Ungkap 7 Tuntutan Masyarakat Papua, Yorrys: Jokowi Harus Datang

25 Agu 2019, 09:49 WIB

IDN Times / Auriga Agustina

Jakarta, IDN Times - Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) terpilih asal Papua, Yorrys Raweyai mengatakan, pada Kamis (22/8) lalu, dia bersama Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, serta Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto mendatangi Sorong dan Manokwari pascakerusuhan di Papua.

Dalam kunjungan tersebut, menurut dia terdapat tujuh tuntutan yang diminta masyarakat Manokwari dan Sorong kepada Pemerintah.

"Ada yang tertulis, yang tadi ya ada tujuh tuntutan," kata dia dalam sebuah acara diskusi di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (24/8).

1. Ini tuntutan dari masyarakat Manokwari dan Sorong

IDN Times / Auriga Agustina

Dalam kesempatan tersebut, Yorrys pun membeberkan tujuh tuntutan masyarakat Papua kepada pemerintah.

1. Masyarakat menuntut Pemerintah RI segera memulangkan mahasiswa Papua dari Tanah Jawa kembali ke Papua.

2. Pemerintah harus membubarkan ormas Banser dari Indonesia

3. Masyarakat mendesak agar Presiden mewakili segenap Bangsa Indonesia meminta maaf kepada rakyat bangsa Papua.

4. Masyarakat meminta Presiden memecat oknum anggota TNI yang mengeluarkan statement 'monyet' kepada mahasiswa Papua.

5. Negara segera tarik militer organik dan nonorganik dari tanah Papua, biarkan 'monyet hidup' sendiri di bangsanya sendiri.

6. Meminta agar Pemerintah memberikan kebebasan bagi Papua menentukan nasib sendiri.

7. Apabila Pemerintah Indonesia tidak mengindahkan pernyataan mereka dan melakukan hal yang sama, maka mereka akan duduki.

2 . Presiden harus mendatangi Papua

IDN Times / Auriga Agustina

Selanjutnya Yorrys mengatakan, dengan adanya tuntutan tersebut maka Presiden Joko "Jokowi" Widodo diminta untuk datang ke Papua agar mendinginkan suasana.

"Presiden harus datang, usut tuntas kasus ini, kalau tidak mereka akan melakukan aksi yang sama," ucapnya.

Sebab, kata Yorrys, situasi kondusif di Papua belum sepenuhnya tuntas, karena masih ada peluang di berapa Kabupaten untuk melakukan unjuk rasa.

"Sambil menunggu pihak kepolisian menuntaskan masalah ini, ini artinya masih siaga lagi, menunggu bukan selamanya, ada waktu, kalau tidak mereka akan lakukan lagi (unjuk rasa)," jelas Yoryys.

3. Masyarakat Papua minta pemerintah transparan

IDN Times / Auriga Agustina

Sebelumnya, masyarakat Papua juga meminta agar pemerintah transparan dan segera dalam mengungkap kasus pengepungan asrama disertai kekerasan terhadap mahasiswa Papua di Malang, Surabaya, yang mengakibatkan kerusuhan di Manokwari hingga meluas ke beberapa daerah lainnya.

"Bagaimana pemerintah melalui pihak kepolisian untuk bisa mengungkap secara transparan, tegas dan memberikan hukuman, apakah kepada pelaku atau apakah itu kepada yang memprovokasi," kata Yorrys.