari unsur swasta," kata Budi di Yogyakarta, Selasa (13/10/2026).

KPK juga menemukan sejumlah barang bukti dalam tangkap tangan ini. Antara lain uang dan emas.

"Tim juga mengamankan barang bukti dalam bentuk uang tunai dan juga logam mulia emas. Untuk uang tunai, hitungan awal oleh tim senilai sekitar Rp1,4 miliar," ungkapnya.

Budi menjelaskan, tangkap tangan ini terkait dugaan korupsi pengadaan di BNPB. Namun, ia tak menjelaskan detailnya.

"Untuk detail siapa saja, nanti kami akan sampaikan lebih lanjut," jelasnya.

Diketahui, ini adalah OTT ke-22 KPK sepanjang 2026. Sebelumnya, ada 13 kepala daerah dan delapan non-kepala daerah yang kena OTT di tahun 2026.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Rustian. Tangkap tangan ini terkait dengan pengadaan barang dan jasa.

"Adapun kegiatan penyelidikan ini terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan BNPB," ujar Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, di Yogyakarta, Selasa (13/10/2026).

Selain Rustian, KPK juga menangkap 13 pihak lainnya. Dalam tangkap tangan ini, KPK menemukan emas dan uang.

"Tim juga mengamankan barang bukti dalam bentuk uang tunai dan juga logam mulia emas. Untuk uang tunai, hitungan awal oleh tim senilai sekitar Rp1,4 miliar," ujar Budi.

Ini adalah OTT ke-22 KPK sepanjang 2026. Sebelumnya, ada 13 kepala daerah dan delapan non-kepala daerah yang kena OTT pada tahun 2026.

Kementerian Komunikasi dan Digital mengumumkan pengunduran diri Raline Shah dari jabatan Staf Khusus Menkomdigi. Pengunduran dirinya efektif berlaku pada Selasa (13/10/2026). Dia mengemban tugas tersebut sekitar 1 tahun dan 8 bulan.

"Raline Shah resmi mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Staf Khusus Menteri Komunikasi dan Digital bidang kemitraan global dan edukasi digital yang telah diembannya sejak Januari 2025," demikian keterangan tertulis dari Kemkomdigi yang diterima pada Selasa malam.

Raline pun mengucapkan syukur lantaran dipercaya oleh Menkomdigi, Meutya Hafid untuk mengabdi sebagai staf khusus. Baginya, perjalanan berkarier di Kemkomdigi merupakan pengalaman yang sangat berarti.

"Saya merasa bahwa saat ini adalah waktu yang tepat untuk melangkah ke babak berikutnya di dalam perjalanan profesional saya," kata Raline.

Raline menjelaskan, keputusannya mundur dari jabatan staf khusus diambil usai mempertimbangkan berbagai komitmen personal dan profesional yang terus berkembang, termasuk keberlanjutan kariernya di industri hiburan. Meski tak lagi berkarier di pemerintahan, tetapi Raline berjanji akan terus mendukung agenda transformasi digital Indonesia.

"Saya menghargai kesempatan untuk berkontribusi bagi kementerian dan mendukung agenda transformasi digital Indonesia," kata dia.

Raline sendiri diketahui turut berkontribusi dalam implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 (PP Tunas) tentang tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik dalam perlindungan anak yang memperkuat upaya perlindungan anak di ruang digital.

Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Meutya Hafid, belum dapat memastikan penyebab pemadaman listrik massal atau blackout di Batam, Kepulauan Riau, yang terjadi sejak Senin (12/10/2026). Pemerintah masih berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait untuk mendalami kejadian tersebut.

“Jadi untuk saat ini belum dapat tercapai konklusi atau kesimpulan apa pun. Sekali lagi sampai tim kami berkoordinasi dengan tim dari kementerian/lembaga lainnya,” ujar Meutya di Kantor Kemkomdigi, Selasa (13/10/2026).

Meutya mengatakan, pemerintah belum bisa menyampaikan kesimpulan karena pengumpulan informasi dan koordinasi lintas sektor masih berlangsung. Dia belum memaparkan dugaan penyebab pemadaman listrik yang melanda Batam tersebut.

“Kita itu masih melihat kejadian di Batam ini, jadi kita belum dapat menyampaikan apa pun dulu sambil tim kita berkomunikasi dengan lintas sektoral,” kata Meutya.

Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) merilis hasil survei mengenai persepsi publik terhadap arah perjalanan Indonesia. Survei ini dilakukan menjelang dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada 20 Oktober 2026.

Hasil survei menunjukkan, sebanyak 47,7 persen responden menilai Indonesia masih bergerak ke arah yang benar. Pendiri SMRC, Saiful Mujani mengatakan, angka tersebut masih berada di bawah ambang psikologis 50 persen.

Hal itu disampaikan Saiful dalam program Bedah Politik bertajuk “Dua Tahun Prabowo: Publik Nilai Indonesia ke Arah yang Salah” yang ditayangkan melalui kanal YouTube SMRC TV pada Selasa (13/10/2026).

"Kita kan harapannya dapat approval, dapat eh dukungan, dapat legitimasi di atas 50 persen. Ya, loh, itu sahnya kan? Itu eksistensi negara, so. Bukan hanya itu. Presiden pun tidak bisa jadi presiden kalau suaranya di bawah 50 persen," kata Saiful.

Guru Besar Ilmu Politik Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta itu menambahkan, survei tersebut juga menunjukkan bahwa 34,3 persen responden menilai Indonesia sedang bergerak ke arah yang salah. Sementara itu, 18 persen responden lainnya mengaku masih ragu-ragu.

Menurut dia, angka 18 persen tersebut tidak bisa dianggap sepele. Persentase itu menunjukkan masih adanya kelompok masyarakat yang belum memiliki penilaian pasti mengenai arah perjalanan Indonesia, apakah menuju ke arah yang benar atau justru sebaliknya.

"Artinya tidak mantap, kan gitu loh. Kita bernegara itu tidak mantap. Yang mantapnya hanya 47 persen. Nah, itu satu. Jadi, tidak mayoritas publik mantap bahwa Indonesia ini sedang bergerak ke arah yang benar, gitu ya," kata dia.