UU Ciptaker Dikritik, Luhut: Tunjukkan di Mana yang Merugikan Buruh

06 Okt 2020, 22:17 WIB

Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan (ANTARA/HO-Kemenko Kemaritiman dan Investasi)

Jakarta, IDN Times - Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menanggapi tentang banyaknya kritik untuk Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker), yang baru saja disahkan oleh pemerintah dan DPR. Luhut menegaskan, pemerintah tidak pernah berniat untuk membuat rakyatnya menderita.

"Tidak ada satu pemerintah pun yang ingin rakyatnya menderita atau buruhnya menderita, pengusahanya menderita," kata Luhut dalam program Indonesia Lawyers Club yang disiarkan Tv One, Selasa (6/10/2020) malam.

1. Luhut tak setuju pembahasan UU Ciptaker disebut dilakukan diam-diam

Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan diminta Presiden Jokowi untuk fokus menangani kasus Covid-19 di sembilan provinsi yang berkontribusi besar terhadap total kasus nasional (ANTARA/HO-Kemenko Kemaritiman dan Investasi)

Luhut pun tak setuju anggapan yang menyebut UU Ciptaker dibahas diam-diam. Menurutnya, proses pembahasan Omnibus Law ini sudah berlangsung sejak lama.

"Jangan dibilang diam-diam. Proses ini sudah panjang. Saya sejak jadi Menko Polhukam, pikiran ini sudah ada. Karena kita dianggap satu negara yang tidak kompetitif di kawasan ini. Oleh karena itu, kita mencoba melihat keseimbangan," tutur Luhut.

2. Luhut minta ditunjukkan bagian mana dari UU Ciptaker yang merugikan buruh

Ilustrasi demo buruh (ANTARA)

Luhut mengatakan, pembahasan soal UU Ciptaker tidak pernah dilakukan diam-diam karena semua pihak diundang, termasuk para buruh. Dia menyebut, tidak mungkin pemerintah membuat sesuatu yang buruk bagi para buruh.

"Tidak akan kita membuat sesuatu yang tidak baik bagi buruh kita. Tunjukkan di mana. Semua presiden mengakomodasi yang bisa diakomodasi. Tapi, kita juga kan mesti dengar dari sisi lain. Tidak boleh dong kau mau menang sendiri. Itu hidup," ucapnya.

3. Luhut sebut tak ada hal yang merugikan rakyat dalam Omnibus Law

Sejumlah buruh berunjuk rasa di kawasan EJIP (East Jakarta Industrial Park), Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Senin (5/10/2020) (ANTARA FOTO/Fakhri Hermansyah)

Luhut melanjutkan, pembahasan UU Ciptaker sudah ada timeline yang jelas, seperti kapan akan dikerjakan dan kapan akan diputuskan. Dia menyebut, tidak ada hal yang merugikan rakyat di dalam Omnibus Law.

"Tidak ada dalam Omnibus Law yang merugikan rakyat. Masalah tadi lingkungan itu, Ibu Siti itu ahli lingkungan yang betul-betul dia sangat concern soal lingkungan. Kita tidak pernah merusak kepercayaan rakyat kita, dan presiden berkali-kali menekankan itu," ungkap Luhut.