Layanan 175, Langkah Transformasi Contact Center BPJS Ketenagakerjaan

Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Agus Susanto mengatakan bahwa BPJSTK akan selalu mematuhi peraturan atau regulasi yang berlaku, baik dari segi pelaksanaan program maupun hal-hal terkait layanan pelanggan. Untuk itu, terdapat aturan peralihan nomor layanan pelanggan berdasarkan Surat Penetapan dari Menkominfo RI Nomor 053/TEL.05.05/2019 tanggal 1 Maret 2019 tentang Penetapan Kode Akses Pusat Layanan Masyarakat.

“Sudah menjadi kewajiban bagi kami untuk terus berupaya meningkatkan layanan kepada peserta kami. Dengan adanya peralihan dari nomor Contact Center yang lama, layanan pelanggan melalui layanan masyarakat 175 Tanya BPJSTK ini kami pastikan akan tetap berjalan normal seperti biasa,” tutur Agus.

Dalam sambutannya, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengatakan bahwa layanan masyarakat 175 Tanya BPJSTK merupakan layanan yang bagus karena memberi ruang untuk konsumen dalam menghubungkan dirinya ke BPJSTK.

"Ini harus dimanfaatkan, misalnya dengan memanfaatkan customer intimacy. Semoga ke depannya bisa memberikan layanan yang lebih baik dan mudah seperti via smartphone atau aplikasi," katanya.

Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri pun mengatakan, perubahan nomor layanan dari sebelumnya merupakan hal penting karena dapat mudah diingat bahkan respons bisa lebih cepat.

"Mengubah nomor menjadi lebih pendek itu penting karena lebih mudah diingat, tapi yang lebih penting adalah kecepatan dalam merespons. Jadi layanan ini juga diharapkan bisa memberikan manfaat yang lebih. Apalagi kini BPJSTK juga memiliki Layanan Cepat Tanggap karena negara kita juga punya potensi bencana yang besar," kata Hanif.

Direktur Utama BPJSTK Agus Susanto mengatakan bahwa tiga digit angka cukup mudah diingat sehingga peserta BPJSTK dapat dilayani dengan baik.

“Angka 175 adalah angka yang cukup mudah untuk diingat karena hanya terdiri dari tiga digit. Kami berharap dapat terus memberikan layanan terbaik bagi peserta BPJS Ketenagakerjaan dan selalu meningkatkan kapasitas layanan agar dapat memenuhi ekspektasi peserta,” tutur Agus.

Bersamaan dengan peluncuran Layanan Masyarakat 175, BPJSTK meluncurkan Layanan Cepat Tanggap (LCT) untuk menangani peserta BPJSTK yang tertimpa musibah atau bencana alam secara cepat dan efektif. LCT akan efektif bekerja sama dengan Rumah Sakit PLKK (Pusat Layanan Kecelakaan Kerja), BPBD (Badan Penanggulanan Bencana Daerah), dan Basarnas (Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan).

“Sebagai contoh, saat terjadi musibah kecelakaan KRL di Depok, bencana alam tsunami di Banten, dan musibah Lion Air, petugas kami secara aktif langsung bergerak. Ada yang menuju lokasi musibah, dan lainnya mencari data kepesertaan para korban yang merupakan peserta BPJS Ketenagakerjaan,” ujar Agus.

Agus menambahkan, peserta BPJSTK akan sangat terbantu dengan LCT ini, khususnya bagi keluarga korban atau ahli waris. Nantinya tim BPJSTK aktif menyalurkan santunan yang menjadi hak peserta. Hal ini agar peserta BPJSTK merasa bahwa negara hadir dalam penanganan musibah atau bencana.

“Tujuannya adalah agar masyarakat pekerja betul-betul merasakan kehadiran negara, dalam hal ini BPJS Ketenagakerjaan, saat penanganan para korban di Rumah Sakit PLKK dalam menerima perawatan dan pengobatan tanpa batasan biaya. Kami harap dengan hadirnya LCT ini, menjadi tindakan antisipasi sejak dini atas indikasi risiko yang timbul karena musibah atau bencana alam yang menimpa pekerja peserta BPJS Ketenagakerjaan,” tutur Agus.

Untuk diketahui, berdasarkan data pembayaran klaim Februari 2019, nilai total pembayaran klaim sebesar Rp 4,8 triliun yang terdiri dari klaim JKK sebesar Rp 258 miliar, klaim JKM sebesar 136 miliar, klaim JHT sebesar Rp 4,4 triliun, dan klaim JP sebesar 20,7 miliar. Adapun jumlah total peserta BPJSTK sebesar 50,6 juta dengan jumlah peserta aktif 30,5 juta.