Usai UU Resmi Direvisi, Pimpinan KPK Perintahkan Pegawai Tetap Kerja

Agus menjelaskan tim tersebut akan menjalankan tugas-tugas prinsip seperti melakukan analisa terhadap materi-materi di dalam UU KPK yang telah disahkan di dalam sidang paripurna, mengidentifikasi konsekuensi terhadap kelembagaan, SDM dan pelaksanaan tugas KPK baik di penindakan atau pencegahan, dan unit lain yang terkait. 

"Selain itu, tim tersebut juga merekomendasikan tindak lanjut yang perlu dilakukan secara bertahap pada pimpinan," kata Agus lagi. 

Ia tak menampik ada beberapa aturan di dalam UU KPK yang baru dengan yang sebelumnya disahkan pada 2002 lalu. Perubahan yang ada di dalam UU yang baru memang dinilai bisa memperlemah kinerja KPK. 

"Untuk mencegah efek yang terlalu buruk ke KPK, kami segera menyisir setiap pasal dan ayat yang ada di dalam UU tersebut," tutur dia. 

KPK pun juga berharap dukungan terhadap publik terhadap KPK tidak berhenti hanya di ketokan palu DPR yang mengesahkan UU baru komisi antirasuah. KPK turut mengucapkan terima kasih kepada publik yang telah memberikan dukungan selama berminggu-minggu. Mereka terus menunjukan sikap dan suara yang tegas untuk mengawal pemberantasan korupsi. 

Suara penolakan agar UU KPK direvisi padahal sudah datang dari guru besar dan dosen di sejumlah kampus, mahasiswa, pemuka agama, dan tokoh masyarakat, namun masih juga tidak didengar oleh pemerintah dan DPR. 

"Namun, KPK mengajak semua pihak untuk menjadikan momentum ini untuk memperkuat peran masyarakat memgawal pemberantasan korupsi. KPK juga mengajak publik agar lebih kuat melakukan kontrol terhadap kerja KPK ke depan," tutur Agus lagi. 

Imbauan ini bisa dimaklumi, apalagi yang menjadi ketua baru KPK diketahui memiliki rekam jejak yang kelam. Kapolda Sumatera Selatan, Irjen (Pol) Firli Bahuri pernah dijatuhi vonis pelanggaran berat terkait kode etik ketika bekerja di KPK selama menjadi Deputi Penindakan. 

Agus menyadari dalam melakukan upaya pemberantasan korupsi di mana pun, tidak akan mudah. Ikhtiar untuk memberantas korupsi selalu mendapatkan rintangan di negara mana pun. Ada tujuh poin di dalam UU KPK yang akhirnya direvisi oleh pemerintah dan DPR, yakni: 

Pertama, soal kedudukan KPK sebagai lembaga penegak hukum berada pada rumpun eksekutif dan dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya tetap independen.

Kedua, terkait pembentukan Dewan Pengawas.

Ketiga, mengenai pelaksanaan fungsi penyadapan oleh KPK.

Keempat, mekanisme penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan Perkara (SP3) oleh KPK.

Kelima, koordinasi kelembagaan KPK dengan aparat penegak hukum yang ada dalam pelaksanaan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan.

Keenam, terkait mekanisme penyitaan dan penggeledahan.

Ketujuh, sistem kepegawaian KPK