Atasi Virus Corona, Para Ahli Rekomendasikan Lockdown di Jakarta
Kota Jakarta (IDN Times/Gregorius Aryodamar P)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times – Mesty Ariotedjo sehari-hari bertugas di bagian anak di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Belum lama ini dia menuntaskan spesialisasi anak. Sudah 4,5 tahun dia bertugas di rumah sakit milik pemerintah itu. Sebagaimana para tenaga medis yang lain, merebaknya pandemik virus corona COVID-19 membuat Mesty resah.
“Kami tidak mendapat informasi yang cukup. Ada SOP, tapi sulit dilaksanakan,” tutur Mesty kepada IDN Times, Selasa (17/3).
Mesty memberikan contoh. Sebagai rumah sakit besar, sejumlah pasien yang merasakan gejala yang mengarah ke infeksi virus corona datang berobat. Jika dokter menganggap pasien memang terindikasi, maka pasien masuk dalam kategori Orang Dalam Pemantauan (ODP). Hasil pemeriksaan dikirimkan ke Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Litbangkes) Kementerian Kesehatan.
“Prosesnya memakan waktu, Litbangkes akan menyampaikan hasil melalui Dinas Kesehatan setempat, baru ke rumah sakit. Sementara itu, karena belum jelas hasilnya, pasien saat dirawat tidak diperlakukan khusus. Tenaga medis yang merawat juga tidak menggunakan Alat Perlindungan Diri (APD) yang standar untuk merawat pasien COVID-19. Akibatnya, selain pasien ODP terlambat mendapatkan penanganan, tenaga medis juga rentan tertular. Sudah ada yang meninggal dunia kan,” ujar Mesty.
Transparansi informasi otoritas kesehatan di Indonesia jadi masalah besar. “Jangankan masyarakat luas. Kami yang sehari-hari bertugas di rumah sakit pun tidak dapat kejelasan informasi. Kalaupun ada, seperti informasi hasil tes, memakan waktu sebelum sampai ke dokter dan pasien,” kata Mesty.
Merasa sulit untuk berkomunikasi dengan otoritas kesehatan, Mesty dan sejumlah pihak mencari jalan menyampaikan masukan ke pemerintah, dalam hal ini kantor Presiden.
“Kita baca kan, sejumlah kajian. Misalnya yang disampaikan teman-teman di ITB. Diperkirakan jumlah kasus di Indonesia bisa mencapai 8.000,” cetusnya.
Ada juga perkiraan yang dibuat Dicky Budiman, kandidat doktor Global Health and Security di Pusat Kesehatan Populasi di Australia. Dicky yang juga dokter dan epidemiolog menggunakan kejadian di Tiongkok, Iran, Korea Selatan dan Italia. Indonesia diproyeksikan mencapai 16.257 kasus.
“Kami resah akan kesiapan kita. Makanya saya dan sejumlah pihak mengontak pihak kantor Presiden melalui staf khusus Andi Taufan Garuda Putra, bertemu dan memberikan rekomendasi ke Presiden Jokowi,” kata Mesty.
Pertemuan dilakukan secara virtual pada Senin (16/3), melibatkan 18 orang. Hasilnya diberi judul, “Rekomendasi Strategi Penanganan COVID-19 di Indonesia”.
Baca Juga: JK: Perlu Lockdown, Pertimbangan Utama Keselamatan Bukan Ekonomi
1. Memperkuat koordinasi dan komunikasi antar pemerintah dan masyarakat
Mesty Ariotedjo beswafoto di depan RS Cipto Mangunkusumo (Instagram/@mestyariotedjo)Mesty mengatakan, para ahli menggarisbawahi pentingnya kolaborasi yang kuat dan satu suara dari Presiden, Kementerian Kesehatan, jajaran pemerintahan pusat dan daerah, dengan melibatkan seluruh tim ahli kesehatan dan masyarakat sipil dalam menangani dan menyampaikan informasi terkait COVID-19, sehingga masyarakat mendapatkan informasi yang transparan, jelas, dan menyeluruh terkait kondisi terkini wabah virus corona COVID-19 di Indonesia.
Presiden dan Satgas COVID-19 diharapkan membangun jalur komunikasi dan arahan terkait upaya pengendalian dan penanganan COVID-19 yang jelas kepada gubernur, pemerintahan daerah, masyarakat, dan dunia internasional.
Hendaknya seluruh pernyataan dan rekomendasi pemerintah disampaikan berdasarkan Evidence-Based.
