Usai Viral, Mayor Teddy Tak Lagi Pakai Baju Timses Prabowo-Gibran
Jakarta, IDN Times - Sesi debat perdana capres pada 12 Desember 2023, masih meninggalkan perbincangan di ruang publik. Salah satunya sosok ajudan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, yang tidak lagi mengenakan baju yang sama dengan pendukung pasangan capres-cawapres nomor urut dua.
Mayor Teddy Indra Wijaya kini mengawal Prabowo mengenakan kemeja berwarna putih. Posisi berdiri pun tidak lagi membaur dengan tim sukses Prabowo-Gibran. Ia memilih berdiri di antara timses paslon nomor urut satu dan dua.
Kepala Dinas Penerangan TNI AD, Brigjen TNI Kristomei Sianturi tidak bersedia memberikan komentar, apakah perubahan outfit Mayor Teddy lantaran ada instruksi langsung dari Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Maruli Simanjuntak.
Ketika IDN Times menanyakan apakah Standar Operasional Prosedur (SOP) yang disusun KSAD Maruli bisa diakses publik, Kristomei menyebut, publik bisa mengakses dokumen apapun selama tidak diklasifikasikan rahasia.
"Segala sesuatu yang klasifikasinya tidak rahasia atau unclassified bisa diakses (oleh publik)," kata dia melalui pesan pendek, Minggu, 24 Desember 2023.
1. Direktur Imparsial tagih janji Panglima TNI yang bakal tindak prajurit yang tak netral
Sementara, Direktur Imparsial, Gufron Mabruri, menagih janji Panglima TNI yang akan menindak pelanggaran yang dilakukan anggotanya. Dalam pandangannya, dengan adanya perubahan outfit yang dikenakan Mayor Teddy, menguatkan dugaan ada prosedur yang dilanggar.
"Secara tidak langsung bisa dibaca begitu (ada prosedur yang dilanggar)," ujar Gufron melalui pesan pendek kepada IDN Times, kemarin.
Sebelumnya, Imparsial dan LSM yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu mendesak Panglima TNI, Jenderal Agus Subiyanto, menunjukkan komitmen dan langkah nyata dalam menjaga netralitas prajurit TNI di tengah perhelatan Pemilu 2024. Hal ini termasuk dugaan pelanggaran yang dilakukan Mayor Teddy.
"Panglima TNI harus memberikan sanksi tegas kepada yang bersangkutan. Panglima TNI harus memberikan efek jera agar TNI aktif tidak terlibat dalam dukungan politik pada pemilu 2024," katanya.
Gufron menambahkan sikap Mabes TNI yang sudah menyatakan tidak ada pelanggaran pada kasus Mayor Teddy, mencerminkan komitmen TNI terkait netralitas dalam Pemilu 2024 hanya sebatas janji dan sulit dipercaya.
"Karena dalam kasus ini saja, Mabes TNI bersikap permissif," tutur dia.
Sikap Mabes TNI tersebut, kata Gufron, justru semakin menguatkan dugaan publik kekuasaan menggunakan seluruh instrumen negara untuk pemenangan kontestasi 2024. Tujuannya, tak lain untuk melanggengkan kepentingan rezim penguasa.