Anies Beberkan Rencana Kerja Pemprov Jakarta Usai Tak Jabat Gubernur

Jakarta akan menjadi kota global

Jakarta, IDN Times - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyampaikan kebijakan dan rencana kerja Pemprov DKI Jakarta pada 2023. Dia menyebut, Pemprov DKI akan fokus meningkatkan produktivitas transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. 

“Arah kebijakan dan tema rencana kerja pemerintah Provinsi DKI Jakarta tahun 2023 adalah peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan,” kata Anies belum lama ini.

Baca Juga: Jelang Pensiun Jadi Gubernur, Anies Janji Gak Ada Perpanjangan Jabatan

1. Jakarta jadi kota global

Anies Beberkan Rencana Kerja Pemprov Jakarta Usai Tak Jabat GubernurSuasana perkantoran (IDN Times/Umi Kalsum)

Anies menyebut, pembangunan merupakan satu proses transformasi dari kondisi aktual yang dirasa kurang kepada kondisi ideal yang diharapkan untuk dipenuhi. 

Mantan Mendikbud ini berkali-kali menegaskan, akan menjadikan Jakarta sebagai kota global. 

“Sebagai kota global, Jakarta juga harus memfasilitasi pertumbuhan ekonomi yang merata bagi seluruh pelaku ekonomi dan reformasi birokrasi,” terangnya.

2. Anies ingin Jakarta jadi kota yang tangguh

Anies Beberkan Rencana Kerja Pemprov Jakarta Usai Tak Jabat GubernurWarga berolahraga di kawasan Bunderan Hotel Indonesia, Jakarta, Minggu (11/10/2020) (ANTARA FOTO/Galih Pradipta)

Selain itu, Anies juga ingin Jakarta menjadi kota yang tangguh dalam menghadapi tantangan, baik bencana alam seperti bencana karena perubahan iklim global, maupun bencana non-alam.

“Seperti pandemi yang telah sama-sama kita hadapi hingga saat ini,” tambahnya.

Lebih lanjut, Gubernur Anies menerangkan bahwa upaya perencanaan pembangunan untuk transformasi Jakarta membutuhkan kolaborasi dari berbagai pihak pemangku kepentingan Jakarta, termasuk pemerintah pusat. 

3. Pemprov DKI Jakarta perlu dukungan pusat untuk selesaikan hal ini

Anies Beberkan Rencana Kerja Pemprov Jakarta Usai Tak Jabat GubernurIlustrasi normalisasi Sungai Ciliwung kawasan Kampung Melayu, Jakarta. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar

Beberapa dukungan yang dibutuhkan Jakarta dari pemerintah pusat, antara lain:

1) Normalisasi dan peningkatan kapasitas aliran sungai di wilayah sungai (WS) lintas provinsi, WS Ciliwung-Cisadane berupa Daerah Aliran Sungai (DAS) Ciliwung.

2) Pembangunan dan peningkatan tanggul laut, breakwater dan bangunan pengamanan pantai lainnya di Kawasan Pesisir Utara.

3) Masterplan hulu-hilir agar pengendalian banjir dapat terintegrasi, efektif, efisien dan berkelanjutan.

4) Pembangunan SPAM Jatiluhur I dan Serpong-Karian lingkup Hilir DKI Jakarta.

5) Pembangunan Jakarta Sewerage System Pengolahan Limbah Jakarta.

6) Pembangunan rumah susun sewa/milik sederhana untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) (di antaranya Rusun Yos Sudarso, Rusun Muara Angke, dan Rusun Cipinang Besar Selatan).

7) Pembangunan Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta North - South Phase 2 (Bundaran HI - Kota - Ancol Barat).

8) Pembangunan stasiun KRL di kawasan Jakarta Internasional Stadium (JIS).

“Dukungan dan kolaborasi dengan pemerintah pusat tersebut diharapkan menjadi stimulus guna mendorong percepatan transformasi Jakarta, sebagaimana yang kita cita-citakan bersama,” paparnya.

Baca Juga: Baliho 'Anies Baswedan For Presiden 2024' Tersebar di Kota Bekasi

Topik:

  • Sunariyah

Berita Terkini Lainnya