Nasib Suku Paser, Penjaga Tradisi di Calon Ibu Kota Negara

Hutan masa kecil yang tinggal kenangan

IDN Times/Arief Rahmat

Waktu makan siang tiba. Seluruh warga menepi ke gubuk di mana para ibu telah menyiapkan makanan. Pondokan sederhana itu menyerupai rumah panggung. Ada jarak sekitar satu meter antara tanah dengan dasar bangunan. Di bagian bawah itulah tempat para ayah melepas lelah. Merebahkan dirinya di atas tanah yang ditutupi kardus atau terpal. 

Menu makan siang itu sangat sederhana. Disajikan berjajar di atas terpal bekas. Mulai dari nasi gunung, yang tentunya hasil panen tahun lalu, telur rebus balado, ikan asin, hingga sayur-sayuran. Kebersamaan membuat rasa makanan jadi sedap. Nuansa kekeluargaan siang itu jauh lebih berharga dari suasana restoran bintang lima. 

“Kalau datang ke sini harus makan dulu. Sudah tradisi kami habis Nugal makan bareng,” ucap Yossie. 

Mereka saling bercerita. Sesekali tawa lepas. Anak-anak yang naik turun tangga turut meramaikan suasana. Tidak jarang para ibu menyendokkan nasi dan lauk di piring yang sudah kosong, memaksa warga supaya tidak ada makanan yang tersisa. 

Bagi Yossie, momen-momen seperti ini tak ternilai harganya. Dia kemudian mengingat salah satu tradisi Paser yang sudah hilang seiring ekspansi perusahaan swasta ke Kabupaten PPU, yaitu berburu madu dan buah-buahan di hutan. 

“Kami diajarkan oleh orang tua kami untuk bertahan hidup dari hutan. Dulu uang memang susah, tapi kami sejahtera. Dulu metik buah tinggal ke belakang rumah, sudah ada durian, langsat, campedak. Tapi sekarang kami harus beli di pasar, apalagi nanti kalau sudah ada IKN,” papar Yossie. 

Sebagai sosok yang tumbuh besar dari kekayaan hutan, dia mengeluh karena buah dan sayur yang tersedia di pasar telah terkontaminasi bahan kimia. Alhasil, kebugaran tubuhnya tidak lagi sekuat orang tua pada usianya. 

“Gak ada hutan dampaknya signifikan bagi kesehatan kami. Sekarang saya sudah sakit-sakitan. Dulu orang tua seumuran saya malah lagi jago-jagonya bekerja,” keluh laki-laki berusia 44 tahun ini.

Apa yang Yossie ceritakan langsung bisa dikonfirmasi saat itu juga. Di sisi lain gubuk, ada Gaya yang sedang membersihkan perkakas dapur. Usianya sudah memasuki kepala enam, tepatnya 64 tahun. Suaranya masih lugas. Rambutnya masih hitam. Badannya belum membungkuk. Dia bahkan mampu memutari lahan seluas dua hektare bersama warga lainnya. Seraya tidak mau kalah dengan anak muda.

Sama seperti Yossie dan Sapan, Gaya juga khawatir kehadiran IKN akan mengikis hidupnya, perlahan demi perlahan. Mulai dari rencana pembangunan pemerintah, larangan sejumlah kegiatan di kawasan penyangga IKN, hingga tekanan dari makelar tanah dan pihak pengembang untuk mendapatkan lahan warga. 

“Kami ini petani biasa, gak ngerti apa-apa. Kalau nanti Ibu Kota di sini, gak disingkirkan kah kita? Gak bisa kumpul-kumpul lagi. Gak bisa silaturahmi lagi. Saya juga gak mau kalau disuruh pindah (relokasi), ini tanah air kami,” kata Gaya. 

Menurut Sekretaris Jenderal AMAN, Rukka Sombolinggi, negara telah “merampas” hutan adat Paser demi meraup kapital sebesar-besarnya. Negara kemudian membagi zona-zona sesuai keinginannya tanpa melibatkan masyarakat setempat.

Kebijakan ini mengakibatkan masyarakat Paser kian terpinggirkan dan kini terancam oleh rencana pemindahan IKN.

“Terjadi tumpang tindih perizinan di sana. Ada kawasan lindung, konservasi, dan juga wilayah yang diberikan izin kepada perusahaan (HGU). Itulah kenapa pemerintah percaya diri bahwa wilayah IKN adalah wilayah yang dikuasi pemerintah. Yang diuntungkan adalah pemerintah dan pihak swasta, sementara masyarakat Paser adalah pihak yang buntung,” kata Rukka kepada IDN Times di kantor AMAN, Tebet, Jakarta Selatan, Kamis (20/2). 

