Usulan Cak Imin Pilkada Dipilih DPRD Dinilai Hanya untuk Senangkan Prabowo

Hendri menilai, di balik pernyataan tersebut, Cak Imin sebenarnya memahami Prabowo merupakan presiden yang sangat bergantung pada dukungan rakyat.

Oleh karena itu, usulan tersebut lebih sebagai sinyal politik untuk menjaga hubungan baik dengan Prabowo, bukan cerminan keinginan nyata untuk mengubah sistem pemilihan kepala daerah secara drastis.

“Padahal saya yakin Cak Imin tahu Prabowo juga tergantung rakyat. Jadi sebenarnya omongan kemarin itu ucapan Cak Imin yang menunggu dukungan rakyat. Jadi bukan berarti semata-mata dia ingin kepala daerah dipilih oleh DPRD,” tuturnya.

Akademisi Universitas Paramadina ini menganggap, pernyataan Cak Imin mencerminkan pemahaman dinamika politik dan preferensi publik.

Ia menilai Cak Imin sadar masyarakat cenderung menginginkan pemilihan kepala daerah secara langsung, sehingga usulan tersebut lebih merupakan manuver komunikasi untuk menunjukkan keselarasan dengan Prabowo, tanpa mengesampingkan sentimen rakyat.

“Dia ngomong seperti itu buat nyenengin Prabowo, dan dia tahu pasti Prabowo itu tergantung rakyat, dan rakyat kan kelihatannya tetap ingin pemilihan langsung,” imbuhnya.

Sebelumnya, Cak Imin mengusulkan agar pemilihan kepala daerah (Pilkada) dievaluasi secara total. Dia menyinggung soal Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pemisahan pemilu tingkat nasional dan daerah atau lokal. Hal ini diungkapkan dia saat puncak peringatan Hari Lahir PKB ke-27 di Jakarta Pusat.

"Kami mengusulkan berbagai penyempurnaan tata kelola politik nasional. Perlu dibuat satu perundang-undangan dari sistem politik nasional kita yang benar-benar kondusif, bagi percepatan pembangunan nasional," kata Cak Imin, Rabu (23/7/2025) malam.

Menurut Cak Imin, sistem Pilkada saat ini menghambat konsolidasi pembangunan di daerah. Ia menyebut ada kepala daerah yang terhambat dalam bekerja karena proses politik yang terlalu panjang.

"Salah satunya yang kami juga telah menyampaikan kepada bapak preiden langsung, saatnyq, pemilihan kepala daerah, dilakukan evaluasi total manfaat dan madorotnya. Karena beberapa bupati kita tanya juga bapak, ternyata konsolidasinya cukup lamban akibat proses politik yang terlalu panjang," ujarnya.

Cak Imin mengatakan, akan lebih efektif jika kepala daerah ditunjuk oleh pemerintah pusat atau dipilih lewat DPRD seluruh Indonesia.

"Kalau tidak ditunjuk pusat, minimal pilkada, maksimal dipilih DPRD dseluruh Tanah Air," ujarnya.

Cak Imin mengakui usulan itu menantang karena banyak pihak menolak. Namun, PKB tetap fokus pada efektivitas pemerintahan.

"Ini menjadi usulan yang cukup menantang karena banyak sekali yang menolak. Tapi PKB bertekad tujuannya hanya satu, efektivitas dan percepatan pembangunan tanpa berliku-liku dalam satu tahapan demokrasi," kata dia.