2. Memastikan akses informasi dan data sebagai dasar pengambilan keputusan
Rapat virtual yang dilakukan para ahli dalam membahas rekomendasi penanganan COVID-19 (16/3/2020) (Instagram/@mestyariotedjo)Presiden dan Satgas COVID-19 diharapkan memastikan keterbukaan informasi dalam waktu sesingkat-singkatnya terkait penemuan kasus, ODP dan PDP (Pasien Dalam Pengawasan) serta pemetaan (cluster), sehingga para tenaga medis dan orang sekeliling pasien dapat segera diimbau untuk mengedepankan keselamatan diri, maupun orang-orang yang memiliki riwayat kontak dan risiko tinggi terpapar.
Dibutuhkan data cluster dan episenter di Indonesia secara real-time, sehingga para tenaga medis dan masyarakat dapat mengantisipasi dan menghindari lokasi yang berisiko tinggi untuk terjadi penularan.
Dibutuhkan perhitungan jumlah kasus COVID-19 yang tersebar di masyarakat dengan perkiraan kasus bergejala klinis ringan, sedang, dan berat untuk menjadi dasar pembuatan kebijakan, persiapan kebutuhan sumber daya, dan fasilitas layanan kesehatan oleh pemerintah pusat dan daerah.
3. Pemerintah diharapkan memastikan tersedianya dukungan teknis pelaksanaan penanganan COVID-19
Presiden Joko Widodo (kiri) dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin (ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan)Presiden dan tim Satgas COVID-19 diharapkan membentuk tim perumus panduan dan pelaksana teknis yang melibatkan asosiasi profesi, tenaga profesional yang bekerja di lapangan, pelaku usaha, dan masyarakat sipil untuk memastikan upaya penanganan virus corona COVID-19 sampai di akar rumput.
4. Memastikan tersedianya layanan kesehatan yang optimal dan aman
Rumah Sakit Kartika Husada bekerja sama dengan Kodim 0722/Kudus mendirikan posko Covid-19 di halaman RS Kartika Husada, Selasa (17/3). (IDN Times/Aji)Para ahli mengingatkan, dibutuhkan peningkatan kapasitas layanan kesehatan termasuk penambahan RS rujukan dan RS rujukan khusus COVID-19. Diperkirakan kapasitas dan alat bantu pernapasan (ventilator) di RS rujukan saat ini, tidak akan cukup untuk menangani seluruh pasien COVID-19 dengan klinis berat.
Editor’s picks
RS non-rujukan dan RS swasta perlu disiapkan untuk mengantisipasi penanganan pasien COVID-19 dengan menyiapkan ruang isolasi, yang juga dilengkapi dengan alat bantu pernapasan.
Dibutuhkan pelibatan serta peningkatan kapasitas Puskesmas atau layanan kesehatan primer, untuk berperan dalam upaya skrining dan penanganan kasus positif, ODP, dan PDP dengan klinis ringan, dengan disertai panduan teknis yang lengkap.
“Presiden dan Satgas COVID-19 perlu memastikan keamanan dan keselamatan tenaga penyedia layanan kesehatan, terutama garda terdepan, baik dokter, perawat, pekerja laboratorium hingga cleaning service, dengan menjamin ketersediaan alat pelindung diri yang lengkap dan memadai, termasuk masker, dan gaun isolasi segera, yang hingga saat ini dirasakan masih sangat kurang,” kata Mesty.
Juga diperlukan panduan terkait penggunaan APD yang jelas dan tegas, demi keselamatan dan keamanan tenaga pelayanan kesehatan, terutama di RS rujukan COVID-19, petugas isolasi atau ruang emergensi, yang besar kemungkinan terkena paparan COVID-19, terkait penggunaan gaun isolasi, masker, dan penutup rambut.
Dibutuhkan komunikasi yang baik di seluruh lini layanan kesehatan, mulai dari RS pusat rujukan, dengan RS jejaring sampai RS primer untuk mengevaluasi dan menangani pasien COVID-19, serta mencegah terjadinya episenter baru.
Pemerintah pusat dan daerah wajib memastikan ketersediaan logistik, termasuk alat kesehatan dan obat-obatan yang dibutuhkan RS dan fasilitas kesehatan lainnya, dalam menangani pasien COVID-19.
Para ahli juga menyerukan perlunya upaya penanganan kesehatan mental dan pengelolaan stres, baik untuk para penderita COVID-19, ODP, PDP, dan masyarakat.
5. Memastikan pengendalian kasus COVID-19 melalui skrining massif, pembatasan sosial, dan karantina diri
(Daya tahan virus corona) IDN Times/Sukma ShaktiPara ahli meminta Presiden dan Satgas COVID-19 memastikan pelaksanaan skrining massif dan surveillance kasus COVID-19 dengan melakukan tes secara terdesentralisasi, aman, dan mudah. Pemerintah diminta menyiapkan sumber daya dan mengaktivasi 44 laboratorium yang sudah dipersiapkan untuk kasus flu burung di tahun 2009.
