Upaya Jakarta Jadi Contoh Penurunan Kemiskinan dan Stunting

Heru mengatakan, Pemprov DKI Jakarta menetapkan program Intervensi Kemiskinan Terpadu dalam upaya percepatan penanganan kemiskinan ekstrem.

Nantinya Pemprov DKI Jakarta akan memberikan bantuan atau layanan sosial kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) melalui program ini.

Heru menilai, upaya tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan penduduk Jakarta. Hanya saja, kata dia, pengentasan kemiskinan ekstrem terkendala akibat sejumlah hal. Salah satunya karena adanya pertambahan pendatang baru ke Jakarta.

"Ini camat dan lurah perlu dibantu oleh RT dan RW dalam menangani pendatang baru," kata Heru.

Di sisi lain, Pemprov DKI Jakarta bersinergi dengan Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), dan Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta untuk penanganan pencapaian target penurunan stunting. 

Ia pun mengimbau para pengurus RT dan RW dapat terus membantu para ibu hamil untuk rutin memeriksakan kehamilan. Kemudian, mengingatkan para ibu tersebut untuk membawa baduta (bayi di bawah dua tahun) dan balitanya (bayi di bawa di bawah lima tahun) ke posyandu agar gizi anak dapat terus terpantau. 

"Oleh karena itu, Ketua RW bersama Ketua RT dan Dasa Wisma agar memonitoring kondisi anak terduga stunting untuk memastikan intervensi bantuan yang diberikan sudah tepat sasaran," ujarnya.

Sementara itu, Pangdam Jaya Mayjen TNI, Untung Budiharto menegaskan, banyak tantangan yang akan muncul pada tahun 2023. Di antaranya resesi global dan tahun politik. Belum lagi tantangan lain, seperti tawuran, banjir, kebakaran, kemiskinan ekstrem, dan stunting yang perlu diantisipasi.

"Apa yang kita hadapi ke depan tentu saja memerlukan kerja ekstra. Namun yang terpenting adalah peran RW sebagai pemimpin yang melaksanakan kegiatan administrasi maupun penyelenggaraan pertahanan dan keamanan di daerah," ujar Untung.

"RW bisa mengatasi tantangan kalau bisa me-manage masyarakat untuk bekerja sama, gotong royong dan saling menghormati," terang Untung.

Adapun Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Muhammad Fadil Imran, menambahkan, RW harus kompak. Menurutnya, peran RW sangat strategis dan menjadi pilar dalam menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas). 

Sebab, RW menangani urusan mulai dari administrasi, hukum, ekonomi, sosial, dan budaya. 

"Keseimbangan di satu RW memiliki pengaruh terhadap keseimbangan komunitas yang lebih besar. Kalau satu RW tidak seimbang, akan memengaruhi yang lain. Kalau satu RW aman, maka satu kelurahan aman. Kalau kelurahan aman, maka satu kecamatan aman. Satu kecamatan aman, maka Kota Administrasi Jakarta Barat akan aman," tutur Fadil.