AS Akan Sanksi Nikaragua usai Ortega Larang Oposisi Ikut Pemilu

05 Sep 2026, 18:14 WIB

Intinya Sih

AS merencanakan sanksi baru terhadap Nikaragua setelah pemerintah Daniel Ortega dan Rosario Murillo melarang oposisi mengikuti pemilu.
Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio akan membawa isu ini ke OAS dan mendorong negara-negara Amerika menghentikan relasi serta bisnis dengan Nikaragua.
Parlemen Nikaragua melarang pihak yang dicap pengkhianat atau perencana kudeta ikut pemilu; sedikitnya 452 oposisi telah kehilangan kewarganegaraan.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Jakarta, IDN Times - Amerika Serikat (AS) mengumumkan rencana sanksi baru kepada Nikaragua pada Rabu (2/9/2026). Rencana ini setelah Presiden Nikaragua, Daniel Ortega dan Wakil Presiden Nikaragua, Rosario Murillo melarang oposisi ikut pemilihan umum (pemilu).

Pada akhir Juli, Ortega sempat menyatakan bahwa negaranya tidak akan lagi menyelenggarakan pemilu. Menurutnya, pemilu hanya akan digunakan oleh oposisi untuk merebut pemerintahan dan memperkaya diri mereka sendiri.

1. Rubio sebut rezim Ortega tingkatkan kontrol kekuasaan di Nikaragua
Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Marco Rubio. (Matt Johnson from Omaha, Nebraska, United States, CC BY 2.0 , via Wikimedia Commons)
Menteri Luar Negeri AS, Marco Rubio mengatakan bahwa AS akan menjatuhkan sanksi ke Nikaragua lewat organisasi tingkat regional. Ia menekankan, seluruh negara di Benua Amerika akan menghentikan relasi dan bisnis dengan Nikaragua.
“Parlemen Nikaragua yang mengikuti kebijakan Ortega-Murillo telah menghapus demokrasi di Nikaragua dalam amandemen konstitusional kedua dalam dua tahun terakhir, hingga menghapus kompetisi untuk meningkatkan kontrol dari rezim Ortega-Murillo,” tuturnya, dikutip dari Democrata.
Rubio menyatakan Washington akan membawa masalah ini di Organisasi Negara Amerika (OAS). Ia berharap seluruh negara di Benua Amerika bersedia mengisolasi diktator Nikaragua.
2. OAS kecam Nikaragua yang gunakan konstitusi untuk pembungkaman
Presiden Nikaragua, Daniel Ortega (kiri). (Duma.gov.ru, CC BY 4.0, via Wikimedia Commons)
Sekretaris OAS, Albert Ramdin mengecam modifikasi konstitusional yang digunakan Nikaragua untuk pembungkaman. Mereka memberikan label oposisi sebagai pengkhianat negara.
Ramdin menekankan bahwa rakyat Nikaragua layak mendapatkan institusi pemerintahan yang melindungi hak mereka. Bukan pemerintahan yang justru membatasi dan membungkam warga untuk menentukan siapa pemimpin yang mereka kehendaki di masa depan.
3. Nikaragua larang siapapun yang dianggap pengkhianat ikut pemilu
Presiden Nikaragua, Daniel Ortega (tengah). (Ricardo Patiño, CC BY-SA 2.0, via Wikimedia Commons)
Berdasarkan keputusan Parlemen Nikaragua, siapapun yang dilabeli oleh pemerintah sebagai pengkhianat akan dilarang ikut pemilu. Sementara, label tersebut sudah diberikan kepada setidaknya 452 oposisi dan status kewarganegaraannya dicabut.
Dilansi The Tico Times, Managua juga akan mendiskualifikasi siapapun yang dianggap merencanakan kudeta di Nikaragua. Dewan Pemilu Nikaragua juga akan membatalkan partai politik yang menerima pendanaan luar negeri dan melanggar prinsip konstitusi.

This article is written by our community writers and has been carefully reviewed by our editorial team. We strive to provide the most accurate and reliable information, ensuring high standards of quality, credibility, and trustworthiness.