Waketum Golkar: Kalau Mau RI-1, PDIP Gak Usah Gabung Koalisi Besar

14 Apr 2023, 10:50 WIB

Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto dan Ketua DPR Puan Maharani ketika penyerahan naskah draf UU Omnibus Law pada 2020. (ANTARA FOTO)

Jakarta, IDN Times - Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Nurdin Halid, menyarankan PDI Perjuangan agar tak usah bergabung Koalisi Besar, jika tetap ngotot minta kursi capres. Lagi pula, kata dia, tanpa bergabung ke Koalisi Besar, PDIP sudah memiliki tiket emas untuk mencalonkan sendiri capres lantaran memenuhi syarat presidential treshold (PT) 20 persen.

"Maka kalau PDIP mengatakan seharusnya mendapatkan kursi capres lantaran partai pemenang, itu wajar saja dan normal. Oleh karena itu, saya menyarankan kepada Bu Mega agar tidak usah berkoalisi dan masuk ke Koalisi Besar karena PDIP sudah memiliki golden ticket," ungkap Nurdin secara blak-blakan ke media di Jakarta, Kamis (13/4/2023).

Dengan begitu, kata Nurdin, bakal mengurangi kerumitan bagi partai-partai yang saat ini sedang dalam penjajakan Koalisi Besar untuk menentukan capres dan cawapresnya.

"Insyaallah kalau Koalisi Besar ini terbentuk, maka tidak sulit menentukan capres usai nanti bernegosiasi antara KKIR (Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya) dan KIB (Koalisi Indonesia Bersatu)," tutur dia.

Nurdin menjelaskan proses negosiasi tidak terlalu rumit antara KIB dan KKIR lantaran akan tersedia ruang untuk berdialog. "Tapi, kalau PDIP masuk Koalisi Besar, lalu menjadi koalisi jumbo dan mengisyaratkan RI-1 nya untuk PDIP, maka tidak akan ada ruang untuk negosiasi," katanya.

Nurdin menjelaskan koalisi yang saat ini tengah mereka jajaki semata-mata agar bisa lolos persyaratan ambang batas presiden. Nurdin menyebut semua partai yang kini tengah menjajaki peluang pembentukan Koalisi Besar adalah korban dari kebijakan PT 20 persen itu.

Mengapa terkesan lebih rumit seandainya PDIP ikut bergabung ke dalam Koalisi Besar?

1. Proses negosiasi untuk capres dan cawapres lebih mudah bila hanya diisi KIB dan KKIR

Ketua DPD I Golkar Sulsel Nurdin Halid. YouTube

Lebih lanjut, Nurdin mengatakan, tanpa PDIP, Koalisi Besar bakal lebih mudah menentukan sosok capres dan cawapres.

"Biarkanlah Koalisi Besar mencari pemimpin. Misalnya dari KKIR capresnya, sedangkan cawapresnya dari KIB atau sebaliknya capresnya dari KIB, sedangkan KKIR dapat jatah cawapresnya," kata dia.

Dengan begitu, ujar Nurdin, publik pun bisa memiliki pilihan capres lebih dari dua untuk dipilih dalam pemilu 2024. "Jadi, rakyat bisa memilih tiga atau empat calon," tutur dia.

2. KIB dan KKIR belum sepenuhnya padu dan belum resmi membentuk Koalisi Besar

Peneliti Riset Politik di Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Siti Zuhro (IDN Times/Yosafat Diva Bayu Wisesa)

Sementara, menurut peneliti riset politik BRIN, Siti Zuhro, lima parpol pendukung pemerintah saat ini belum sampai ke tahap final untuk membentuk Koalisi Besar. Mereka, kata Siti, baru melakukan pertemuan dan berencana menyatukan KKIR dan KIB.

"Hal ini menunjukkan mereka ingin membentuk koalisi bukan sekedar karena ambang untuk pilpres itu tinggi, tapi juga didorong oleh masa transisi bagi parpol untuk memastikan model baru," kata dia, kemarin.

Di model yang lama, para parpol menunggu dan menyaksikan hingga di menit-menit terakhir. Namun, di situasi saat ini, hal tersebut tak memungkinkan.

"Karena tidak terbiasa (menentukan capres dan koalisi lebih awal) maka mereka agak lama melakukan lobi-lobi. Kan tidak mudah juga bagi partai-partai menyamakan platform, ideologi, siapa capres dan cawapresnya. Antara KKIR dan KIB dalam pandangan saya juga belum dalam satu kesatuan yang padu," tutur dia.

Siti pun mendorong agar dalam pilpres mendatang jangan terulang kembali hanya disajikan dua pasang calon untuk dipilih masyarakat. "Kan sudah ada lessons learned di pemilu Indonesia ini, dua pasang calon, ending-nya adalah keributan," kata dia.

3. PDIP tetap terbuka gabung Koalisi Besar meski bisa mengajukan capres sendiri

Eks politikus PDIP Budiman Sudjatmiko (IDN Times/Rochmanudin)

Sementara, politikus PDIP, Budiman Sudjatmiko mengatakan parpol tempatnya bernaung membuka diri untuk bergabung dengan Koalisi Besar. Dia menyebut ada syarat utama jika PDIP bergabung dalam Koalisi Besar, yaitu capres mendatang harus dari PDIP.

"Tentu saja PDIP sebagaimana dikatakan Ibu Ketum, tentu targetnya PDIP RI-1, kan gitu ya. Wajar kan. Artinya, itu sudah ditegaskan oleh Bu Ketum Megawati bahwa PDIP bersedia untuk masuk koalisi besar. Tentu saja yang perlu ditegaskan target PDIP adalah RI-1. RI 2-nya terbuka bagi yang lain," ungkap Budiman kepada media pada 4 April 2023.

Budiman menyebut pernyataan Ketua DPP PDIP Puan Maharani yang menanggapi soal wacana tersebut, sudah sesuai logika politik PDIP. Ia mengatakan partainya tentu membutuhkan koalisi untuk memenangkan pertandingan, meski bisa maju sendiri.

"Jadi, penyataan Mbak Puan saya pikir memang sesuai dengan logic politik kita, membangun koalisi besar. Ya PDIP meskipun secara konstitusional bisa menjalankan sendiri, tapi lebih banyak (teman) lebih baik. Jadi gitu, kita kalau PDIP untuk mencalonkan sendiri itu memang bisa, menurut undang-undang, ya kan," tutur dia.

Namun, menurut Budiman, untuk bisa memenangkan pilpres dibutuhkan kekuatan yang besar. Sehingga, PDIP tidak akan menutup diri.