Dia menambahkan, “kalau kita melihat situasi masyarakat adat Paser, kalau pemerintah tidak segera bertindak, maka mereka bisa masuk dalam komunitas masyarakat adat yang terancam punah.”

Baca Juga: Apa Kabar RUU Ibu Kota Negara?

Kulo Nuwon Jokowi kepada tokoh adat: Gimik politik belaka

Presiden Jokowi bertemu tokoh masyarakat adat dan agama, di Balikpapan, Kalimantan Timur, Selasa 17 Desember 2019 (IDN Times/Teatrika Handiko Putri)

Warga Paser tidak sepenuhnya menolak kehadiran IKN. Kepercayaan para leluhur tetap mereka pegang teguh, yaitu akan tiba suatu masa di mana keramaian hadir di Penajam Paser Utara. Oleh karenanya, mau tidak mau, mereka harus menyambut keramaian tersebut. 

Akan tetapi, tidak terbesit dalam benak mereka bahwa keramaian yang akan datang justru mengancam kehadiran serta kedamaian mereka. Yossie pesimis bila dikatakan pemindahan Ibu Kota tidak akan mengganggu eksistensi masyarakat adat. Sebab, sejak 2013 hingga hari ini, RUU Masyarakat Adat sebagai banteng terakhir yang melindungi tradisi dan kearifan lokal tak kunjung disahkan. 

Setidaknya, keberadaan RUU Masyarakat adat menjamin keberadaan hutan adat sebagai tempat masyarakat melangsungkan segala ritual dan tradisi. “Tanpa Undang-Undang Perlindungan Masyarakat Adat, kami lemah di mata hukum,” kata Yossie. 

Perasaan khawatir warga Paser kian menjadi-jadi setelah pertemuan sejumlah tokoh masyarakat dengan Presiden Jokowi di De Bandar Resto, Balikpapan, pada Selasa, 17 Desember 2019. Sebagian orang mungkin saja mengira “diplomasi meja makan” itu menuntaskan segala was-was. Nyatanya, pertemuan yang berlangsung kurang dari 30 menit itu berakhir dengan kekecewaan. 

Pertemuan tersebut adalah agenda dadakan, bukan acara yang direncanakan. Ketua Lembaga Adat Paser Kabupaten Penajam Paser Utara, Musa, menceritakan bahwa dirinya dihubungi oleh rombongan presiden pada satu hari sebelum pertemuan. 

“Pertemuan itu mendadak. Saya malamnya baru diinformasikan. Malahan kami hampir tidak diundang,” ungkap Musa saat dihubungi IDN Times melalui sambungan telepon pada Kamis (6/2/2020).

Sebagai tokoh adat, Musa menanggung beban moral karena tidak menyambut kedatangan orang nomor satu di Indonesia. “Kami masyarakat Paser, setiap ada tamu besar, kami ada ritual Tepung Tawar. Tapi kami gak sempat ketika Pak Jokowi datang karena kami gak ada informasi kedatangan. Orang-orang pemerintah juga tidak koordinasi,” dia menambahkan. 

IDN Times/Arief Rahmat

Sekitar 20 tamu undangan sudah hadir di De Bandar Resto, Kota Balikpapan, dua jam sebelum pertemuan berlangsung. Bukan hanya tokoh adat, ada juga tokoh masyarakat, praktisi ekonomi hingga praktisi pendidikan. Sebagian dari mereka sudah tiba sejak pukul 10.30 WITA. Mereka harus menunggu kedatangan Jokowi yang diagendakan pada jam-jam makan siang. 

Tidak dipungkiri, meskipun mendadak, Musa mengaku senang bisa bertemu dengan Jokowi. Dia berharap pertemuan ini bisa dimanfaatkan sebaik mungkin sebagai momentum menyampaikan aspirasi Suku Paser. 

Sembari menunggu kedatangan presiden, mereka disuguhkan makan siang dengan ragam menu. Mulai dari tahu, kepiting sambal, udang goreng, ayam bakar dan aneka makanan laut lainnya. Selama penantian hingga pertemuan berakhir, rumah makan itu tertutup untuk umum, juga untuk wartawan. Hanya tamu undangan dan rombongan presiden yang bisa menginjakkan kaki di sana. 

Jokowi tiba di lokasi sekitar pukul 13.00 WITA. Pertemuan berlangsung singkat dan tertutup. Begitu selesai, mantan Gubernur DKI Jakarta itu menjelaskan, maksud pertemuan tersebut adalah meminta izin kepada tokoh masyarakat se-Kalimantan Timur perkara peralihan Ibu Kota Negara. Dia juga meyakinkan, pembangunan IKN tidak akan mengganggu pemukiman warga karena pembangunannya dilakukan di atas tanah negara.

