TOP 5: Tak Ada Susu di Makan Bergizi Gratis hingga Biaya Haji 2025
Intinya sih...
- Program Makan Bergizi Gratis dimulai Senin (6/1/2025) di sejumlah sekolah di Jakarta, Depok, dan Bekasi.
- Tidak ada susu dalam menu makan bergizi gratis, namun Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan menjelaskan bahwa susu tidak wajib setiap hari.
- Penjabat Gubernur DKI Jakarta menyatakan program MBG tidak hanya untuk anak sekolah, tetapi juga untuk ibu hamil yang akan dimulai 9 Januari 2025.
Jakarta, IDN Times - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dimulai pada Senin (6/1/2025). Sejumlah sekolah di beberapa daerah, termasuk Jakarta, Depok dan Bekasi, mulai menyajikan makan siang gratis bagi para siswanya.
Namun, masyarakat menyoroti tidak adanya susu di dalam menu makan bergizi gratis yang dibagikan, seperti yang sebelumnya dijanjikan oleh pemerintah. Dalam pembagian MBG di Sekolah Dasar Negeri (SDN) Cilangkap 3 dan 5, Kota Depok, tidak terlihat susu dalam kotak makan yang disajikan.
Adapun menu yang disajikan dalam kotak adalah ayam kecap yang dipotong dadu, nasi, sayur oseng buncis, dan buah jeruk.
Jubir Kantor Komunikasi Kepresidenan, Ujang Komaruddin, mengatakan, kebutuhan susu sebagai sumber gizi dapat digantikan dengan berbagai alternatif, termasuk daun kelor dan buah-buahan.
"Ya, susu itu ada pengganti ya, ada buah-buahan seperti yang dikatakan oleh Badan Gizi Nasional. Lalu juga besok akan ada, saya tadi berdiskusi dengan SPPG termasuk Badan Danmil, kecukupan susu itu bisa diganti dengan daun kelor atau buah-buahan dan kita saksikan tadi buah-buahnya juga ada dan hadir,” ujar Ujang Komaruddin, usai meninjau pembagian MBG di SDN Cilangkap 3 dan 5, Kota Depok, Senin.
Selain masalah ketiadaan susu dalam menu MBG, artikel mengenai biaya haji 2025 juga mendapat perhatian tinggi dari pembaca IDN Times.
Berikut lima artikel terpopuler IDN Times sepanjang Senin kemarin.
1. Istana sebut pemberian susu tidak wajib dalam program makan bergizi gratis
Program makan bergizi gratis serentak dilaksanakan Senin (6/1/2025). Sejumlah menu bergizi diberikan kepada siswa di lingkungan pendidikan dasar, menengah dan atas.
Meski demikian, dari berbagai tempat, tidak ada pemberian susu dalam menu makan bergizi di hari pertama program tersebut dilaksanakan. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, mengatakan pemberian susu tidak wajib dalam program makan bergizi gratis.
"Susu kan tidak diwajibkan setiap hari, jadi itu tergantung daerahnya, tapi minimal kalau berdasarkan yg saya tanya tadi ke Kepala SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi), mereka itu sekali seminggu susunya, kalau SPPG (yang saya kunjungi tadi) dia bilang susu itu per hari Jumat, tapi yang di Cimahi yang kita kunjungi, susunya di hari Senin," ujar Hasan kepada jurnalis, Senin.
Hasan menjelaskan, alasan pemberiannya seminggu sekali, karena suplai susu di setiap daerah tidak merata.
Dalam kesempatan itu, Hasan menyebut, menu program makan bergizi gratis juga akan berganti setiap hari. Sehingga, para siswa tidak bosan ketika menyantapnya.
"Setiap hari (ganti menu), di dapur yang tadi saya kunjungi hari ini telur, besok ikan dori, besoknya lagi ayam," kata dia.
2. Istana: Makan bergizi gratis masih ada pakai dana pribadi Prabowo
Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, mengatakan penyelenggaraan program makan bergizi gratis di sekolah masih ada yang masih menggunakan dana pribadi Presiden Prabowo Subianto. Hasan mencontohkan, yang masih menggunakan dana pribadi berada di Kendari, Sulawesi Tenggara.
"Yang di Kendari memang itu dia masih punya sisa anggaran uji coba dari yang diberikan oleh Pak Prabowo sebelumnya. Jadi mereka masih menggunakan dana yang itu," ujar Hasan kepada jurnalis.
Hasan menjelaskan, program tersebut dimulai Senin (6/1/2025) di sejumlah daerah. Dia mengaku pada hari pertama ini, pemerintah belum bisa melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan makan bergizi gratis.
