Indonesia Beberkan 3 Resep Wujudkan Perdamaian Dunia
Menlu RI Retno Marsudi dalam Sidang Majelis Umum ke-78 PBB (Dok. Billy PTRI New York)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
New York, IDN Times – Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Retno Marsudi, menyuarakan tiga isu dalam Sidang Majelis Umum ke-78 Perserikatan Bangsa-Bangsa (SMU PBB) pada Sabtu (23/9/2023). Tiga hal itu mencakup tanggung jawab global, hak pembangunan, dan kerja sama regional.
Sebelumnya, Retno memaparkan bahwa dunia saat ini berada pada situasi yang sulit. Banyak negara yang tidak berkomitmen pada janji-janjinya, sehingga perang Rusia-Ukraina tak kunjung berhenti dan belum ada aksi signifikan untuk penanganan krisis iklim.
“Saya ingin membagikan beberapa pemikiran tentang bagaimana kita bisa membangun kembali kepercayaan dan memperkuat solidaritas global,” kata Retno di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa, New York, Amerika Serikat (AS).
1. Syarat utama perdamaian dunia
Menlu RI Retno Marsudi dalam Sidang Majelis Umum ke-78 PBB (Dok. Billy PTRI New York)Isu pertama yang digaungkan Retno adalah penguatan tanggung jawab global. Menurut dia, nasib dunia tidak dapat ditentukan oleh segelintir pihak. Dunia yang damai, stabil, dan sejahtera merupakan hasil dari tanggung jawab kolektif.
“Itu tanggung jawab negara besar dan kecil, Utara dan Selatan, berkembang dan maju,” kata Retno.
Hal tersebut dapat tercapai jika semua negara menghormati hukum internasional, prinsip kedaulatan nasional, dan integritas wilayah. Secara lebih spesifik, Retno menyebut bahwa tanggung jawab kolektif dibutuhkan oleh rakyat Palestina dan Afghanistan.
“Untuk waktu yang panjang, kita hanya bisa diam melihat warga Palestina menderita. Oleh sebab itu, Indonesia tidak akan mundur dari komitmennya untuk mendukung kemerdekaan Palestina,” kata Retno.
“Indonesia telah memberikan bantuan kepada rakyat Afghanistan, memperjuangkan hak perempuan dan anak perempuan, termasuk hak pendidikan mereka,” sambung dia.
Baca Juga: Menagih Hak Negara Berkembang untuk Naik Kelas
2. Hak pembangunan harus dihormati
Menlu RI Retno Marsudi di Sidang Majelis Umum ke-78 PBB (Dok. Billy PTRI New York)Hal kedua yang disorot adalah hak pembangunan bagi semua. Menurut Retno, setiap negara memiliki hak untuk tumbuh dan berkembang. Hanya saja, arsitektur ekonomi global saat ini hanya menguntungkan sejumlah pihak
Editor’s picks
“Diskriminasi perdagangan masih terjadi dan rantai pasok global masih dimonopoli oleh sejumlah negara. Alhasil, banyak negara berkembang yang mungkin tidak mampu mencapai target SDGs pada 2030, karena mereka justru berkutat pada utang luar negeri. Mirisnya, semua hal itu berujung pada merosotnya kepercayaan dan solidaritas,” ungkap Retno.
Mantan Dubes Indonesia untuk Norwegia itu pun menekankan bahwa inilah saatnya untuk berbenah, untuk melakukan perubahan nyata. Langkah pertama bisa dimulai dengan industrialisasi yang inklusif.
“Negara maju harus mendukung seruan ini demi masa depan yang lebih baik. Gagasan yang sama juga berlaku dalam mengatasi krisis iklim dan menjaga biodiversitas,” tutur Retno.
“Kita butuh negara maju untuk memenuhi tanggung jawabnya, termasuk pada pendanaan iklim, investasi hijau, dan transfer teknologi. Inovasi dan teknologi tidak boleh eksklusif untuk sejumlah negara. Inilah saatnya kita mengoptimalkan apa yang telah kita pidatokan,” tambah dia.
3. ASEAN berhasil menjaga perdamaian di Asia Tenggara
Menlu RI Retno Marsudi dalam Sidang Majelis Umum ke-78 PBB (Dok. Billy PTRI New York)Gagasan terakhir yang diutarakan Retno adalah penguatan kerja sama kawasan. Menurutnya, organisasi regional merupakan fondasi dasar bagi perdamaian dunia.
Sebagai Ketua ASEAN 2023, Retno pun memaparkan apa yang telah Indonesia capai selama memimpin organisasi Asia Tenggara tersebut.
“Indonesia terbukti berhasil menavigasi ASEAN di tengah berbagai dinamika global kawasan. ASEAN telah berhasil mengelolanya (perdamaian dan kesejahteraan) setidaknya selama lima dekade,” tutur dia.
Kesempatan ini juga dimafaatkan Retno untuk mengirimkan pesan, bahwa ASAEN menolak untuk menjadi bidak negara adikuasa dalam pencaturan politik global. Selain itu, Retno juga berharap seluruh negara menghormati sentralitas ASEAN.
“Kami telah memelihara persatuan ASEAN dan membuat visi jangka panjang ASEAN 2045. Kami telah menerjemahkan ASEAN Outlook on Indo-Pacific menjadi kerja sama yang inklusif dan konkret. Kami telah memperkuat ketahanan regional untuk mempersiapkan masa depan,” beber Retno.
Tak ketinggalan, dia kembali menegaskan bahwa ASEAN tetap berkomitmen pada 5 Poin Konsensus sebagai pendekatan untuk mengakhiri krisis Myanmar. Di podium PBB, Retno pun menyerukan agar junta militer segera mengakhiri aksi represifnya terhadap warga Myanmar.
“ASEAN akan melakukan segala upaya untuk memastikan rakyat Myanmar tidak dibiarkan sendiri,” kata Retno.
Baca Juga: Indonesia Tidak Biarkan Rohingnya Menangis dalam Senyap
Berita Terkini Lainnya
