Pemkot Bogor Bakal Coret Peserta PPDB Zonasi yang Orang Tuanya Curang
Ilustrasi anak sekolah (ANTARA FOTO/Iggoy el Fitra)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor menerima hampir 300 aduan mengenai berbagai macam indikasi manipulasi terkait penerimaan peserta didik baru (PPDB) jalur zonasi. Hal itu sebagaimana dikutip dari laman resmi Pemkot Bogor.
Pemkot Bogor sebelumnya telah membuka kanal aduan PPDB dan pengumpulan data terlebih dahulu atas keluhan yang disampaikan warga. Selanjutnya, atas aduan dan data-data tersebut, dilakukan investigasi dan analisis, serta pengecekan langsung ke lokasi ataupun home visit ke titik yang terindikasi dijadikan manipulasi.
Wakil Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim, mengatakan Pemkot Bogor tidak segan-segan untuk mencoret kepesertaan PPDB apabila terbukti ada kecurangan di dalamnya.
"Ini kan wali kota sudah melaksanakan sidak. Hari ini kita juga memetakan kembali ya kemudian memverifikasi. Kalau ternyata kemudian terjadi kecurangan, ya kita coret," kata dia dalam diskusi Trijaya FM, Sabtu (8/7/2023).
1. Kecurangan yang dilakukan rugikan peserta didik lain
Ilustrasi siswa sekolah (ANTARA FOTO/Irwansyah Putra)Dedie mengaku banyak orang tua yang meminta tolong kepada pihaknya lantaran sudah putus asa. Ada contoh kasus di mana jarak rumah calon peserta didik hanya 600 meter dari sebuah sekolah tapi tidak lolos.
"Kalau yang minta tolong banyak ya, rata-rata karena memang mereka hopeless, karena kan tadi jaraknya hanya 600 meter dari sekolah, tapi kok gak bisa masuk," tuturnya.
Calon peserta didik tidak bisa masuk ke sekolah yang jaraknya dekat dari rumah lantaran kuotanya yang sudah sedikit, kemudian dibajak oleh mereka yang baru pindah ke daerah tersebut.
"Dibajak oleh mereka yang pindah domisili belakangan. Kemudian inilah yang menjadikan mereka merasa tidak adil. Ini yang terjadi. Jadi, warga setempat, penduduk lokal lah gitu kan, tiba-tiba ada ya ngekos atau ngaku-ngaku ngekos, atau bahkan minta surat domisili, ini kan persoalannya di situ," jelasnya.
Baca Juga: Ombudsman Ungkap Dugaan Kecurangan di PPDB Sistem Zonasi
2. Ada orang tua siswa yang pindah domisili setahun sebelumnya
Wakil Wali Kota Bogor Dedie Rachim (IDN Times/Rohman Wibowo)Dia membeberkan modus dari kecurangan terhadap PPDB sistem zonasi, yakni orang tua calon peserta didik melakukan kepindahan domisili setahun sebelum sang anak memasuki jenjang pendidikan yang lebih tinggi.
"Ini sudah ada modusnya bahwa tujuannya satu tahun sebelumnya mereka melakukan perpindahan domisili. Ini adalah untuk bisa masuk ke sekolah yang terdekat dengan domisili baru mereka ini. Itu dululah yang harus kita bereskan," ujarnya.
Hal itu tentu saja merugikan calon peserta didik yang sejak awal sudah tinggal dekat dengan sekolah yang ingin dimasuki dan mengikuti proses-prosesnya secara jujur.
"Kasihan mereka yang secara jujur, kemudian juga optimis bahwa memang sejarak. Tetapi kan tiba-tiba ada serombongan orang, mungkin bisa puluhan, bisa ratusan yang kemudian meng-hijack ini, membajak kesempatan mereka. Ini yang kemudian menjadi persoalan," sebutnya.
3. Pemkot Bogor hadapi persoalan yang tidak mudah
IDN Times/Humas Pemkot BogorDiakui Dedie, persoalan yang dihadapi terbilang kompleks. Secara data kependudukan, mereka yang pindah domisili mungkin saja sah. Tapi yang perlu ditelusuri apakah ada kecurangan di dalamnya.
Di sisi lain, kata dia, Pemkot Bogor juga menyadari bahwa anak-anak yang pindah domisili tetap harus sekolah, terlepas apakah prosesnya mengandung kecurangan atau tidak.
"Ini anak-anak kemudian yang sudah melaksanakan pindah domisili kan tetap harus sekolah juga. Jadi, ini memang persoalannya bukan persoalan yang mudah tapi harus diselesaikan dalam sebuah konsep penataan ke depan supaya tidak terjadi lagi," jelasnya.
Baca Juga: MUI Bogor Gelar Ijtima Ulama Bahas Penyimpangan Ponpes Al Zaytun
Topik:
Berita Terkini Lainnya