"Mungkin belum bisa disebut evaluasi, ya. Kita kan baru hari pertama untuk melihat tadi dapur dan titik-titik sekolah. Kalau evaluasi biar dari BGN (Badan Bergizi Gratis) saja, ya. Ini kan hasil pemantauan kita aja yang bisa kita sampaikan. Kalau evaluasi biar dari BGN. Jadi jangan disebut evaluasi," kata dia.
3. Panja sepakati biaya haji 2025 Rp55,4 juta
Pemerintah dan DPR RI sepakat menetapkan Biaya Penyelenggaraan Haji (BPIH) 2025 sebesar Rp89.410.258,79. Kemudian, biaya yang dibebankan kepada setiap jemaah Rp55.431.750,78 atau setara 62 persen dari BPIH.
Kesepakatan itu diambil dalam rapat kerja yang dilakukan Kementerian Agama (Kemenag) dan Panja BPIH 2025, di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (6/1/2025).
"Biaya perjalanan ibadah haji atau BIPIH yang dibayar langsung oleh jemaah haji rata-rata per jemaah sebesar Rp55.431.750,78 atau 62 persen dari BPIH 1446 H/2025 M," kata Ketua Panja BPIH 2025, Abdul Wachid.
"Komposisi BPIH Tahun 1446/2025 M terdiri dari biaya yang bersumber nilai manfaat pengelolaan keuangan haji rata-rata per jemaah Rp33.978.508,01 atau sebesar 38 persen dari rata-rata BPIH 2025," sambungnya.
Wachid mengatakan, pemerintah dan DPR sepakati menggunakan kurs mata uang rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat sebesar 16.000 dan Saudi Arabia Riyal (SAR) 4.266,67.
Nantinya, nominal uang tersebut akan dialokasikan untuk pembiayaan penerbangan, biaya akomodasi di Makkah dan Madinah, serta living cost.
"Angka (BPIH) ini mengalami penurunan sebesar Rp4.000.027,21 dan BPIH 2024 yang sebesar Rp93.410.286," kata dia.
4. Bareskrim sita hotel Aruss Semarang hasil pencucian uang judi online
Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri menyita Hotel Aruss Semarang, yang diduga hasil tindak pidana pencucian uang (TPPU) judi online (judol).
Dirtipideksus Brigjen Helfi Assegaf menjelaskan, penyitaan ini dilakukan setelah penyidik menelusuri transaksi keuangan dari prmain hingga bandar judol.
“Modus operandi yang dilakukan yaitu dengan cara menampung semua uang hasil perjudian online pada rekening-rekening nomini yang mereka buat selanjutnya ditempatkan dan ditransfer serta dilakukan penarikan secara tunai,” kata Helfi di Bareskrim Polri, Senin (6/1/2025).
Hotel Arrus dikelola PT Arta Jaya Putra itu menggunakan uang seseorang berinisial FH yang dialirkan oleh lima rekening milik OR, RF, MD dan dua rekening dari KP.
“Serta hasil penarikan tunai dan penyetoran tunai yang dilakukan oleh GP dan AS dengan total senilai Rp40.560.000.000 rupiah (Rp40 miliar). Rekening tersebut diduga dikelola oleh bandar yang terkait dengan platform judi online antara lain javabet, agen138, dan judi bola,” ujar Helfi.
“Selanjutnya setelah uang tersebut ditarik tunai, digunakan untuk membangun hotel aruss di Semarang,” lanjutnya.
Namun demikian, hingga saat ini penyidik belum menetapkan tersangka. Para terduga pelaku yang telah disebutkan juga masih berstatus saksi.
“Nah nanti akan kita lakukan gelar perkara khusus untuk peningkatan status nanti setelah kegiatan ini berlangsung,” kata Helfi.
5. Program makan bergizi untuk ibu hamil di DKI Jakarta mulai 9 Januari
Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Teguh Setyabudi menyampaikan, program Makan Bergizi Gratis tidak hanya menyasar anak sekolah namun juga ibu hamil. Teguh menegaskan program MBG untuk ibu hamil akan dimulai 9 Januari 2025.
"Kami sudah disampaikan bahwasanya bukan hanya untuk anak sekolah SD, SMP, dan SMA tapi juga untuk ibu hamil. Insyaallah wilayah DKI akan mulai 9 Januari. Ini program yang include ibu hamil," kata Teguh di Palmerah, Jakarta Barat, Senin (6/1/2025).
Teguh menegaskan Pemerintah Provinsi Jakarta mendukung program MBG dari pusat termasuk edukasi serta eksekusi dan kualitas makanan.
Teguh juga merasa bersyukur bahwa Program Makan Bergizi Gratis sudah mulai berjalan di Jakarta. "Sebagaimana yang dilaporkan, hari ini sudah ada 4 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang sudah mulai berjalan dengan ada di 41 titik sekolah," ujar Teguh.