Pemerintah diharapkan memastikan pembatasan sosial dan karantina diri, yang disertai upaya komunikasi publik untuk menggaungkan dan menegaskan kepada jajaran pemerintah pusat maupun daerah, pelaku usaha, pekerja, dan masyarakat, bahwa situasi saat ini adalah situasi yang serius.
Pembatasan sosial akan memperlambat dan mencegah penularan COVID-19, sehingga pelayanan kesehatan dapat berjalan dengan baik. Belajar dari Korea Selatan, pasien COVID-19 paling banyak adalah pada kelompok millennial, karena mobilitas yang tinggi dan kemudian berisiko menularkan ke banyak orang, terutama kelompok lansia dan orang dengan daya tahan tubuh rendah.
Diperlukan pembentukan dan sosialisasi pedoman pelaksanaan pembatasan sosial dan karantina diri yang melibatkan seluruh jajaran pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat termasuk pelaku usaha. Termasuk panduan terkait bagaimana belajar, bekerja dan beraktivitas di rumah.
6. Perlu pembatasan sosial berupa lockdown dengan modifikasi atau aturan yang jelas dan tegas di daerah prioritas seperti DKI Jakarta
Sumber: Dokter dan epidemiolog Dicky Budiman (IDN Times/Arief Rahmat)Menurut Mesty, para ahli sepakat bahwa pembatasan sosial (social distancing) berupa lockdown atau isolasi dengan modifikasi atau aturan yang diperjelas, dapat memperlambat penyebaran dan menurunkan kematian akibat COVID-19.
Untuk itu diperlukan alur dan mekanisme yang jelas terkait pembatasan sosial sesuai dengan kondisi negara atau daerah. Pembatasan sosial yang lebih agresif seperti lockdown dapat diberlakukan di wilayah dengan kasus COVID-19 dan menjadi episenter seperti Jakarta atau Jawa Barat.
7. Memastikan upaya mitigasi dampak dan penggunaan teknologi dalam penanganan COVID-19
Suasana RSPI Sulianti Saroso (IDN Times/Gregorius Aryodamar P.)Para ahli mengingatkan perlu disiapkan kebijakan untuk memitigasi dampak ekonomi dan bisnis akibat COVID-19, yang mengutamakan keselamatan dan kesehatan masyarakat untuk menjamin tersedianya SDM berkualitas.
Pemerintah perlu memikirkan upaya yang menjamin terpenuhinya kebutuhan harian masyarakat dan memastikan tidak adanya dampak PHK ke pekerja.
Juga diharapkan memanfaatkan teknologi untuk mengurangi interaksi langsung, termasuk melaksanakan pertemuan online dan penggunaan telemedicine.
Pertemuan virtual para ahli ini diikuti oleh 18 orang, berlangsung sekitar 2,5 jam. Rekomendasi ditandatangani oleh staf khusus Presiden Jokowi, Andi Taufan Ganda Putra.
Mereka yang hadir adalah Ketua Perhimpunan Dokter Paru Indonesia Agus Dwi Susanto, Ketua Ikatan Ahli Urologi Indonesia Akmal Taher, Ketua Umum Ikatan Dokter Anak Indonesia Aman Bhakti Pulungan, Ketua Eijkman Institute for Molecular Biology Amien Soebandrio, Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Ari Fahrial Syam, Penasihat Senior Dirjn WHO Diah Saminarsih, dan Ketua Pokja Penyakit Infeksi PP PDP Erlina Burhan.
Juga hadir Direktur RSCM Lies Dina Liastuti, Kepala Laboratorium Mikrobiologi Klinik Pratiwi Sudarmono, Ketua Perhimpunan Dokter Spesalis Penyakit Dalam Indonesia Sally Aman Nasution, Direktur Pusat Studi Budidaya Berkelanjutan dan Patologi Sidrotun Naim, Guru Besar FK UI Wiku Bakti Bawono Adisasmito, Dian Kusuma dari Imperial College London, Ketua Tim Penyakit New Emerging dan Re-Emerging Martin Rumende, Nurul Ladia Luntungan dari CISDI, Radju Munusamy dari PwC, dan Mesty Ariotedjo Co-founder dan Chief Medical Operation WeCare.id.
Baca Juga: [BREAKING] Kasus Meninggal Virus Corona di Indonesia Kini 19 Orang!
Berita Terkini Lainnya