“Saya mengucapkan kulo nuwun kepada tokoh-tokoh dan masyarakat Kalimantan Timur serta umumnya di seluruh Kalimantan untuk membangun Ibu Kota,” ujar Jokowi kepada awak media pada 17 Desember 2019 lalu.

Sayangnya, pertemuan tersebut tidak memuaskan hati para tokoh, terlebih untuk perwakilan Suku Paser. Musa menyampaikan, setelah Jokowi memohon izin, sang presiden memberikan kesempatan kepada para undangan untuk menyampaikan pendapat. Tentunya semua berlomba-lomba untuk menjadi yang paling cepat mengacungkan tangan. 

Jokowi akhirnya memilih dua orang yang mengangkat tangan paling awal. Satu dari mereka mewakili warga Samarinda yang tanahnya diambil paksa demi pembangunan Tol Balikpapan-Samarinda. Lainnya adalah praktisi pendidikan. 

Salah satu tamu undangan, Ervan Masbanjar yang hadir mewakili Dewan Adat Dayak menyampaikan jika dua orang terpilih sama sekali tidak mewakili aspirasi warga Kabupaten Penajam Paser Utara, secara umum, dan Suku Paser, secara khusus. 

“Yang satu minta presiden segera menuntaskan konflik lahan terkait Tol Samarinda. Yang satunya menuntut supaya sektor pendidikan menjadi perhatian di IKN nanti. Apa yang mereka sampaikan memang tidak mewakili masyarakat yang terdampak Ibu Kota secara langsung,” kata Ervan kepada IDN Times melalui telepon pada Kamis (6/2/2020).  

Ervan menceritakan lebih jauh, “Jokowi hanya menjawab, soal tol segera diselesaikan. Kalau yang praktisi pendidikan, katanya nanti di IKN ada beberapa kluster, ada kluster bisnis, pendidikan, dan banyak. Nah yang pendidikan itu nanti katanya akan bertaraf internasional.”

Setelah itu, Jokowi tidak meneruskan sesi dialog. Si tokoh utama harus pamit. Warga hanya sempat mengutarakan satu-dua kata sembari berjabat tangan dengan sang presiden. Itu pun kurang dari satu menit. Ervan tidak yakin apa yang mereka sampaikan ketika bersalaman dicatat oleh staf presiden. 

Ironinya, usai pertemuan, tidak ada staf presiden yang menghimpun aspirasi tokoh adat yang tidak mendapat kesempatan berdialog. Pertemuan langsung selesai. Bubar begitu saja. 

“Jujur saja, kami masyarakat Paser agak kecewa dengan pertemuan tersebut. Kami sebagai perwakilan Lembaga Adat gak dapat kesempatan bicara. Padahal kami sangat ingin menyampaikan supaya kebudayaan dan hutan adat tolong disiapkan di IKN, dijaga, karena hutan sudah banyak diambil perusahaan,” kata Musa.

Dikonfirmasi terpisah, Kepala Sekretariat Presiden, Heru Budi Hartono, justru mengatakan bahwa rencana pertemuan sudah diatur jauh-jauh hari. Pertemuan tersebut dikatakan sebagai komitmen Jokowi untuk melibatkan masyarakat adat di tengah proses pemindahan IKN.

“Kira-kira 3-4 hari mau menuju ke sana, kita bilang kebetulan bapak akan meninjau, saran dari bapak sebaiknya tokoh setempat dilibatkan sehingga sejak dini mereka sudah tahu program. Tujuannya jadi komunikasi terbangun,” kata Heru di Istana Negara kepada IDN Times, Rabu (26/2).  

Meski dipersiapkan jauh-jauh hari, pertemuan hanya berlangsung kurang dari 30 menit. Pihak yang diberi kesempatan bicara hanya dua orang. Tidak ada dari mereka yang mewakili suara masyarakat PPU, suku Paser, dan suku Dayak sebagai pihak yang terdampak langsung pembangunan IKN. 

Kendati begitu, Heru yakin dua orang tersebut sudah mewakili aspirasi para tamu undangan yang tidak mendapat kesempatan mengutarakan aspirasinya.

“Dua itu mewakili semuanya, apa yang kira-kira mereka sarankan,” katanya.

Sebuah megaproyek bakal dibangun dan akan mengoyak tradisi warisan leluhur. Ironinya, pemerintah pusat lebih sibuk menghabiskan waktu berjam-jam bernegosiasi dengan calon investor penyandang dana, ketimbang mendengarkan keluh-kesah warga lokal.

Baca Juga: [Wansus] Wabup Hamdam Ungkap Tantangan Membangun IKN di Penajam