Tujuh Pelajaran Penting yang Diajarkan di Sekolah Calon Kepala Daerah PDIP

Ini merupakan kali keenam PDI Perjuangan menggelar sekolah bagi calon kepala daerah. Walau tidak semua calon kepala daerah didikan PDI Perjuangan bersih dari isu korupsi, mereka tetap optimistis lebih banyak calon pemimpin baik yang dihasilkan. 

Wakil Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Ahmad Basarah mengatakan sekolah partai ini bagian dari tanggung jawab PDI Perjuangan melakukan fungsi kaderisasi. Selain itu, mereka berharap dapat membentuk karakter calon kepala daerah agar berkampanye dengan cara yang beradab. 

"Sekolah partai ini adalah bagian dari tanggung jawab PDIP untuk menggembleng, membina calon-calon kepala daerah agar ketika mengikuti pemilu, mereka dapat menjalankan tahapan tersebut termasuk berkampanye dengan cara yang beradab," ujar Ahmad yang ditemui di Wisma Kinasih, Depok. 

Namun, program pendidikan tersebut hanya berlangsung selama satu pekan. Apakah materi yang disampaikan diresapi oleh para calon kepala, itu harus dibuktikan nanti.

Menurut Ahmad, sekolah partai itu wajib diikuti oleh setiap calon kepala daerah yang resmi diusung PDI Perjuangan. Bagi PDI Perjuangan, setiap rekomendasi yang diberikan adalah amanah.

"Kalau nanti kepala daerah itu menang, dia akan betul-betul menjalankan cita-cita, visi misi PDI Perjuangan pada saat mereka memimpin di pemerintahan daerah nanti," kata dia.

Sekolah partai ini terbagi menjadi dua gelombang, di mana 70 calon kepala daerah sudah menjalani pendidikan pada Desember 2017. Sementara, gelombang kedua diikuti oleh 101 peserta. 

"Gelombang pertama ini telah selesai melalui proses pendaftaran dan sebagainya. Itu sudah dilakukan pada bulan Desember yang lalu. Sementara, di gelombang kedua ini, ada 101 calon kepala daerah yang mengikuti sekolah partai," kata dia.

PDI Perjuangan mengklaim mereka nantinya akan mengedepankan kampanye beradab. Artinya, mereka menggunakan nilai-nilai Bangsa Indonesia yaitu anti terhadap politik uang dan isu SARA untuk memenangkan kontestasi pilkada serentak pada 2018. 

"Jadi, kami anti terhadap money politic, apalagi melakukan kapitalisasi dan amplifikasi isu-isu SARA. Itu semua dapat mengganggu persatuan kita sebagai sebuah bangsa," kata Ahmad. 

Keberadaan sekolah partai ini didukung oleh semua calon kepala daerah. Salah satunya adalah Bupati Kulonprogo, Hasto Wardoyo. Menurutnya, sekolah partai dapat dimanfaatkan untuk meluruskan stigma yang keliru mengenai seorang kepala daerah. Stigma yang dimaksud yakni hampir sebagian besar kepala daerah tidak bekerja untuk rakyat. 

"Kalau diskusi itu saya menilai masih ada ideologinya belum lurus. Masih ada yang ingin modalnya balik. Maka, saya mendukung sekali sekolah partai dan kader ini, karena ideologi-ideologi seperti ini harus diluruskan," kata Hasto yang ditemui di tempat yang sama.

Walaupun belum terbukti dengan diberi pendidikan rohani bisa mencegah seseorang korupsi, tetapi itu materi yang masih diberikan di sekolah partai PDI Perjuangan. Bupati Hasto menyakini seseorang bisa disadarkan dan enggan berbuat korupsi kalau diberikan masukan secara kerohanian sesuai dengan agama serta kepercayaan masing-masing.

"Kalau menurut saya, diingatkan dari keyakinannya dia agamanya apa, mungkin proses talkin kalau dia Islam. Tetapi, kalau dia dari agama lain seperti Kristen, Katolik, Hindu, Budha, punya cara sendiri untuk dibaiat. Tindakan preventif lebih bagus lah daripada kuratif," kata dia.

Di tempat yang sama, Sekjen Hasto Krisyanto menyampaikan salah satu pesan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri yakni harus memperjuangkan nasib rakyat.  Presiden ke-4 Indonesia itu juga berpesan agar para calon kepala daerah dari PDI Perjuangan mau merangkul rakyat yang telah memilihnya. 

"Beliau juga mengingatkan bahwa tugas kepala daerah itu untuk merangkul dan memberdayakan rakyat. Itu salah satu poin yang disampaikan Ibu Megawati Soekarnoputri," kata Hasto.